Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Tolak Ganjil Genap

_

Aliansi pengemudi mobil angkutan barang yang membawahi puluhan komunitas beranggotakan ribuan pengemudi, menyatakan menolak kebijakan plat nomor ganjil genap yang diberlakukan di DKI Jakarta.

Penolakan mereka dikarenakan kebijakan itu menyulitkan mereka dalam melaksanakan tugasnya mengantar barang, sehingga penghasilan mereka pun terancam.  

“Kami dari aliansi pengemudi angkutan barang menolak kebijakan Pemprov DKI, karena mengganggu distribusi barang, logistik, sembako dan lain-lain. Kebijakan ini berdampak pada teman-teman kami yang selama bergerak di bidang jasa pengantar barang melalui kendaraan bermotor. Jadi kami berharap Pemda DKI meninjau kembali kebijakan tersebut atau memberikan dispensasi agar kebijakan ganjil genap tidak diberlakukan bagi angkutan barang roda empat,” Rusli Sudin dari Paguyuban Mitra Go Box Indonesia (PMGI) di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Menurut Rusli, akibat pemberlakuan aturan ganjil genap itu, secara ekonomi pengemudi yang tergabung dalam komunitas pengantar barang sangat terganggu. Begitu pula dalam mengantar barang, baik ke dalam maupun ke luar Jakarta.

“Kami menyatakan sikap menolak kebijakan itu. Mungkin kalau kami tidak bicara Pemda DKI tidak tahu jika kami menolak. Jadi yang kami lakukan pertama adalah pernyataan sikap, nanti kami akan mendatangi Pemda,” tambah Rusli.

Ketua Paguyuban Mitra Go Box Jakarta Arsono mengatakan, sebelum kebijakan ganjil genap diperluas, anggotanya yang berjumlah 3.000 pengemudi di Jakarta, masih bisa mencari jalan alternatif bila mengantar barang. Tetapi bila penambahan ruas ganjil genap diberlakukan, sudah tidak ada celah untuk menembus ruas yang masih bebas.

“Sekarang kita masih bisa mencari jalan. Tapi nanti kalau sudah diperluas, memotong jalan yang terkena ganjil genap udah enggak bisa lagi. Berarti kita enggak bisa ngantar barang,” kata Arsono.

Aliaansi pengemudi angkutan barang merupakan gabungan dari 22 komunitas pengemudi angkutan barang roda empat yang berasal dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Bali dan beberapa kota lainnya. Komunitas yang bergabung antara lain PGMJ, PuC (Pick up Community), Komodo (Komunitas Mobil Dolak) Bandung, Semut Merah Jakarta, dan banyak lagi.

Jumlah pengemudi yang tergabung dalam komunitas-komunitas pengemudi mencapai puluhan ribu. Anggota PMGJ saja ada 3.000 pengemudi, belum lagi pengemudi yang tergabung dalam komunitas lain di jabodetabek dan daerah lainnya.

Arofati Zebua dari PMGI mengatakan banyak anggotanya yang kasulitan mengantar barang ke Jakarta karena aturan itu. Padahal nilai distribusi barang dari dan ke Jakarta sangat besar sekali.

“Kalau dihitung-hiting nilai distribusi barang di Jakarta bisa mencapai 500 milyar per hari. Jadi tolonglah Pemda DKI dan Dishub memikirkan ini,” kata Zebua.

Menurutnya, selama ini mereka jadi korban aturan ganjil genap. Dalam tugasnya mengantar barang, pengemudi seringkali jadi korban pungli aparat, terutama dari petugas Dishub.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI memperluas aturan ganjil genap mulai 9 September 2019. Terdapat 25 ruas jalan yang terkena sistem ganjil genap dari sebelumnya hanya 9 ruas jalan.

Uji coba sosialisasi perluasan ganjil genap sudah dimulai pada 7 Agustus 2019. Sosialisasi akan berlangsung hingga 6 September 2019, berlaku setiap Senin—Jumat mulai pukul 06.00—10.00 dan 16.00-21.00. Polisi akan menilang pengendara mobil yang melanggar sistem ganjil genap.

“Jadi kalau kami angkutan barang terkena aturan itu. Habislah kita. Sekarang saja penghasilan kita pas-pasan. Kalau nanti diperluas, tidak tahu lagi bagaimana nasib kami,” tambah Zebua.

 

 

 

Share This: