Andai Penjajah Belanda Tidak Membangun Kereta Api

_

Kereta api rel listrik (KRL) commuterline saat ini menjadi andalan masyarakat commuter untuk bepergian, terutama para karyawan / pekerja yang berkantor atau tinggal di Jabodetabek.

KRL dipilih karena waktu tempuhnya yang cepat, tidak macet dan harga tiketnya yang murah. Ketika Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan, revolusi dilakukan: gerbong ber-AC; tidak ada lagi penumpang naik di atas gerbong atau pintu terbuka; dan area stasiun steril dari pedagang.

Penumpang juga diperkenalkan dengan budaya baru berkereta api, yakni dengan sistem elektronik yang kebal dengan pelototan orang-orang tertentu, atau para penyelundup yang ingin naik kereta gratis.

Dulu, di masa pemeriksaan tiket secara konvensional, seseorang yang mengaku aparat, atau bilang numpang sambil melotot, bisa gratis. Penumpang bisa menyuap kondektur dengan uang yang lebih kecil dari harga tiket, dan uangnya masuk ke kantong sang kondektur.

Peningkatan pelayanan terus dilakukan. Minat masyarakat pinggiran untuk naik KRL Commuterline terus meningkat. Hingga Juni 2018, rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 1.001.438 pengguna pada hari kerja, dengan rekor jumlah pengguna terbanyak yang dilayani dalam satu hari adalah 1.154.080.

Sebagai operator sarana, kereta Commuter Line yang dioperasikan KCI saat ini melayani 79 stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km.

Setiap hari, terutama pada jam kerja, gerbong KRL Commuterline selalu padat. Nyaris tak ada ruang dalam gerbong. Tetapi demi kecepatan, keamanan dan efisiensi, perjuangan itu harus dijalani. Yang penting masih bisa nafas.

Walau pun padat, kadang asyik juga. Pada pagi hari semua penumpang masih wangi. Kalau sudah berdiri di dalam gerbong, lalu ada mahluk cantik, wangi, terus merangsek dan stuck di hadapan, samping atau belakang, berarti blessing in disguise.

Keberadaan jalur KRL Commuterline yang terus memanjang, di Utara sementara sampai Cikarang, di Selatan sampai Rangkasbitung, membuat jumlah penumpang terus meningkat.

Transportasi KRL Commuterline jadi bahan promosi pengembang untuk menarik minat konsumen. Banyak perumahan-perumahan baru bermunculan tidak jauh dari stasiun kereta. Kota-kota permukiman baru bertambah.

Sayangnya frekwensi perjalanan kereta masih harus berbagi dengan transportasi non rel yang masih memotong jalur kereta api. Masih banyak pintu-pintu kereta api yang belum ditutup, digantikan fly over atau under pass, sehingga perjalanan kereta api harus diatur, yang berakibat pada penumpukan jumlah penumpang.

Apapun situasi dan kondisi yang ada, KRL Commuterline atau kereta api pada umumnya sangat membantu masyarakat. Tidak hanya masyarakat kelas bawah, tetapi mereka yang sudah termasuk kelompok masyarakat menengah-atas. Politikus Partai Nasdem Akbar Faisal, mantan Komisioner KPK Bambang Widjojanto, beberapa kali terlihat naik KRL Commuterline.

Bayangkan, andaikata kolonial Belanda tidak membangun kereta api di tanah jajahannya ini, bisa jadi sampai saat ini Indonesia tidak memiliki jalur kereta api. Apalagi jika merujuk pada pemikiran politisi jaman kiwari, yang selalu menghitung untung rugi.

Saat masih bernama Hindia Belanda, pemerintah kolonial sangat gencar membangun jaringan rel kereta api. Belanda sejak tahun 1870-an, atau setelah kebijakan tanam paksa, sudah membangun jaringan rel kereta api dengan panjang sekitar 6.500 km di Jawa dan Sumatera.

Jaringan kereta api ketika itu dibangun untuk mengangkut hasil bumi. Baru kemudian untuk angkutan penumpang.

Kalau pemerintah kolonial berpikir soal jumlah penduduk, bicara untung rugi semata, kereta api tak bakal dibangun.Tetapi pemerintah kolonial, apapun motivasinya, memiliki visi yang jauh. Mereka sudah berpikir hingga 100 atau bahkan 200 tahun ke depan.

Beda dengan calon pemimpin dan politisi di Indonesia saat ini, yang hanya memikirkan untung/rugi sebelum membangun, walaupun pembangunan itu demi hajat hidup orang banyak, demi masyarakat.  Seperti kritik terhadap pembangunan LRT di Palembang yang masih sepi penumpang, atau Bandara Kertajati yang masih menunggu tersambungnya jalan.

Penguasa, atau pengambil keputusan di Indonesia seharusnya berpikir begitu, memikirkan bagaimana negara ini untuk 100 tahun ke depan, bukan hanya berpikir sepanjang kekuasaannya.

Jika jalan raya, tol atau jaringan kereta api tidak dibangun saat ini, di masa mendatang akan sulit dilakukan karena jumlah penduduk yang semakin banyak, dan lahan kosong makin sedikit. Untuk menggusur dan memindahkannya akan sulit.

Depok, di pinggiran Jakarta adalah contoh sebuah kota yang gagal. Kota satelit ini terlanjur padat, sehingga pemerintah sulit membangun infrastruktur. Di luar tol yang sedang dibangun, jalan-jalan di Depok adalah warisan penjajah Belanda dan Orde Baru (Jl. Margonda). Hanya sedikit yang dibangun ketika Depok menjadi Kota Administratif atau Kota Madya.

Sejak jumlah mobil cuma 10 hingga ada 100 ribu, panjang jalan umum di Depok hampir tidak bertambah. Apa seperti itu Indonesia yang kita inginkan?

Share This: