Buntut Ricuh Rapat Paripurna, 2 Anggota DPD Dilaporkan ke Polisi

Kericuhan saat berlangsung Rapat Paripurna DPD di Ruang Nusantara V, Komplek DPR/MPR dan DPD, Senin (3/4) siang. - Foto: HW
_

Kericuhan yang terjadi dalam Rapat Paripurna di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (3/4) siang, berbuntut panjang. Dua orang anggota DPD dilaporkan ke polisi, oleh salah seorang anggota yang merasa jadi korban pengeroyokan kedua anggota DPD terlapor.

Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota DPD dari Yogyakarta mengaku dikeroyok oleh dua orang anggota DPD lainnya, yakni Benny Ramdhani dan Delis Jurkarson Heni. Akibat pengeroykan itu Afnan mengalami luka atau merasa sakit di kepala.

Afnan melaporkan peristiwa pengeroyokan itu ke Sentra Pelayanan Polda Metro Jaya, dan diterima oleh peugas yang berjaga, AKP Yuli Susiani, SH. MH.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diaksanakan di Ruang Nusantara V Gedung Parlemen di Senayan, Senin (3/4) berlangsung ricuh. Hujan interupsi berlangsung dari hampir setiap anggota terkait agenda RP yang akan dilaksanakan.

Dalam sidang yang dipimpin ole GKR Hemas dan M Farouk itu mulai memanas ketika anggota DPD meminta agar sebelum rapat dimulai, dibacakan dulu tata tertib hasil rapat yang sudah disepakati sehari sebelumnya.
Namun anggota lain menolak karena menginginkan agar RP dilanjutkan. Perdebatan memanas, karena kedua kubu mempertahankan argumennya masing-masing.

Tidak cukup sampai di situ, beberapa anggota yang berbeda pendapat sama-sama merangsek ke depan, dan berdebat dengan keras. Buntutnya nyaris terjadi bentrok fisik. Peugas keamanan yang berada di ruang sidang nampak kewalahan untuk melerai.

Setelah perdebatan panjang, pimpinan sidang akhirnya mengijinkan pembacaan agenda sidang yang telah disepakati sehari sebelumnya. Agenda lalu dibacakan oleh Sekjen DPD Prof. Dr Hardjono Hardjosoekarto. Peserta sidang setuju.

Tapi setelah agenda yang dibuat sehari sebelumnya dibacakan, sebagian peserta sidang mengatakan pimpinan sidang sudah tidak sah, dan harus digantikan sementara.

Pimpinan Sidang GKR Hemas sedianya akan membacakan Tata Tertib persidangan hari ini. Selain itu Sekjen akan dibacakan renvoi (perbaikan) Putusan MA terkait permohonan perubahan jabatan Pimpinan DPD. Seperti diketahui putusan MA No.1/2016 dan Revisi Tata Tertib DPD No.1/2017, telah membatalkan putusan No.38P/Hum/2016 dan Nomor 20P/Hum/2017.

Namun perdebatan antara agenda yang akan dilaksanakan hari ini dan agenda yang telah dibuat sehari sebelumnya, terus berlanjut. Sampai tulisan ini diturunkan, perdebatan masih berlangsung, setelah sidang dibuka pada pukul.13.00 WIB.

Share This: