Bahas Kasus Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh PAK, MKMK sambangi KPK

I Dewa Gede Palguna dan ‎Manahan Sitompul saat menunggu di Gedung KPK
_

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Melakukan Pemeriksaan Etik terhadap Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar.

Demikian diungkapkan oleh  Anggota MKMK, Baghir Manan di Gedung KPK,Jakarta, Senin (13/2/2017).

“Karena kita cuma sekedar untuk melihat ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh PAK,”  kata Bagir Manan.

Kendati belum memutuskan jenis pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis, Baghir mengatakan perbuatan tersebut sudah melanggar etik seorang hakim konstitusi.

“Bisa kita katakan pada yang lalu itu kalau dapat dibuktikan telah terjdi pelanggaran hukum ya mesti terjadi juga pelanggaran etik, kalau orang orang melanggar etik belum tentu melanggar hukum,” ungkapnya.

Mengenai keputusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PAK, Bagi mengatakan  pihaknya telah memiliki beberapa keterangan yang merujuk pelanggaran etik yang dilakukan Patrialis. Akan tetapi dia enggan menyampaikan informasi tersebut dengan alasan pemeriksaan etik belum selesai.

“Ada beberapa keterangan dari mereka yang sudah kita tanya, memang mengatakan bahwa ada hal-hal yang berkait dengan etik. Tapi kita belum bisa mengatakan karena belum lengkap pemeriksaan dan lain lain,” bebernya.

Seperti diketahui, Patrialis Akbar ditangkap KPK Kamis (26/1) malam di Grand Indonesia atas dugaan menerima suap dari Basuki terkait uji materil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

KPK menyebutkan dari kongkalikong tersebut, Patrialis dijanjikan uang SGD 200.000 oleh Basuki dengan pemberian uang melalui Kamaludin, teman dekat Patrialis.

Sebelum komitmen fee yang akan diterima Patrialis, dirinya sudah menerima terlebih dahulu uang sebesar USD 20.000 dan pemberian tersebut merupakan pemberian kedua kali.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Basuki dan sekretarisnya Ng Fenny selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 Ayat 1 atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Share This: