Bambang Bantah Terima uang Gratifikasi Jabatan senilai Rp50 Miliar

_

Usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tersangka kasus korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012, Bambang Irianto membantah telah menerima uang Rp 50 Miliar seperti temuan penyidikan kasus gratifikasi sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019.

“Duite sopo itu? (Uangnya siapa),” ungkapnya saat meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Seperti diketahui, Bambang Irianto diduga menerima suap hingga Rp 50 miliar. Suap itu berasal mulai dari pengusaha, dinas hingga urusan perizinan dari sejumlah SKPD dan pengusaha yang berhubungan dengan proyek honor perizinan dan sumber-sumber lain yang diduga tidak sah.

Uang itu lalu dikelola Bambang dan dibelikan berbagai macam barang, seperti emas atau kendaraan. Selain itu, Bambang menyimpan uang tunai tersebut di bank, tetapi bukan atas nama dirinya.

KPK pun telah menyita berbagai harta Bambang yang diduga hasil kejahatan, yakni empat mobil mewah merek Hummer, Mini Cooper, Range Rover, dan Wrangler. Penyitaan itu dilakukan pada pertengahan bulan Desember tahun lalu.

Saat ini KPK telah menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota Madiun itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun dan penerimaan gratifikasi.

KPK kembali membuka penyidikan TPPU dengan tersangka Bambang Wali Kota Madiun. Ini adalah penyidikan ketiga dengan tersangka Bambang

Penetapan status baru atau tambahan terhadap Bambang Irianto ini, merupakan hasil pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012. Dalam kasus ini, Bambang dijerat dengan pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Saat ini KPK tengah melakukan dua penyidikan terhadap Bambang Irianto. Yaitu dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun senilai Rp76,5 miliar dan dugaan penerimaan gratifikasi sebagai Wali Kota Madiun periode 2009-2014 dan 2014-2019.

 

Share This: