Alumni STT Setia: “Kami Tidak Pernah Dijanjikan Menjadi Pegawai Negeri!”

Enam orang alumni STT Setia jadi saksi meringankan (a de chrage) dalam sidang kasus STT Setia di PN Jaktim, Rabu (9/5/2017) - Foto: HW
_

Para siswa Sekolah Tinggi Teologia Arastamar (STT Setia) menegaskan mereka tidak pernah dijanjikan untuk menjadi pegawai negeri atau Guru SD Negeri ketika mendaftar di STT Setia. Mereka umumnya mendaftar kuliah untuk belajar agama kristen dan mengabdi di daerah-daerah.

Hal itu terungkap melalui kesaksian 6 (enam) saksi meringankan (a de charge) dalam sidang lanjutan kasus STT Setia dengan terdakwa Rektor STT Setia Pendeta Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia Ernawaty Simbolon, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (9/5/2017).

Keenam saksi yang meringankan adalah alumni STT Setia yang terdiri dari Sahirin, Lenora Donouisang, Yosafati, Semy Balukh, Mesron dan Andike. Selain keenam alumni STT Setia itu ada puka Saksi Ahli dari Biro Hukum Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Polaris Siregar.

Menjawab pertanyaan Penasihat Hukum terdakwa, keenam saksi hampir memberi jawaban yang senada. Lenora Donousiang menjelaskan, dirinya saat ini mengajar di sebuah SD Negeri Tangerang. Untuk menjadi guru negeri, dia menggunakan ijazah Sarjana Pendidikan dari Universitas Terbuka. Namun ketika mendaftar di UT, dia menggunakan ijazah yang diperoleh dari STT Setia.

“Tahun 2013 ada peraturan seorang yang akan menjadi pengajar harus sarjana pendidikan. Dan saya mendaftar ke UT menggunakan ijazah dari STT Setia. Tidak masalah,” ungkap Lenora.

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh saksi Salihin. Lelaki yang kini menjadi Pegawai Negeri ini menjadi CPNS setelah lulus UT di Makassar tahun 2006 – 2009. Sedangkan mendaftar di UT menggunakan ijazah dari STT Setia.

Selama belajar di STT Setia, semua siswa mendapat pelajaran Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang merupakan pelajaran tambahan. Sedangkan pendidikan utamanya adalah Pendidikan Agama Kristen (PAK)

“Waktu itu kami dikasih tahu bahwa ada program tambahan PGSD. Kami dikasih tahu bahwa itu program pelayanan di pedesaan, karena tidak ada guru. Sebagai tanda selesai dapat setifikat PGSD,” kata Salihin.

“Apakah ketika mendaftar ke STT Setia saudara dijanjikan akan menjadi pegawai negeri?” tanya Pengacara Terdakwa, Tommy Sihotang, SH.

“Kami tidak pernah dijanjikan menjadi pegawai negeri,” jawab Salihin.

Meskipun banyak alumni STT Setia berprofesi sebagai guru dan beberapa di antaranya menjadi Pegawai Negeri, semua saksi mengakui bahwa program PGSD merupakan program tambahan di STT Setia, dan mereka tidak pernah dijanjikan sebagai Pegawai Negeri.

“Saya mendaftar di STT Setia dalam program studi teologi tahun 2001. Saya tertarik karena akan ditempatkan di Papua. Tahun 2003 ada tambahan bagi siswa yang ingin mengajar SD. Sekarang saya Sarjana Teologi. Ijazah saya gunakan tahun 2005 mengajar di Bangka Belitung, guru di SMP Kristen. Saya tidak pernah dijanjikan jadi pegawai negeri,” papar Andike.

Semy Balukh, saksi meringankan lain mengatakan dirinya mendaftar Prodi PAK, sedangkan program PGSD diambil ketika kuliah. “Progran PGSD dibentuk agar mahasiswa yang lulus akan melayani di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh STT Setia. Tidak pernah dijanjikan pegawai megeri. Kami diberitahu,” kata Dosen STT Cabang Jakarta di Jayapura,.

“11 juni 2009 saya menyelesaikan Study S1, dan kemudian melamar S2 di Fakfak,” tambah Semy.

Saksi Yosafat, seorang guru SD swasta menuturkan, tahun 2006 mendaftar di STT Setia, Jurusan Teologi. Ketika itu menurutnya diinformasikan program PAK sekaligus PGSD Ada teologi dan PAK Khusus.

“Waltu itu dijelaskan bahwa program PGSD adalah program tambahan yang membuat ahli mengajar di pedalaman. Nanti kalau lulus kita ahli mengajar di pedalaman. Dari dulu sampai sekarang saya tidak pernah mendengar ijazah bisa sigunakan melamar pegawai negeri,” papar Yosafat.

Pernah diberi sanksi

Saksi meringankan lain yang dihadirkan dalam sidang Rabu kemarin adalah Kepala Bagian Advokasi Hukum Kemenristekdikti, Polaris Siregar. Dia menjelaskan, sejak 29 November 2016 Kemenristekdikti telah meminta kepada STT Setia untuk mensrik kembali ijazah yang sudah dikeluarkan, sampai diterbitkan kembalinijazah yg sah.

Menurutnya Dikti mengetahui STT Setia belum memiliki ijin, dan pada
23 oktober 2013 terbit ijin dengan nama STIKIP.

Dengan tidak adanya ijin dari Dirjen Dikti, maka ada sanksi administrasi kepada STT Setia untuk menarik kembali ijazah. Pada tahun 2011 ada kesepakatan antara STT Setia dan Kemenristekdikti, untuk menarik ijazah yang telah dikeluarkan, dan meminta maaf kepada alumni. Setelah itu diperintahkan mengurus kembali untuk mendapatkan ijazah yang sah.

“Kementrian memandang pemberian sanksi administratif sudah memadai dan tidak perlu diberi sanksi lain. Tahun 2011 sanksi telah dijalankan. Jadi apalagi yang harus kami lakukan?” kata Polaris.

Polaris menambahkan, dalam Pasal 73 UU Sisdiknas mengatakan pemerintah wajib memberikan iji kepada lembaga pendidikan formal yang sudah berjalan tapi belum memiliki ijin.

“Pasal 73 ini pernah diterapkan dalam beberapa kasus. Memang ada kewajiban pemerintah untuk memberikan ijin kepada lembaga pendidikan formal yang belum memiliki ijin,” tegas Polaris.

Rektor STT Setia Matheus Mangentang dan Direktur STT Setia Ernawaty Simbolon dihadapkan ke pengadilan atas dakwaan telah menyelanggarakan lembaga pendidikan tanpa ijin dan mengeluarkan ijazah tanpa hak. Matheus dipidanakan oleh mantan mahasiswa STT Setia Willem Frans Ansanay dan beberapa pengurus yayasan lainnya.

Sebelum disidangkan di PN Jaktim, Matheus pernah digugat secara perdata melalui PN Jakbar dan dipidanakan di PN Tangerang. Dalam sidang di kedua pengadilan itu Matheus menang.

 

 

 

 

 

Share This: