ICW: PTUN Harusnya Kabulkan Gugatan GKR Hemas

_

Anggota Indonesia Corupption Watch (ICW), Donald Fariz mengatakan, seharusnya pengajuan gugatan yang diajukan oleh kubu GKR Hemas dapat dikabulkan oleh pihak PTUN.

Hal ini, menurut Donald,  berdasarkan pada fakta-fakta objektif dalam kemelut yang terjadi di DPD dan masuknya Mahkamah Agung dalam sengketa. MA seharusnya mengabulkan gugatan GKR Hemas karena ahli-ahli yang dihadirkan memperkuatkan argumentasi, bahwa Wakil Mahkamah Agung (MA) yang hadir dalam melantik OSO mengabaikan Tatib dan Putusan MA itu sendiri.

“Kan dalam Tatib itu dijelaskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI selama 5 tahun,” jelasnya.

Namun dirinya pun menjelaskan untuk keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini (8/6), memiliki tantangan besar yakni adanya keterlibatan “Invisible Hand” atau tangan gelap yang ditakutkan akan mementahkan argumentasi kokoh yang menyatakan bahwa kepemimpinan OSO adalah ilegal.

“Inilah yang kami khawatirkan tangan gelap mempengaruhi putusan peradilan PTUN. Oleh karena itu, kami meminta pada MA agar pengadilan independent, pengadilan jujur untuk meneggakkan keadilan setegak-tegaknya bukan karena intervensi bukan karena uang atau deal-deal tertentu di luar wilayah politik,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, apabila keputusan PTUN besok menyatakan keabsahan atas kepemimpinan OSO adalah legal, pihak Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Citra DPD yang terdiri dari

Ansipol, ICW, IPC, KOPEL, Perludem, KoDe Inisiatif, YAPPIKA, PUSaKO FH Unand, Formappi, National Corupption Care, Indonesia Beragam, ANBTI, IBC, PSHK akan lakukan langkah hukum dan akan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa dunia peradilan di Indonesia sudah mati.

“Kalau seperti itu, berarti MA sudah tidak lagi berpihak kepada kebenaran kalau begitu wassalam dengan putusan MA karena mereka sendiri gak hargai putusannya orang akan berfikir buat apa bersengketa di MA kalau MA sendiri tidak patuhi keputusannya. Kami juga tidak akan berhenti untuk menkelaskan kepada masyarakat bahwa MA salah dan kepemimpinan OSO adalah ilegal,” jelasnya.

Seperti diketahui, anggota DPD kubu Hemas telah mengajukan permohonan pembatalan sumpah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap Ketua DPD terpilih Osman Sapta Odang (Oso). Pengajuan pencabutan itu telah menjalani tujuh kali rangkaian sidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan akan mencapai putusan pada 8 Juni ini.

Share This: