BPI Sebaiknya Diganti Dengan Dewan Film!

_

Sejak dibentuk hingga memasuki kepengurusan kedua, Badan Perfilman Indonesia (BPI) belum mampu menunjukkan kinerja yang mewakili kepentingan masyarakat perfilman di Indonesia secara luas.

Banyak insan film bahkan stake holder BPI sendiri, tidak mengetahui secara persis apa yang telah dikerjakan oleh BPI.

Kusumo Priyono, tokoh pemuda yang organisasinya,  menjadi stake holder BPI mengungkapkan hal itu, ketika bertemu balaikita.com di Kantor Pusbang Film Kemendikbud, Kamis (14/1/2019)

“Jangankan insan film keseluruhan, saya aja stake holder BPI enggak tahu apa yang dikerjakan! Kita tidak pernah dikasih tahu, apalagi diajak bertemu!” kata Kusumo.

Lelaki yang kerap berpakaian putih-putih mirip Bung Karno ini mebandingkan antara peran dan fungsi Dewan Film Nasional (DFN) di masa Orde Baru, dengan BPI yang terbentuk di masa reformasi.

DFN, menurut Kusumo beranggotakan yang memiliki asal-usul jelas, memahami perfilman, kinerjanya jelas dan mendapat anggaran dari pemerintah. Sedangkan BPI, mulai dari stake holder dan penganggarannya tidak jelas.

“Harusnya BPI punya buku direktori stake holdernya, supaya tahu organisasi apa, siapa saja anggotanya, apa kegiatannya, punya badan hukum apa enggak. Jadi kita tahu 46 stake holder BPI itu memang jelas bergerak dalam lingkup perfilman,” katanya.

Kusumo berharap, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan membahas UU Perfilman, keberasaan BPI perlu dibicarakan, agar ditinjau lagi.

Mengenai anggaran yang digunakan oleh BPI untuk menunjang kegiatan, termasuk membayar anggota dan sekretariat, Kusumo mengaku sampai saat ini tidak tahu dari mana sumbernya.

“Wong kita enggak pernah dikasih tahu, ya enggak tahulah darimana sumber keuangan BPI!” tambahnya.

Rp. 1 milyar

Sumber balaikita mengungkapkan, pada tahun 2018 BPI mendapat bantuan dari Kemendikbud sebesar Rp.1 milyar. Namun sumber tidak menjelaskan apakah bantuan itu berupa hibah atau anggaran. Bila merujuk pada UU nomor 33 tahun 2009, BPI hanya mendapat hibah untuk menunjang kegiatannya.

Salah seorang Ketua Bidang di BPI mengungkapkan, BPI tahu 2018 lalu mendapat bantuan dari Kemdikbud sebesar Rp. 1 milyar.

Uang itu penggunannya macam-macam, mulai dari honor, membiayai kegiatan dan memberikan bantuan.

“Untuk sebuah organisasi seperti BPI, uang sebesar itu sangat kurang, karena kita juga kan membantu FFI (Festival Film Indonesia), membiayai berbagai kegiatan dan banyak lagi. Pasti kuranglah. Sebab kalau mau jalan dengan baik, bidang saya aja paling tidak butuh anggaran dua ratus juta rupiah,” kata salah satu Ketua Bidang yang meminta tidak disebutkan namanya.

Kepala Pusbang Film DR Maman Wijaya yang ditanya mengenai anggaran untuk BPI, tidak bersedia menjelaskan.

“Bantuan untuk BPI pasti ada. Yang lain saja kita bantu masa BPI enggak. Tapi soal berapa jumlahnya, sebaiknya tanyakan langsung kepada Ketua BPI,” kata Maman.

 

Share This: