Bioskop Minta Produser Sama-sama Perjuangkan Keringanan Pajak     

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin, SH (kanan) dan Direktur Operasional Grup 21 Jimmy Haryanto (kiri)
_

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) meminta agar produser film nasional sama-sama memperjuangkan keringanan pajak tontonan (PTo) yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Selama ini besaran tarif Pto yang ditetapkan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia bervariasi, mulai dari 10 % hingga 30 %.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin, SH dan Direktur Operasional Grup Twenty One (XXI) Jimmy Haryanto dalam acara halal bihalal bersama beberapa wartawan film di sebuah rumah makan di Plaza Kuningan Jakarta, Rabu (19/6/2019) malam.

Menurut keduanya, PTo yang terlalu besar akan menghambat pertumbuhan bioskop di dalam negeri, dan pada giliranya akan memukul industri film nasional juga.

“Kalau pajak tontonan ringan, beban bioskop dan produser juga tidak terlalu besar. Kan pajak itu dipotong dari tiket, yang bebannya akan dibagi dua antara bioskop dan produser. Selama ini kan yang memperjuangkan keringanan pajak hanya bioskop, seharusnya produser juga ikut sama-sama berjuang dong supaya pemerintah daerah juga sadar bahwa pajak yang terlalu besar dampaknya akan ke mana-mana,” tandas Djonny Syafruddin.

Menurut Djonny, selama ini banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerapkan PTo berdasarkan pajak hiburan, sehingga nilainya cukup besar. PTo disamakan dengan pajak karaoke, diskotik, panti pihak atau tempat-tempat hiburan lainnya. Padahal film yang ditayangkan bioskop tidak semata-mata berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga memiliki fungsi komunikasi dan pendidikan.

“Memang tidak salah juga Pemdanya, karena ketika pajak hiburan ditetapkan, bioskop belum ada di daerahnya. Tetapi ketika ada bioskop, seharusnya Pemda juga membuat klasifikasi. Jadi jangan semata-mata dilihat untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi berdirinya bioskop di sebuah daerah, akan memiliki dampak yang sangat besar bagi daerah itu sendiri,” tambah Djonny.

Djonny Syafrddin berharap besaran pajak bioskop ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak berbeda-beda di setiap daerah.

“Cobalah pemerintah pusat yang menetapkan pajak tontonan untuk bioskop. Presiden bisa menerbitkan Kepres, supaya jumlah bioskop bisa terus bertambah. Kalau pajaknya terlalu besar, hanya bioskop milik grup-grup besar yang bertumbuh. Padahal banyak juga pemain local yang ingin mendirikan bioskop,” kata Djonny.

Direktur Operasional Grup 21, Jimmy Haryanto menjelaskan, besarnya pajak bioskop antara satu daerah dengan daerah lain terasa janggal. Ada bioskop yang jaraknya berdekatan, tetapi pajaknya berbeda jauh. Ia mencontohkan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Di Kota Bekasi pajaknya 10 %, tetapi di Kabupaten Bekasi, 30 %. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu juga antara Cirebon dan Plered yang jaraknya berdekatan. Di Cirebon 10 % di Plered 25 %.

“Karena nilainya yang berbeda jauh padahal bioskopnya berdekatan, maka produser kadang tidak mau filmnya diputar di daerah yang pajaknya besar. Nah kalau sudah begitu siapa yang rugi? Kan daerahnya sendiri karena tidak ada pemasukan! Itu yang saya jelaskan kepada pemerintah daerah,” kata Jimmy.

Menurut Jimmy, banyak permintaan dari daerah kepada Grup 21 untuk mendirikan bioskop. Tetapi besarnya tarif pajak yang ditentukan daerah menjadi petimbangan tersendiri. “Jadi strategi kita sekarang, sebelum mendirikan bioskop kita berunding dulu dengan pemerintah daerah, kita jelasnya untung ruginya penentuan pajak bagi daerah itu sendiri. Kami bersyukur sudah banyak daerah yang memahami,” ungkap Jimmy.

 

 

Share This: