Awali Masa Sidang 2017 DPD Kebut Garap RUU

_

Share This:

Ketua DPD Mohammad Saleh berharap pada masa sidang ini seluruh alat kelengkapan DPD RI bisa menyelesaikan tugas yang diagendakan untuk menyelesaikan RUU inisiatif dari masing-masing alat kelengkapan.

Hal tersebut disampaikan dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPD RI pada pembukaan masa sidang III tahun sidang 2016-2017, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan reses anggota DPD RI di daerah pemilihan. Di gedung Nusantara V, pada hari Senin kemarin (23/1).

Mohammad Saleh menyatakan bahwa pada masa sidang ini Komite I Membahas RUU Inisiatif Etika Penyelenggara Negara dan akan mereview tentang RUU Penyelenggaran Pemerintahan di wilayah kepulauan hasil putusan lalu. Komite II membahas RUU Inisiatif tentang Geologi dan RUU tentang Energi Terbarukan. Komite III Ruu inisiatif tentang sistem pengupahan, upah tenaga kerja nasional. RUU ini diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan upah tenaga nasional yang setiap tahun menjadi permasalahan sehingga mempengaruhi produktifitas tenaga kerja. Komite IV menyusun RUU inisiatif tentang Pajak Penghasilan dan Usul Inisiatif DPD RI tentang Pengelolaan Kekayaan Negara dan Daerah.

Selain itu dalam Sidang Paripurna ini, dalam rangka penguatan kewenangan DPD RI dan menindaklanjuti implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan DPD RI, maka Pimpinan DPD RI akan melakukan rapat konsultasi bersama Pimpinan DPR dan Pimpinan MK. “Melalui rapat konsultasi ini diharapkan dapat membangun political will antara DPR RI dan DPD RI dalam rangka penguatan produk legislasi nasional,” lanjut Saleh.

Sedangkan pada pada laporan masa reses beberapa senator menitikberatkan beberapa permasalahn di daerah di antaranya, Instyawati Ayus Senator Provinsi Riau berharap Infrastruktur daerah dan pendidikan harus menjadi prioritas di komite yang menaungi. Komite IV PNPB meninjau kenaikan stnk bpkb, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak ditunda. Konflik agraria tata ruang penataan tanah dan oemerintahan desa serta batas wilayah negara provinsi dan kabupaten.

Hal DAK dan DAU juga ditegaskan oleh Ketua Komite I Ahmad Muqowam bahwa jangan sampai ditunda lagi seperti sebelumnya. “Dana DAK dan DAU ini jangan sampai ditunda lagi, karena sangat menghambat program-program kerja di daerah-daerah,” tegasnya.

Sebelumnya pada Sidang Paripurna ini, Ketua DPD RI Mohammad Saleh memimpin pelantikan dua anggota DPD RI Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPD PAW tersebut yaitu AD Khaly (Senator asal Gorontalo) dan Mamberob Yosephus Rumakiek (Senator asal Papua Barat).

Sumber foto : Humas DPD

Share This: