Artis Jadi Pejabat: Jangan Cuma Nanggok!

New-wallpaper2012.blogspot.com
_

Akhir-akhir ini muncul pro dan kontra menyusul keberangkatan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said atau yang dikenal dengan panggilan Pasha Ungu ke Singapura. Pasha berangkat bukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Walikota Palu, melainkan bersama teman-temannya dari grup musik Ungu, untuk merayakan 2 dekade sudah UNGU hadir sebagai band. Mereka merayakan hari jadinya itu di Singapura. Pasha kembali tampil sebagai vokalisnya.

Selama ini, Pasha memang sudah jarang tampil di depan rekan-rekannya saat manggung. Ia lebih banyak duduk di kursi pemerintahan usai menjabat sebagai Wakil Wali Kota Palu. Tapi pada akhir pekan lalu, mereka menggelar ‘UNGU – 20th Anniversary Concert Live in Singapore 2017’ bersama-sama. Acara berlangsung begitu meriah.

Kepergian Pasha ke Singapura menimbulkan reaksi yang cukup panas di Kota Palu. DPRD Palu meminta Pasha mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Palu karena tampil di Singapura.

Ketua DPRD Palu Iqbal Andi Mangga meminta agar Sigit Purnomo Said atau yang dikenal sebagai Pasha ‘Ungu’ dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Palu karena tampil di Singapura.

“Wakil Wali Kota Palu sebaiknya membaca kembali UU Pemerintahan Daerah Nomor 23/2014, khususnya Pasal 76 tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sangat jelas aturannya bahwa wakil kepala daerah tidak boleh terlibat dalam suatu usaha atau terlibat dalam badan usaha,” kata Iqbal kepada wartawan, Senin (27/3/2017).

Namun Pasha merasa tidak salah dengan kepergiannya ke Singapura. “Apa dasarnya mengatakan bahwa saya tidak profesional. Bila saya menyalahi aturan, mana checklist-nya,” kata Pasha saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2017).  “Apakah kerja saya sebagai wakil wali kota terabaikan atau mungkin ada kebijakan yang tidak kami jalankan?” sambungnya.

Pasha tidak sendirian. Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusungnya jadi Wakil Walikota Palu, langsung memasang barikade untuk membela Pasha. Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai hal itu tidak jadi masalah selama kegiatan Pasha tidak mengganggu tugas sebagai Wakil Wali Kota Palu.

“Kalau pas dia menyanyi itu, ada nggak tugas-tugas sebagai wakil wali kota. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah, itu kan bagian dari dia mempunyai kelebihan dari seorang artis,” ucap Yandri ketika dihubungi, Senin (27/3/2017) malam.

Jika Wali Kota Palu sudah memberikan izin, sudah mendapat persetujuan atasan, tidak diramaikan lagi, karena Wakil Walikota bertanggungjawab kepada Walikota. Menurutnya hal yang dilakukan oleh Pasha sah-sah saja, tidak ada undang-undang yang melarang. Namun menurut Yandri, memang sebaiknya kepala daerah berfokus pada tugas.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola juga tidak mempermasalahkan kepergian Pasha ke Singapura, bila tugas utamanya sebagai Wakil Wali Kota Palu tidak terganggu, kegiatan Pasha yang lain tidak perlu dipermasalahkan.
“Sepanjang Wawali tetap bekerja dan tidak mengabaikan pekerjaan sebagai Wawali, ya tidak apa-apa,” kata Longki.

Pasha bukan satu-satunya artis yang menjadi pejabat, kemudian balik lagi ke habitatnya walau tidak penuh. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar juga diketahui tetap menjalankan aktivitasnya sebagai artis. Deddy Mizwar bahkan masih menandatangani kontrak untuk iklan produk, dan main dalam sinetron yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri, PT. Demigisela Film, walau pun kabarnya sejak menjadi Wagub tanggungjawab mengelola perusahaan itu sudah diserahkan kepada anaknya. Deddy juga sesekali muncul di film bioskop.

Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, kendati terpilih sebagai anggota DPR, masih tetap tapil di televisi untuk menjadi presenter dan mengurus perusahaannya yang bergerak di bidang entertainement, dengan bendera Komando Production. Eko juga berasal dari PAN.

Di masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memang banyak merekrut artis untuk menjadi anggota. Mereka yang terpilih dalam Pemilu atau Pemilukada, akhirnya bermetamorfosa menjadi pejabat. Ada yang menjadi pejabat daerah, seperti Dede Yusuf yang menjadi Wakil Gubernur Jabar, kini menjadi Anggota DPR dari Partai Demokrat, ada yang menjadi anggota DPR seperti Eko Patrio, atau Wakil Walikota seperti Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, dan banyak lagi.

Jika diurut, masih banyak lagi pejabat, yang tetap menjalankan aktivitas lamanya sebagai artis, baik cuma insidentil atau serius. Pejabat yang berasal dari kalangan artis pada gilirannya tetap merangkap dua pekerjaan itu, walau yang satu tentu saja tidak bisa dijalankan dengan lebih intens. Istilah anak-anak muda jaman sekarang “Nanggok”!

Apa yang dimaksud dengan kata nanggok? Nanggok adalah kata kerja, yang berasal dari kata dasar Tanggok. Tanggok adalah sebuah alat, semacam jaring tradisional yang terbuat dari anyaman bambu halus. Bentuknya bulat, bolong-bolong sehingga tidak bisa menahan air, tetapi benda-benda atau hewan yang lebih besar dari bolongan di tanggok itu akan tertahan (nyangkut).

Orang-orangtua dulu menggunakan tanggok untuk mencari ikan. Caranya tanggok yang dipegang dengan kedua tangan dimasukan ke dalam air, lalu diangkat ke atas permukaan air. Ketika diangkat biasanya banyak yang masuk ke dalam tanggok dan tersangkut: baik ikan – besar maupun kecil — udang, serangga air, atau bahkan sampah. Itulah sebabnya orang yang meraup hampir semua pekerjaan disebut “nanggok”!.

Dalam urusan tanggok menanggok itu persoalannya kembali lagi pada aturan. Di Indonesia ada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur Hak dan Kewajiban pejabat, termasuk Kepala Daerah dan Wakilnya. Dijabarkan juga tentang larangan-larangan, meski, lagi-lagi, seperti kebanyakan aturan perundang-undangan di Indonesia, pasal-pasal yang dibuat terkesan “banci”, sehingga masih ada celah bagi oknum yang diaturnya untuk melakukan sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan umum. Ujung-ujungnya paling hanya disebut pelanggaran etika, yang sanksinya juga tidak jelas.

Kalau mau melihat apa yang tidak patut dilakukan oleh pejabat yang nanggok itu antara lain pada Pasal 20 tentang pedoman pada Asas Umum penyelenggara negara.

Pasal 20 (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas UmumPenyelenggaraan Negara yang terdiri atas: a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggara negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; g. asas akuntabilitas; h. asas efisiensi; dan i. asas efektivitas.

 Jika melihat Pasal 20 ayat (1) itu, paling tidak ada 4 (empat) asas yang dilangkahi oleh pejabat negara (Kepala Daerah / Wakilnya / anggota DPR) yang menjalankan profesinya sebagai artis.

Pelanggaran pertama pada asas tertib penyelenggara negara. Dalam menjalankan tugasnya penyelanggara negara / pejabat, harus tertib dalam pengertian, bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Tidak boleh menyimpang untuk melakukan pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai pejabat negara.

Yang kedua pelanggaran terhadap asas kepentingan umum. Para pejabat yang kembali bekerja sesuai dengan profesi lama, entah menjadi artis atau profesi lainnya, rata-rata untuk kepentingan pribadi. Mereka dapat nama atau honor untuk pribadi, tidak mungkin jika honor itu kemudian diserahkan ke kas daerah atau institusi tempatnya mengabdi sekarang ini. Jadi di mana letak kepentingan umumnya?

Pelanggaran berikutnya terhadap asas profesionalitas. Pejabat yang nyambi sebagai artis jelas tidak bersikap professional terhadap tugasnya sebagai pejabat negera. Mereka hanya professional sebagai artis, karena akan menerima honor / bayaran secara professional. Lain halnya jika profesionalisme mereka digunakan untuk kepentingan rakyat: misalnya menghibur rakyat yang sedang kesusahan tanpa bayaran, atau uang honornya diserahkan ke kas daerah atau lembaga legislatif, kemudian disalurkan untuk membantu rakyat. Tetapi bukan itu tugas dan kewajiban pejabat.

Pelanggaran terakhir adalah terhadap asas efektivitas. Pejabat yang tengah menjalankan profesinya sebagai artis atau pekerjaan lain di luar tugasnya sebagai pejabat, jelas tidak efektif sebagai pejabat. Pekerjaan pejabat itu seharusnya tidak selalu terikat pada jam kantor. Pejabat bisa juga bekerja di luar jam kantor. Contohnya, bila terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa seperti bencana alam atau lainnya pada tengah malam, atau di waktu yang tidak bersamaan dengan jam kantor, pejabat harus siap. Dia tidak boleh mengatakan akan menangani persoalan pada jam kantor. Itulah, antara lain, bentuk efektivitas seorang pejabat.

Selain memuat tentang asas-asas, UU No.23 tahun  2004 juga menjabarkan larangan terhadap pejabat.

Pasal 28 Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyrakat lain;

b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;

c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung. maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;

d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam

Pasai 25 huruf f; f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Bila seorang pejabat yang memiliki latar belakang artis tetap menjalankan profesinya sebagai artis, baik secara kontinyu atau hanya sambilan, jelas telah melanggar Pasal 28 (a), (b) dan (c).

Ke depan, pejabat-pejabat yang tidak bisa move one, melepaskan masa lalunya dan selalu berusaha mencari keuntungan pribadi melalui predikat masa lalunya, sebaiknya tidak ada lagi dalam daftar pejabat di Indonesia. Rakyat harus cerdas memilih pemimpinnya sendiri. Jangan hanya karena ganteng, jangan pula hanya bermodal tekenal, jangan cuma terbius dengan peranannya di film atau sinetron.

Mereka yang berminat jadi pejabat harus menandatangani Pakta Integritas. Bukan saja antikorupsi dalam arti tidak memakan harta negara, tetapi juga korupsi waktu atau korupsi yang tidak kelihatan karena memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This: