Bioskop di Aceh, Perlukah?

Bekas bioskop Garuda yang telah direnovasi, tetapi tidak difungsikan di Banda Aceh. (Foto: HW)
_

Kota Banda Aceh merupakan satu dari sedikit ibukota provinsi di Indonesia yang belum memiliki bioskop. Kota Banda Aceh merupakan representasi dari wajah Aceh secara keseluruhan. Jika di kota besar semacam Banda Aceh saja tidak ada bioskop, maka di seluruh Provinsi Aceh yang luasnya mencapai 58.375,63 km2 , mulai dari Pulau Weh bagian paling barat, hingga ke Kabupaten Singkil di Tenggara, sudah barang tentu tidak ada bioskop.

Sementara daerah lain di Indonesia terus berpacu untuk menghadirkan bioskop, apalagi bila masuk investor asing pasca dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh pemerintah, sehingga memungkinkan investor asing masuk di sektor perbioskopan, Aceh belum ada tanda-tanda bergerak untuk membangun bioskop. Bahkan kalangan investor pun nampaknya masih belum yakin boleh dibangun bioskop di Aceh.

“Di Aceh itu ada undang-undang keistimewaan. Bioskop enggak boleh dibikin di sana!” kata Ketua GPBSI Djonny Sjafruddin, ketika ditanya tentang kemungkinan pembangunan bioskop di Aceh.

Djonny yang ditemui ketika mengikuti Rapat Paripurna Badan Perfilman Indonesia (BPI) tanggal 23 Februari 2017 lalu mengatakan, harus dikaji dengan matang tentang kemungkinan pembangunan bioskop di Aceh. Karena, menurutnya, bisa saja tidak ada larangan membuat bioskop, tetapi sikap masyarakat harus diperhatikan. “Jangan sampai nanti kita sudah bangun, terus ada protes atau larangan, kan berabe,” katanya.

Benarkah Provinsi Aceh tertutup untuk bioskop? Apakah masyarakat menolak ada bioskop di Aceh?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus bergayut di benak hampir semua orang film, khususnya mereka yang bergerak di bisnis perbioskopan. Bila mencermati jalannya diskusi dalam acara Sosialisasi Sensor Mandiri oleh Lembaga Sensor Film (LSF) tanggal 21 Februari 2017 lalu di Hotel Hermes Banda Aceh, pertanyaan-pertanyaan itu mendapat sedikit jawaban.

Yetti Mulyati, Guru Seni Budaya di SMA 4 Banda Aceh mengatakan, perkembangan perubahan perilaku anak saat ini sangat cepat. Kadang nasihat dari orangtuanya sendiri tidak diterima, tetapi ketika mendapat nasihat guru atau kawan, bisa diterima.

Salah satu proses pembelajaran yang baik menurutnya melalui film. Film merupakan media pembelajaran yang penting di luar sekolah, karena dengan menonton film anak-anak lebih cepat memahami persoalan. Dan menonton film yang baik itu menurutnya harus di bioskop. Jika bioskop tidak ada, maka anak-anak sulit mendapatkan media pembelajaran alternatif yang baik.

“Seperti ketika saya SD dulu, kita nonton film G 30 S bersama-sama, kemudian dibahas bersama, itu lebih mudah pencerahan,” katanya.

Budaya menonton dan membuat film sendiri di Aceh menurutnya bukan tidak ada, tetapi karena fasilitasnya tidak lengkap, terutama untuk memutar film-film yang baik, sehingga para pencinta film atau komunitas-komunitas yang ada sulit berkembang.

Di tingkat SMA saat ini ada festival lomba seni yang salah satu kegiatannya membuat film untuk tingkat SMA kelas satu dan dua. Tetapi karena tidak ada bioskop untuk memutar hasil karya peserta, kegiatan itu seolah jalan di tempat.

“Sekarang anak-anak sering bertanya, kenapa tidak ada bioskop. Ternyata tidak ada larangan membuat bioskop. Dan kalau ada pendapat masyarakat bahwa bioskop itu tidak baik, kalau pandangan saya investor luar tidak berani masuk karena terkait dengan Dinas Syariah itu. Padahal tidak ada larangan,” papar Yetti.

Ia tidak sepakat jika ada yang mengatakan bioskop lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya, karena film memiliki fungsi sosial, ekonomi dan budaya. “Tergantung idiom mana yang akan kita kembangin. Kalau kita melihatnya jelek pasti akan jelek, kalau baik pasti baik,” katanya.

Santi dari Bimbingan Teknis Budaya Damai, sependapat dengan Yetti. Menurutnya penting ada bioskop ada bioskop di Aceh, agar generasi muda seusianya selalu mengupdate perkembangan jaman. “Kalau kita tidak nonton kan kita suka enggak nyambung kalau orang ngomong apa. Biar kekinianlah,” kata alumnis FKIP Abulyatama Banda Aceh itu.

Santi yang menjalani masa kecilnya di Pekanbaru, mengaku suka diajak nonton oleh orangtuanya ketika tinggal di ibukota provinsi Riau itu. Ketika masuk ke Aceh ia juga masih ingat ada bioskop. “Tetapi karena peristiwa-peristiwa tidak enak di Aceh sebelum tsunami, makanya bioskop tutup,” kata penggemar film Korea itu.

Untuk memenuhi hobinya menonton film, Santi memanfaatkannya nonton bioskop jika pergi ke luar Aceh. Tetapi bila di Aceh, paling hanya menonton film-film dokumenter yang diputar di Aceh. Untuk film cerita, ia hanya mendownload film-film dari internet atau menunggu diputar di televisi.

Pak Adin, seorang penarik becak motor yang biasa mangkal di depan Hotel Medan, Banda Aceh, dengan tegas mengatakan sangat setuju dibangun bioskop di Banda Aceh.

“Saya kira kalau dibangun bioskop di Aceh baguslah. Bioskop itu penting, orang Aceh perlu hiburan. Daripada anak-anak muda sekarang kan hanya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe untuk mencari hiburan,” katanya. Kafe yang dimaksud adalah warung-warung kopi yang banyak di Aceh.

Pak Adin tidak keberatan ada bioskop di Aceh, asal memperhatikan budaya dan aturan yang ada di Aceh. “Yang penting kan jangan memutar film porno. Di Aceh ini yang penting perhatikan Syariat Islam. Kalau itu diperhatikan, tidak ada masalah,” kata bapak dari empat orang anak ini.

Boleh tidaknya bioskop dibangun di Aceh akhirnya mendapat titik terang, setelah Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Prof Dr H Syahrizal Abbas dalam acara Sosialisasi Sensor Mandiri oleh LSF di Hotel Hermes itu mengatakan,

“Pertanyaan ini banyak muncul dari orang luar Aceh, kenapa di Aceh tidak ada bioskop. Apa karena berlandaskan Islam tidak ada bioskop. apa sudah ada aturan , qanun Aceh yang melarang itu, peraturan gubernur yang melarang itu? Sampai hari ini tidak ada kebiajakan pemerintah Aceh yang melarang bioskop di Aceh, tidak ada satu pun!”

Pembangunan bioskop di Aceh, menurutnya, sangat tergantung dari visi dan missi orang-orang yang ingin mengembangkan perfilman. “Mungkin ada semacam kekhawatiran kalau ada bioskop mungkin akan diserang karena melanggar syariat. Tapi kalau kebijakan pemerintah tidak ada. Kalau itu membawa manfaat silahkan. Tapi kalau jelek, jangan! Karena itu akan membawa kemudaratan,” tambahnya.

Film, menurut Syahrizal, adalah instrumen. Kalau dibikin jelek bisa menghancurkan budaya. Tetapi film bisa dibuat untuk pendidikan, untuk membangun semangat ukhuwah membangun semangat persatuan.  Jadi persoalan bukan pada filmnya, tapi pada keinginan untuk membuat film itu.

“Tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang melarang. Tapi harus dilihat juga realitas masyarakat kita. Kalau bioskop bisa menjamin tidak terjadi perbuatan-perbuatan pidana, silahkan. Harus ada norma dan aturan yang dibuat. Orang yang terlibat dalam konteks itu harus taat dan patut dan pada syariat,” tandas Syahrizal.

Syahrizal menambahkan, jika biosop bisa dipastikan akan membawa perubahan kebaian yang sehat, silahkan. Tetapi kalau kita tidak bisa memastikan akan memberi kebaikan, tidak boleh. Yang jelas tidak ada satu kebijakan yang melarang membuat bioskop di Aceh.

“Mudah-mudahan ke depan, kalau kita bisa meyakinkan masyarakat, melalui instrumen audiovisual akan lebih cepat mempengaruhi pemikiran, anak-anak menjadi  lebih baik, maka bukan tidak mungkin bioskop akan diijinkan,” katanya.

Pernah ada bioskop.

Sebagaimana umumnya kota-kota besar di Indonesia, Kota Banda Aceh juga pernah memiliki bioskop. Beberapa bioskop yang dulu pernah ada di Aceh

Adalah PAS 21, Garuda, Merpati dan Gajah Teater.

Ada yang mengatakan bioskop-bioskop tutup di Aceh ketika terjadi konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, tetapi ada pula yang mengatakan bioskop tutup lantaran kalah bersaing dengan munculnya teknologi VCD. Di Indonesia, bioskop mulai ambruk sejak televisi swasta mulai bermunculan, di samping kemudahan orang untuk menonton film-film bajakan melalui VCD dan DVD, sampai kemudian usaha bioskop bangkit lagi di kota-kota besar.

Sisa bioskop di Banda Aceh masih bisa dilihat di dekat Masjid Raya Baiturachman arah ke kawasan Kelapa Muda, yaitu Bioskop Garuda. Bangunan bekas bioskop itu sudah direnovasi, dan di atasnya masih terdapat tulis dari logam keperakan, “Garuda Teater”.

Peristiwa tsunami menyempurnakan kematian bioskop-bioskop di Aceh. Bioskop terakhir yang “meninggal dunia” adalah Gajah Theater, pascatsunami. Sebelumnya PAS 21, Garuda, dan Merpati yang gulung tikar.

Dalam essay yang ditulisnya di Acehkita.com pada 3 Februari 2012, aktivis di Liga Kebudayaan Komunitas Tikar Pandan, Rizki Alfi Syahril menulis: Keberadaan bioskop di Aceh sangat diperlukan, mengingat eratnya daerah ini dengan tradisi sinematik. Contohnya adalah P. Ramlee (Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Puteh). Ia berasal dari Aceh, dan merupakan salah seorang pemain film yang mahsyur di negeri jiran. Di Wikipedia, tercatat ada sekitar 66 judul film yang diperankan oleh P. Ramlee.

Sayangnya, film P. Ramlee jarang dikenal di Aceh. Belum lagi banyak tokoh aktor dan aktris film nasional yang berasal dari Aceh, serta produksi film karya sineas Aceh yang telah memenangkan beberapa penghargaan film seperti Eagle Awards dan penghargaan lainnya.

Dengan masuknya bioskop ke Aceh, harapannya masyarakat nanti dapat menyaksikan film-film yang berkaitan dengan Aceh, serta tentunya keragaman sinema lokal maupun internasional. Tidak perlu jauh-jauh lagi ke Medan.

Persoalan dari pembangunan bioskop di Aceh adalah label anti-syariah yang kerap dikaitkan dengan bioskop. Ada kesan bahwa bioskop tak pernah jauh dari tempat pacaran atau kegiatan mesum. Ini ironis, karena di saat bersamaan banyak film komedi Aceh yang laris di pasaran dan diproduksi menjadi beberapa seri, tapi pemain perempuannya tidak menutup aurat sesuai aturan syariah, pemain pria bisa dengan mudah bersentuhan dengan lawan jenis, dan temanya adalah percintaan. Dan ini tidak dilarang. ***

 

 

 

 

 

Share This: