Badan Usaha Khusus akan dibentuk sebagai Induk Usaha Perusahaan Migas Nasional

Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha (Foto: Teropongsenayan.com)
_

Dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas (Migas), terdapat usulan untuk pembentukan suatu Badan Usaha Khusus yang nantinya bertindak sebagai induk usaha perusahaan migas nasional. Badan khusus ini nantinya akan mencoba untuk menata kelola dari hulu ke hilir yang terintegrasi sehigga penguasaan negara terkait dengan migas akan jelas.

Nantinya pembentukan ini, menurutnya tidak akan mengganggu implementasi holding BUMN yang tengah dijalankan pemerintah.

Hal itu dikatakan oleh  Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Satya W Yudha dalam Diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers Jakarta, Minggu (19/2/2017) siang.

“Yakin tak bertentangan dengan BUMN, hanya memberikan kewenangan dan independensi agar pengelolaan optimal,” kata Satya.

Ia menjelaskan,Badan Usaha Khusus ini tidak masuk dalam lembaga pemerintah maupun kementerian. Contohnya Pertamina atau SKK Migas tidak akan menjadi Badan Usaha Khusus. Pembahasaan terkait hal itu tengah sedang berlangsung di DPR, dan secepatnya dapat kesepakatan utuh yang nantinya akan diserahkan ke paripurna.

“Badan usaha khusus itu siapa nanti didefinisikan, kami sebut saja misalnya PT Pertamina plus SKK Migas. Kami sarankan badan usaha khusus ini bekas aset Pertamina kalau ada, atau aset SKK Migas kalau ada,” tutupnya.

 

Share This: