Anggaran Pilkada Bebani Daerah

_

Anggaran penyelenggaraan Pilkada yang saat ini dibebankan kepada APBD, sangat membebani daerah. Ke depan diharapkan Pilkada hanya menggunakan porsi APBN sehingga tidak membebani daerah.

Hal itu disampaikqn oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bone Saipullah Latief, yang memimpin rombongan delegasi Komisi I DPRD Kabupaten Bone ke DPD RI.

Saifullah mengatakan, belum adanya regulasi dana sharing penyelenggaraan Pilkada antara Provinsi dan kabupaten/kota, saat ini cukup menguras anggaran daerah.

“APBD itu sedikit dan jika porsinya masih harus dipakai untuk membiayai Pilkada maka dikhawatirkan akan menghambat pembangunan daerah,” tutur Latief, Kamis (12/10/2017).

Lebih lanjut, Komisi I DPRD Kabupaten Bone tersebut mengkhawatirkan kepanitiaan dari KPU yang demisioner atau kosong  2 bulan sebelum pilkada. Sehingga proses transisi KPU daerah yang baru di khawatirkan mengganggu proses pilkada di Bone.

“Pergantian kepanitiaan 2 (dua) bulan sebelum hajatan berlangsung itu saya kira cukup mengkhawatirkan proses Pilkada nanti, karena pasti ada proses adaptasi,” jelasnya.

DPD RI menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Bone untuk membahas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pertemuan ini dipimpin Ajiep Padindang Senator Sulawesi Selatan didampingi Sudarsono Hardjosoekarto Sekretaris Jenderal DPD RI di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (12/10).

Pada kesempatan ini, Ajiep Padindang yang juga Ketua Komite IV DPD RI mengapresiasi kunjungan konsultasi dari DPRD ini karena ini merupakan bentuk hubungan baik antara DPD dengan daerah.

Sebelumnya, Komite I DPD RI sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat denga Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019 yang menyimpulkan beberapa hal: di antaranya, Pilkada dan Pemilu serentak harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Komite I mengapresiasi persiapan KPU dan Bawaslu menghadapi Pilkada dan Pemilu serentak, dan mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Komite I DPD RI sendiri akan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu serentak 2019.

Share This: