BPI Gerlar Rapat Paripurna, 50 Organisasi Film Jadi Peserta.

Panitia, Pengurus BPI dan Kepala Pusbang Perfilman Dr. Maman Wijaya (duduk kanan) dalam Jumpa Pers menjelang Rapat Paripurna BPI di Jakarta, Desember 2016 lalu. (Foto: HW)
_

Badan Perfilman Indonesia (BPI), Senin (20/2) ini menggelar Rapat Paripurna. Dalam acara yang berlangsung di Hotel Santika Jakarta itu, tercatat 50 organisasi perfilman turut berpartisipasi, setelah panitia melakukan seleksi yang ketat, terhadap organisasi perfilman yang kelak akan menjadi stakeholder BPI. Mubes akan dibuka oleh Kepala Pusbang Perfilman, Dr. Maman Wijaya.

 Pendaftaran peserta sudah dimulai sejak 20 Desember 2016 hingga 20 Januari 2017. Setiap calon peserta akan diverifikasi, dan kemudian mendapatkan undangan resmi untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam RP.

Unsur BPI yang dapat mendaftarkan diri dan selanjutnya diverifikasi untuk dapat menjadi Peserta RP BPI 2017 adalah Organisasi Kegiatan Perfilman, Organisasi Usaha Perfilman, Organisasi Perfilman dan Organisasi Lembaga Pendidikan Perfilman. Semua peserta RP haruslah berbadah hukum.

“AD/ART BPI menyebutkan unsur BPI adalah wadah perfilman yang memiliki badan hukum. Itu titik tolak kami untuk bekerja. Tetapi khusus untuk Rapat Paripurna tahun 2017, kami memberi kemudahan, bagi calon stakeholder yang belum memiliki legalitas sebagai badan hukum, boleh ikut asal bisa menunjukkan surat pengantar dari notaris,” kata Alex Sihar.

Rapat Paripurna ini akan memilih kepengurusan baru untuk periode 2017 – 2021 setelah kepengurusan yang lama di bawah kepemimpinan Kemala Atmojo berakhir. Kemala sendiri dalam jumpa pers Rapat Paripurna BPI di Jakarta, Desember 2016 lalu mengatakan tidak ingin mencalonkan lagi.

“Hanya orang gila dan altruistic tingkat tinggi yang mau jadi Ketua BPI lagi. Udah enggak ada duitnya, musuh tambah banyak!” kata Kemala dalam Jumpa Pers, ketika itu.

Dalam Undang-undang (UU) No.3 Tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan, BPI merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri (Pasal 68 Ayat 3). BPI dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perfilman. Adapun sumber pembiayaan BPI (Pasal 70 Ayat 1) berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika dibentuk Pengurus BPI adalah Sembilan orang, yakni Alex Komang (alm.), Kemala Atmojo, Embie C Noer, Anggi Frisca, Robby Ertanto, Gerson Ajaiwela, Edwin Nasir, Gatot Brajamusti dan Rully Sofyan. Belakangan setelah Alex Komang meninggal dunia, hanya Kemala Atmojo, Robby Ertanto, Embie C Noer dan Gerson Ajaiwela yang aktif. Masa kerja Pengurus BPI yang dipilih dalam Musyawarah Besar (Mubes) BPI di Jakarta pada 15 – 17 Januari 2014 berakhir pada Januari 2017.

Seharusnya RP BPI berlangsung pada Januari 2017 sesuai dengan masa berakhirnya masa kepengurusan BPI Periode 2014 – 2017. Namun karena bertepatan dengan pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta, masa RP Pemilihan Pengurus BPI 2017 – 2020 akan diselenggarakan tanggal 20 – 21 Februari 2017 di Jakarta.

Seluruh biaya penyelenggaraan RP BPI tahun ini akan ditanggung oleh Pusbang Film, karena BPI sendiri tidak memiliki uang kas. Kepala Pusbang Film Maman Wijaya mengatakan, karena BPI merupakan swasta mandiri maka pemerintah harus hati-hati. Tidak boleh terlalu dekat, tapi juga jangan terlalu jauh.

“Pemerintah punya kewajiban untuk membantu perfilman. Soal menyelenggarakan festival, menerima hibah, itu bisa dibicarakan. Ketika ada rencana Paripurna, Pusbang ingin memfasilitasi. Tapi Pusbang harus menjaga imej, karena Pusbang harus menjaga dari semua kepentingan,” kata Maman.

 

 

 

Share This: