Akan Lebih Baik Bagi Hanura Jika Melepaskan OSO!

Oesman Sapta Odang (kanan) - Foto: HW)
_

Gonjang-ganjing di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), tidak terlalu berpengaruh kepada pemerintahan Presiden Jokowi, karena Hanura merupakan partai kecil yang memiliki suara sedikit dalam Pemilu lalu.

Namun sebagai partai yang sedang bertumbuh, konflik yang terjadi tubuh Partai Hanura saat ini jelas tidak menguntungkan bagi partai itu sendiri. Hanura harus bisa menyelesaikan konflik ini, dan memilih pemimpin partai dari kalangan muda yang demokratis, memiliki semangat kebersamaan, memiliki visi dan diterima semua pihak (acceptable).

“Kita tahu OSO (Oesman Sapta Odang) itu kan orang yang tidak demokratis. Kepemimpinannya keras sehingga menimbulkan resistensi dari banyak anggotanya. Kalau Hanura akan dipimpin oleh orang seperti ini, ke depan akan sangat merugikan, karena partai ini akan sulit berkembang,” kata pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun mengatakan hal itu ketika dihubungan melalui telepon, Rabu (17/1/2017) malam.

Menurut Refly, Jendral (Purn.) Wiranto keliru ketika menyerahkan Partai Hanura kepada OSO, apalagi kalau pertimbangannya adalah masalah finansial. Karena OSO orang baru di Hanura. Padahal ada orang-orang yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan sudah mengakar di Hanura seperti Syaifuddin Suding atau Judhi Krisnandi.

Menurut Refly, konflik yang terjadi di Partai Hanura ini tidak mungkin kalau tidak sepengetahuan Wiranto. Ada factor Pak Wisanto di sini. Kalau tidak Sekjen Hanura tidak akan berani melawan Ketua Umum.

“Sekarang menjadi tugas Pak Wiranto untuk menyelesaikan konflik di Hanura. Dan saya yakin Pak Wiranto bisa, karena tidak mungkin ada orang yang berani melawan dia di Hanura, seperti Megawati di PDIP atau Pak Prabowo di Gerindra,” kata Refly.

Refly menambahkan, selain Wiranto, peran RI-1 (Presiden Jokowi) juga sangat menentukan terhadap penyelesaikan konflik yang ada di Hanura. Banyak kisruh partai yang bisa diselesaikan setelah Jokowi ikut campur.

“Kisruh Golkar berakhir setelah RI-1 turun tangan. PPP juga mereda setelah ada keterlibatan Pak Jokowi dengan memasukan Romy (Romahurmuzy). Nah Partai Hanura juga bisa selesai kalau RI-1 mau ikut campur. Tentu dia tidak turun langsung, paling tidak dia menugaskan orang lain untuk menyelesaikan,” papar Refly.

Dalam kasus Hanura ini, OSO bukanlah liability (beban) bagi pemerintahan. Tetapi sekecil apa pun konflik yang timbul di tubuh partai pendukungnya, harus dihindari.

“Hanura memang partai kecil. Suaranya tidak besar, tidak signifikan. Tetapi OSO bisa jadi liability (beban) bagi pemerintah. Jadi kalau pemerintah mau turun tangan, selesai ini masalah. Seperti Setnov yang naik karena ada campur tangan pemerintah. Tetapi ketika Setnov sudah jadi beban, dilepas juga,” kata Refly.

 

 

Share This: