Buah Simalakama “Lockdown”!

_

Penyebaran virus corona di seluruh dunia menimbulkan kepanikan yang luar biasa. WHO menyatakan virus corona (Covid-19) sebagai pandemic, beberapa negara menghentikan kegiatan-kegiatan di tempat umum; penerbangan dari dan ke beberapa negara dihentikan; orang-orang asing yang masuk diawasi dan diperiksa kesehatannya dengan ketat; ada kota-kota yang ditutup (lockdown). Pertama kali lockdown dilakukan Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina, tempat ditenggarai awal Covid-19 berkembang dan memakan korban.

Indonesia yang semula tenang, dan para pejabat negara yakin Covid-19 tidak akan menyerang ke Indonesia dengan teori-teori sendiri yang dibuatnya, seperti iklim tropis menyebabkan virus corona tidak bisa berkembang; empon-empon (minuman terbuat dari rimpang) bisa mengeliminisir corona; dan kelakar yang mengatakan kita bebas dari corona karena sering makan nasi kucing,  membuat kita yakin Indonesia memang bebas corona.

Apa yang dikhawatirkan akhirnya datang juga. Senin (2/3/2020) Presiden mengumumkan ada dua warga Kodya Depok yang terpapar corona. Kepanikan melanda warga kelas atas.

Mereka pergi ke supermarket-supermarket, pasar-pasar besar untuk memborong bahan makanan, masker dan cairan pencuci tangan dalam jumlah yang banyak, supaya tidak bolak-balik belanja dan terhindar dari virus corona yang  mungkin sudah mendekam di tubuh banyak orang.  Sejak itu serangan corona tak bisa dihentikan.

Hingga Jumat sore (13/3), pukul 18.00 WIB jumlah positif corona di Indonesia mencapai 69 orang. Dua di antaranya masih berusia di bawah lima tahun (balita). Sedangkan korban meninggal akibat virus mematikan tersebut sudah empat orang. (https://news.detik.com/berita/d-4938600/sebaran-corona-kian-masif-komisi-x-desak-pemerintah-liburkan-sekolah).

Bila mengingat luasnya geografi Indonesia dan besarnya jumlah penduduk yang tersebar luas, bisa jadi jumlah orang yang terpapar corona jauh lebih besar seperti disinyalir oleh pemerintah Australia. Pemerintah biasanya mengumumkan data dari wilayah-wilayah yang mudah dijangkau dan mudah akses komunikasinya. Untuk sementara kita percaya sajalah data yang disampaikan pemerintah.

Sejauh ini pemerintah terlihat tenang. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah tetap menangani corona sesuai presedur, tetapi tidak ingin terlalu terbuka mengumumkan  sebaran virus maupun cara penanganannya. Pemerintah terkesan easy going, meskipun WHO sudah meminta agar Pemerintah Indonesia segera mengumumkan keada darurat virus corona.

Di dalam negeri sendiri tekanan tak kalah kuat. Pemerintah dinilai lamban, cenderung membahayakan rakyatnya dengan tidak memberlakukan tindakan yang ekstrim seperti me-lockdown (menutup) wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona.

Desakan itu datang dari anggota legislatif, pengamat, cerdik cendekia dan bahkan masyarakat kalangan menengah atas. Namun desakan itu belum direspon oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi.

Seiring dengan merebaknya virus corona di berbagai negara, kata “Lockdown” langsung menjadi terkenal. Di Indonesia kata ini tentu saja akrab dan sangat dipahami oleh kalangan terdidik dan kaum menengah atas.

Definisi “Lockdown” sendiri adalah tindakan menutup / mengisolasi suatu gedung, wilayah, oleh pihak berwenang ketika menangani suatu kejadian khusus. Misalnya ada serangan teroris, huru-hara di penjara dan kejadian-kejadian yang memerlukan penanganan khusus.

Ketika lockdown, masyarakat yang ada di tempat yang ditutup tidak boleh ke luar masuk tempat yang sedang di lockdown tersebut. Ketika Kota Wuhan di lockdown, pemerintah Cina dengan tegas menangkapi orang-orang yang berusaha ke luar masuk, atau bahkan memaksa suspect corona untuk ditangani secara kesehatan. Video-video tentang tindakan pemerintah Cina beredar luas. Wuhan menjadi seperti kota mati. Nyaris tidak ada aktivitas manusia di jalan-jalan atau bahkan di luar gedung.

Bisakah tindakah itu (lockdown) dilakukan di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Jika mau, bisa saja dilakukan. Bukankah pemerintah bisa menurunkan aparat kepolisian dan militer untuk mencegah agar warga tidak melakukan aktivitas di luar selama penangangan corona berlangsung?

Jika itu terjadi, maka negara akan seperti dalam keadaan darurat militer. Kita hanya melihat aparat keamanan dan militer atau orang-orang yang terpaksa harus berada di luar rumah karena kebutuhan tertentu, selama lockdown dilakukan.  Tanpa campur tangan aparat kepolisian dan militer, lockdown bakal sia-sia diberlakukan di Indonesia.

Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi, lockdown mungkin hanya kecil saja pengaruhnya. Mereka bisa tidak ke luar rumah karena sudah menumpuk bahan makanan atau kebutuhan pokok lainnya untuk berjaga-jaga selama lockdown dilakukan.

Bagi masyarakat kecil, golongan kere dan “coro”,  yang hanya bisa makan ketika mendapat rejeki pada hari itu, lockdown justru akan membunuh mereka. Dari mana mereka akan mendapatkan makanan jika tidak mengais rejeki di luar rumah? Daripada mati kelaparan, mending mati di jalanan, lebih terhormat!

Ingat, jumlah pekerja sector non formal di Jakarta sangat banyak. Mulai dari pedagang-pedagang di pasar maupun kaki lima, pengemudi angkutan umum, ojek pangkalan dan ojek online, kurir, kuli-kuli bangunan dan kuli pasar, pengamen dan tukang palak, macam-macamlah.

Menyebut nama profesinya saja sudah sangat banyak, apalalagi jumlah manusianya. Golongan mereka itulah yang bekerja hari ini untuk mendapatkan makanan hari ini pula. Esok atau lusa, biar Tuhan yang atur.

Jika pemerintah mampu, bisa saja menyalurkan bantuan makanan atau kebutuhan lain kepada masyarakat yang membutuhkan selama lockdown berlangsung.

Sayangnya, bisa ditebak, pemerintah tak akan mampu. Apalagi jika dalam waktu yang panjang. Buntutnya pemerintah Indonesia akan minta bantuan asing seperti di awal Orde Baru, di mana masyarakat terpaksa harus makan nasi jagung dan bulgur. Pada masa itu, rakyat yang lapar makan apa saja untuk mengganjal perut.

gambaran seperti itu bisa saja terjadi jika lockdown dilakukan. Mengingat sebaran virus corona yang meluas, tentu lockdown tidak hanya diberlakukan di suatu kota atau kabupaten. Akan ada banyak wilayah yang dilockdown!

Bagi masyarakat kecil di Indonesia, ancaman mati karena lapar lebih menakutkan ketimbang ancaman mati karena sakit, kecelakaan atau musibah lainnya.

Itulah sebabnya masih ada orang yang mau bekerja sebagai gurandil (penambang emas liar) meski sudah banyak gurandil yang mati tertimbun tanah; masih banyak kuli bangunan bekerja tanpa pengaman, meski banyak kuli yang mati kecelakaan; masih banyak penjahat-penjahat jalanan meski kalau ketangkap bakal didor polisi atau dihakimi massa dan lain sebagainya. Banyak anggota masyarakat juga tidak takut memakai narkoba, merokok atau makan-makanan berformalin, meski berkali-kali diingatkan itu bisa menimbulkan masalah kesehatan serius, bahkan kematian!

Kemungkinan-kemungkinan itulah, barangkali ya,  yang membuat pemerintahan Presiden Jokowi tidak begitu saja menuruti keinginan pengamat anggota DPR atau kaum menengah atas yang sedang “parno” untuk melakukan lockdown.

Pemerintah tidak bisa gegabah memberlakukan lockdown. Perlu ditimbang-timbang dengan seksama, manfaat dan mudaratnya! Pemerintah lebih memilih “silent operation” dalam menangani dampak Covid-19.

Lockdown menjadi seperti buah simalakama bagi pemerintah.

Share This: