Badan Eksekutif Mahasiswa Gelar Orasi Dukung KPK

_

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek, Banten, dan Komunitas Anti Korupsi, Kamis (9/3) siang berorasi di Depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.  Kegiatan yang mereka lakukan untuk mengawal kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor.

Koordinator Aksi, Muhammad Syaeful Mujab mengatakan tujuan orasi ini didasarkan pada 2 fenomena hukum besar yang terjadi saat ini.

Pertama masalah kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah,  yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Kedua, mengenai  munculnya kembali wacana revisi UU KPK. Revisi UU KPK ditenggarai menjadi modus untuk melemahkan kewenangan dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami ingin memberikan dukungan moral kepada KPK, sebagai satu-satunya institusi penegakkan hukum pemberatasan korupsi, yang dipercaya memiliki konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Syaiful.

“Kami ingin memberikan dukungan kepada KPK  agar secara konsisten bisa menyelesaikan masalaah e-KTP,  yang melibatkan tokoh besar dan merugikan negara triliunan rupiah,” ungkapnya di depan Gedung KPK, Jakarta, (9/3/2017).

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) hari ini, disebut-sebut ada 38 nama besar elit partai politik, yang diungkapkan di sidang e-KTP.

Syaiful melihat KPK serius untuk melakukan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan dengan terlibatnya berbagai nama besar yang tercantum dalam daftar yang tersebar di berbagai macam media, pihaknya berharap KPK tetap tangguh, tetap konsisten untuk mengusut kasus ini sampai tuntas.

“Itu prestasi besar KPK untuk bisa mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan banyak nama. Rakyat saya rasa puas dengan terungkapnya 38 nama itu.  Tapi kasus yang melibatkan 38 nama itu bisa diselesaikan, dan menghasilkan keputusan hukum yang tetap dan mengikat,” paparnya.

BEM-SI  berjanji akan terus mengawal dan  menyerukan di berbagai media, untuk mengkampanyekan save KPK. Pihaknya yakin ada potensi yang lebih besar dibandingkan di kasus e-KTP ini, yakni revisi UU KPK.

Dalam beberapa tahun terakhir revisi UU KPK ini akan melemahkan KPK secara kewenangan, secata institusi dan kemudian akan membuat KPK sebagai lembaga yang bisa diintervensi secara politik.

“Kita bisa lihat kasus papa minta saham, kemudian kasus simulator SIM dan sebagainya yang selalu diiringi dengan revisi UU KPK,” tegasnya.

Share This: