Oesman Sapta: Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Tergantung Anggota

Oesman Sapata Odang (Foto: HW)
_

Tata tertib dalam sebuah lembaga dibuat untuk kebutuhan lembaga itu sendiri. Begitu pula dengan penentuan masa jabatan pimpinan dalam sebuah lembaga, tergantung pada kebutuhan lembaga itu sendiri. Kapan akan diangkat dan kapan akan diganti, tergantung aturan dalam lembaga itu.

“Jangka waktu (masa jabatan) pemimpin itu kan tidak diatur dalam undang-undang jadi kalau DPR mau memilih ketuanya, terus besok diganti lagi, diganti lagi, sah-sah aja,” kata Oesman Sapta Odang, anggota DPD RI Oesman Sapta Odang di Gedung Parlemen, Selasa (4/4) siang.

Oesman yang baru tiba di gedung DPR?MPR dan DPD sekitar pukul 12.30 langsung dikerubuti wartawan, untuk dimintai komentarnya seputar Rapat Paripurna DPD yang berlangsung ricuh kemarin. Sebagian anggota DPD lalu memilih Oesman Sapta sebagai Ketua DPD yang baru menggantikan Mohammad Saleh. Nono Sampurno sebagai Wakil Ketua Idan Damayanti menjadi Wakil Ketua II.

Pemilihan itu sendiri diprotes oleh sebagaian anggota DPD yang hadir di Ruang Nusantara V, karena ada ptutusan Mahkamah Agung yang menyatakan tata tertib DPD dikembalikan ke aturan lama, di mana masa jabatan Ketua DPD berlangsung 5 tahun. Sebelumnya sebagian anggota mengajukan permohonan pemotongan masa jabatan Ketua DPD hnya menjadi dua setengah tahun.

Amar putusan MA memang mengalami salah ketika, karena menyebut DPD menjadi DPD. Tetapi MA kemudian melakukan perbaikan (renvoi) untuk mengatasi kesalahan itu.
Dalam Rapat Paripurna Senin (3/4) sebagian anggota DPD menginginkan agar putusan yang diperbaiki MA itu dibaca, tetapi sebagian menghendaki agar Rapat Paripurna berjalan sesuai tata tertib yang baru, dengan menggantikan pimpinan sidang GKR Hemas dan Farouk Muhammad.

Ruang sidang yang sudah dikuasai oleh pendukung Oesman Sapata akhirnya secara aklamasi memilih Oesman Sapta. Dan pada sekitar pukul 00.45 dinihari Oesman Sapta datang ke Ruang Nusantara V., lalu ditetapkan sebagai Ketua DPD satu jam kemudian.

“Saya dibangunkan tadi untuk ikut dalam pertandingan ini,” kilah Oesman tentang kehadirannya yang sudah memsuki Selasan dinihari. “Alhadulillah teman-teman dari wilayah tengah mencalonkan saya tunggal.”

Menanggapi adanya putusan MA yang mengembalikan Tata Tertib DPR sesuai tatib lama, Oesman mengatakan MA itu tidak salah juga. menetapkan (pimpinan DPD() ima tahun.

“Karena dia berpikir UU MD3, tetapi mekanisme tatib itu kan kepentingannya untuk organisasi itu sendiri. Kita bsa saja membuat perubahan tatib, karena itu sudah terjadi kita rapat aja bikin tattib , yang sesuai dengan perintah MA itu sendiri. Memang itu wilayahnya MA, tapi MA juga memerintahkan sesuai dengan MD3. Enggak ada salahnya. Tinggal bagaimana sekarang tatib itu dirubah, tatib itu sesuai dengan perintah MA. jadi enggak ada yang salah,” katanya.

Mengenai kekisruhan yang terjadi saat Rapat Paripurna DPD, Oesman mengatakan perbedaaan pendapat itu memang tidak bisa dilakukan dengan keadaan yang dingin.

“Atas kejadian itu saya mohon maaf meski pun saya tidak ada di tempat itu, saya jam satu malam diundang, dipanggil dan dipilih oleh teman-teman. Saya yakin kejadian ini jangan lagi terulang. dan akan kita perbaiki semua. Ketika dipilih saya bersama dua teman yang lain tidak ada di situ. Jadi ketika saya diminta jam 1 malam saya datang. Marilah kita kembalikan dunia politik ini kembali menjadi sejuk,” paparnya.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dirinya mundur sebagai Wakil Ketua MPR, Oesman mengatakan bersedia kalau diminta dan ada aturannya. Tetapi ia harus berkonsultasi dulu dengan anggota apakah itu menguntungkan buat DPD atau tidak. “Jadi soal kedudukan saya di MPR saya kembalikan pada keinginan anggota,” katanya.

Terpilihnya Oesman Sapta Odan sebagai Ketua DPD memang sudah santer terdengar jauh sebelum pemilihan berlangsung. Apalagi ketika banyak anggota DPD yang bergabung ke Partai Hanura, di mana Oemsn Sapat menjadi Ketua Umum.

Masuknya anggota DPD ke partai politik dinilai kontroversial, karena pada hakekatnya anggota DPD adalah wakil dari daerah, bukan wakil rakyat yang dipilih dari partai politik.

Dengan masuknya anggota DPD ke partai atau sebaliknya, hakekat DPD sebagai representasi daerah menjadi kabur, karena tidak ada bedanya dengan DPR. Selain itu dikhawatirkan tidak ada lagi yang murni memperjuangkan kepentingan daerah.

Sejumlah pakar dan organisasi masyarakat sipil kemarin mengeluarkan pernyataan bersama yang intinya menolak parpolisasi DPD.

Wakil Ketua DPD GKR Hemas pagi tadi mengeluarkan maklumat yang menolak pemilihan pimpinan DPD karena dinilai melawan putusan MA, selain jumlah peserta rapat tidak kuorum. GKR Hermasn berharap MA tidak melantik pimpinan DPD baru yang diduduki oleh Oesman Sapta Oedang, Nono Sampurno (Wakil Ketua I) dan Damayanti (Waktil Ketua II).

Wakil Presiden Jusuf Kalla enenilai kisruh yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPD sebagai “tontonan” yang memalukan.

Share This: