Bagaimana KPK Menghadapi Hak Angket DPR?

_

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memutuskan untuk menjalankan Hak Amgket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak yang berpendapat, keputusan DPR adalah upaya pelemahan KPK. Karena itu tidak sedikit yang membela KPK.

Mantan anggota Partai Demokrat yang dikenal sebagai seniman, Sys NS bertekad akan berdiri di belakang KPK bersama kelompok masyarakat lainnya. Saat ini petisi dukungan terhadap KPK sudah mencapai hampir 50 ribu tandatangan.

“Sampai saat ini kami masih percaya KPK sebagai lembaga yang kredibel dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau DPR ingin menggunakan hak angket, itu upaya untuk melemahkan KPK. Saya dan teman-teman lain akan berada di belakang KPK,” kata Sys dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan TV One, Selasa (13/6) malam.

Pengunaan Hak Angket kepada KPK, menurut pakar hukum tatanegara Refly Harus pada acara yang sama, tidak tepat. Hak Angket itu digunakan DPR kepada pemerintah atau lembaga negara lainnya. Ujung dari Hak Angket adalah pemakzulan terhadap Presiden, jika presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

“Nah ini apa ujungnya? Kalau KPK tidak mau menjawab pertanyaan DPR juga tidak apa-apa. Tetapi KPK harus tetap datang kalau dipanggil DPR,” kata Refly.

Refly juga memberi opsi kepada KPK untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi, karena dasar penggunaan Hak Angket oleh DPR kepada KPK tidak tepat.

Terkait penyebutan adanya aliran dana uang korupsi alat kesehatan (alkes) kepada tokoh Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Jaksa KPK dalam sidang Siti Fadillah Supari, mantan Ketua MK Mahfud MD menilai tidak ada yang salah.

“Saya yakin Pak Amien Rais bersih. Tetapi jaksa kan hanya menyampaikan fakta hukum, tidak salah. Saya juga pernah disebut-sebut dakam kasus Akil Mochtar, tapi saya tidak marah. Saya waktu itu malah minta diperiksa,” kata Mahfud dalam acara yang sama.

Sebelumya, terkait dengan hak angket DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta beberapa pendapat dari para ahli pakar hukum tata negara.

“Bahasannya ada beberapa hal kami lihat mulai dari prosesnya pembuatan angket. Mulai dari ketidak kuorumnya (syarat). Apakah KPK merupakan subjek dan objek angket yang benar, seperti itu yang kita bahas,” ungkap Wakil Pimpinan KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Hal tersebut menjadi bahasan mengingat bahwa dalam rumusan pasal UU MD3 yang mengharuskan semua fraksi harus mengirimkan perwakilannya dalam hal angket.

“Yang sekarang bahkan ada 3 yang belum terwakili. Jd hal-hal itu yang kita bicarakan,” tambahnya.

Pihaknya pun saat ini menilai bahwa angket tidak cocok untuk lembaga KPK, ini dikarenakan KPK bersifat adhoc dan mengingat pengawasan melalui angket itu harusnya lembaga yang ada diranah eksekutif.

“Angket itu gak cocok untuk lembaga KPK karena ditujukan untuk pemerintah yang dibawah ranah eksekutif. Seperti itu belum keputusan final sikap KPK,” paparnya.

Laode juga menambahkan pasca adanya pemberian pendapat dari Hukum Tata Negara kemarin dan ahli Hukum Pidana Dr. Prof. Indriyanto Seno Adji terkait hak angket hari ini, besok pihak KPK juga akan meminta pendapat dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara.

Share This: