Bagir Manan: Kepemimpinan OSO di DPD Tidak Sah.

Bagir Manan (Sindo News)
_

Tindakan Wakil Ketua MA Non Yudisial Suwardi yang tetap memandu pelantikan Pimpinan DPD tanggal 4 April 2017, berarti tidak mengakui dan membatalkan putusannya sendiri. Padahal Putusan MA tidak dapat dibatalkan dengan tindakan, karena yang membatalkan putusan adalah dengan putusan MA itu sendiri.

Hal itu dikatakan oleh Prof. Dr. Bagir Manan  (Ketua Mahkamah Agung RI 2001-2008) dalam diskusi media bertajuk “Menyikapi Putusan MA terkait Kisruh Dualisme Kepemimpinan DPD-RI”, Kamis, 20 April 2017 di Artotel, Jl. Sunda, Jakarta.

Sekurangnya ada 12 point yang disampaikan dalam resume Bagir Manan dalam diskusi yang menghadirkan pembicara Veri Junaedi, SH, MH (Kode Inisiatif ) dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Ansari, SH, MH, LLM.

Seperti diketahui, Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih menjadi Pimpinan DPD melalui Sidang Paripurna tanggal 4 April 2017 yang kisruh. Ketika itu anggota DPD yang hadir terbelah ke dalam dua kelompok, yakni yang menginginkan agar Putusan MA yang memerintahkan agar DPD kembali ke Tatib lama, dan kubu yang menginginkan agar jabatan Ketua DPD menjadi dua setengah tahun.

Sebelumnya sebagian anggota DPD telah meminta kepada MA agar mengesahkan Tatib No. Tatib No. 1 Tahun 2016 dan Tatib No. 1 Tahun 2017, yang memangkas jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun.

Namun MA membatalkan Tatib tersebut dan memerintahkan agar DPD kembali ke Tatib No.1/2014 yang menyatakan pimpinan DPD bertugas selama 5 tahun. Sayangnya ada kesalahan ketik di dalam putusan yang dibuat MA, sehingga sebagian anggota DPD merasa tidak perlu mematuhi putusan MA.

MA kemudian memperbaiki putusannya (renvoi) dan kembali dikirim ke DPD. Namun perbaikan putusan ini tetap tidak diperdulikan oleh sebagian anggota DPD yang kemudian memaksa agar dilakukan pemilihan Pimpinan DPD. Diwarnai aksi walkout sebagian anggota DPD, pemilihan tetap dilaksanakan, hingga terpilih OSO dan kedua wakilnya, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis.

Menurut Bagir Manan, dengan dibatalkannya Tatib DPD (Tatib No. 1 Tahun 2016 dan Tatib No. 1 Tahun 2017) tidak ada kekosongan pimpinan, karena pimpinan yang lama masih ada sesuai dengan putusan MA (Putusan No. 38 P/HUM/ 2016 dan Putusan No. 20 P/HUM/2017).

Peraturan Tata Tertib DPD, jelasnya, merupakan bagian dari Peraturan Per-UU-an yang diakui di dalam UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Dikatakan, Pimpinan Lembaga Negara (dalam hal ini DPD) mengikuti masa kerja lembaganya dan ini sudah dilakukan secara tradisi (Praktik Ketatanegaraan) sebagai contoh bisa dilihat masa jabatan dalam UU PEMILU;

“Pemilihan Pimpinan DPD itu berarti bertentangan dengan Putusan MA. Dengan diadakannya pemilihan Pimpinan DPD, berarti pemilihan Pimpinan DPD tersebut menjadi Batal, yang berakibat keberadaan kepemimpinan Oesman Sapta Odang adalah tidak sah, batal demi hukum, dan berkonsekuensi seluruh tindakannya tidak memiliki kekuatan hukum,” katanya.

Bagir Manan menambahkan, tindakan memandu (memandu sumpah OSO sebagai Ketua DPD oleh MA) tidak hanya bersifat seremonial saja, tetapi membawa konsekuensi hukum sehingga tidak dapat sembarang dilakukan tetapi harus dengan ketentuan hukum, yaitu Putusan MA.

“Esensi sumpah pejabat adalah lahirnya hak dan kewajiban Pejabat Negara dalam menjalankan jabatannya. Karena penyumpahannya tidak sah, maka menjalankan jabatannya juga menjadi tidak sah,” kata Bagir Manan.

Karena terpilihnya Pimpinan DPD baru melalui proses yang tidak sah, tandas Bagir, segala tindakan atau produk hukum ke depannya juga menjadi ilegal.

Bahwa hak memandu sumpah adalah hak preogratif yang dipunyai oleh Ketua MA yang dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam UU; sebagaimana contoh hak preogratif Presiden yang tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun.

Share This: