Anggota DPD Anna Latuconsina: Tidak Ada Pengakuan Terhadap Pimpinan DPD!

Anggota DPD Anna Latuconsina (Foto: Maluku Post)
_

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Maluku , Anna Latuconsina menegaskan, pihaknya tidak akan mengakui pimpinan DPD yang ada saat ini, karena proses pemilihannya yang ilegal dan melanggar undang-undang. Anna juga meminta agar Pemerintah maupun Mahkamah Agung tidak “main mata” dengan mengakui Pimpinan DPD saat ini.

“Saya kira wartawan juga tahu bagaimana permainan yang terjadi dalam proses pemilihan Pimpinan DPD pada tanggal 4 April lalu. Itu bukan saja melanggar Tatib (tata tertib) tetapi telah melanggar undang-undang. Jadi bagi kami tidak akan ada pengakuan kalau hukum tidak ditegakkan,” tandas Anna Latuconsina, ketika dihubungi melalui telepon, Jum’at (14/4/2017) siang.

Anna menambahkan, pengakuan dari anggota DPD otomatis akan ada jika secara hukum sudah klir. Tetapi masalahnya, proses pemilihan Pimpinan DPD pada tanggal 4 April lalu bukan saja telah melanggar Tatib dan Undang-undang, tetapi Undang-Undang Dasar 1945.

Anna mengingatkan kembali, bahwa Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Tatib tahun 2016 dan tahun 2017, seraya memerintahkan agar DPD kembali ke Tatib No.1 / 2014, di mana dalam Tatib itu masa jabatan Pimpinan DPD lima tahun, tahun 2014 – 2019. Tetapi bila menggunakan Tatib baru yang sudah dibatalkan oleh MA, maka Pimpinan DPD akan bertugas sejak tahun 2017 – 2019.

“Itu berarti retroaktif, melanggar UUD bukan hanya undang-undang,” katanya.

Selain melanggar hukum, Anna menambahkan, pemilihan Pimpinan DPD pada tanggal 4 April 2017 lalu, tidak sah karena waktu itu sidang sudah ditutup oleh pimpinan sidang waktu itu, GKR Hemas dan Farouk Muhammad. Apalagi keadaan di dalam ruang sidang waktu itu kacau.

“Dalam aturan, pimpinan memang diperbolehkan menutup sidang kalau tidak ada kesepakatan,” tutur Anna.

Perbedaan pendapat dan hujan interupsi terjadi pada sidang tanggal 4 April 2017 itu, karena pimpinan sidang dan sebagian anggota DPD menginginkan agar Putusan MA yang memerintahkan DPD kembali ke Tatib tahun 2014 dibacakan, tetapi oleh pendukung Oesman Sapta Odang (OSO) ditolak.

“Setelah sidang ditutup mereka malah melanjutkan sidang lalu memilih Pak OSO, Pak Nono Sampurno dan Bu Damayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD. Padahal sidang tidak quorum, cuma ada 41 anggota yang hadir. Ada kok catatannya. Apa sah pemilihan pimpinan seperti itu?” tanya Anna.

Lucunya, ia menambahkan, setelah OSO dan kedua wakilnya terpilih, DPD sepakat untuk kembali ke Tatib lama. Padahal merubah Tatib itu harus ada prosedurnya, jumlah peserta sidang harus quorum.

Tentang kedatangan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial yang melakukan penuntutan pembacaan sumpah di DPD, Anna menduga ada dua kemungkinan penyebabnya: apakah MA telah dibohongi oleh orang-orang DPD yang datang ke MA.

“Kami mempertanyakan hal itu kepada MA. Dan kami telah menunjuk kuasa hukum untuk mempertanyakan kepada MA. Kalau MA masih tetap pada sikapnya, tentu kami akan melakukan tindakan hukum,” kata Anna.

Anna berharap baik MA maupun pemerintah agar cepat menangani masalah ini dengan serius, penuh keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab bila masalah ini dibiarkan berlarut-larut, akan menciptakan instabilitas hingga ke daerah.

“Saya lihat di tivi di Maluku Tenggara sudah terasa dampaknya. Tatib di daerah juga mulai dirubah-rubah. Kalau Sidang Paripurna jadi aturan tertinggi dalam sebuah lembaga negara, tidak ada kepastian hukum dong. Tahun depan bisa kita ganti lagi pimpinan di DPD. Apa begitu cara bernegara?” katanya.

Menanggapi pernyataan anggota DPD asal provinsi Bali, I Gede Pasek Suardika yang mengatakan penolakan terhdap pimpinan DPD Oesman Sapta Odang (OSO) hanya merupakan riak-riak kecil, Anna mengatakan secara tindakan di dalam sidang, apa yang ditunjukkan oleh pihaknya memang riak-riak kecil, karena masih menjaga sopan santun.

“Coba kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka merebut palu, mematikan mik, teriak-teriak sampai melakukan kekerasan. Kita tidak mungkin ya berbuat begitu. Kita punya etika sebagai anggota DPD yang mewakili masyarakat,” tandas Anna. Ia meminta agar aliansi masyarakat sipil mendorong pemerintah menegakan aturan berdasar hukum dan undang-undang yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Share This: