Bupati Rokan Hulu divonis bebas, KPK akan Lakukan Upaya Hukum

_

Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan langkah terhadap putusan vonis bebas Bupati Rokan Hulu non aktif Suparman, oleh Pengadilan Tipikor.

“Tentu saja ini putusan yang mengecewakan, kami akan melakukan upaya hukum. Apakah kita akan melakukan pemantauan atau tidak terhadap hakim tersebut,akan kita pertimbangkan. Yang menjadi fokus KPK pada persidangan kemarin adalah, bagaimana kita dapat membuktikan semaksimal mungkin,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/2/20

Kasasi hakim.Pasca oleh hakim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Riau Rinaldi Triandiko terhadap atas kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 dan APBD murni 2015 Riau,

Menurutnya, penuntut umum KPK telah semaksimal mungkin mengajukan bukti-bukti yang ada, untuk membuktikan bahwa para terdakwa yang di proses di pengadilan Tipikor Riau tersebut memang benar-benar bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan sejak awal.

KPK, jelas Febri, cukup yakin dengan konstruksi perkara ini karena sebelumnya pada tahun 2015 telah memproses tersangka dan terdakwa lain dan telah berkekuatan hukum tetap bahkan majelis hakim pada saat itu meyakini akan adanya perbuatan bersama sama yang melibatkan sejumlah pihak termasuk dua terdakwa yang divonis hari ini.

“Kita memulai persidangan dengan kepercayaan dan itikad baik, bahwa instutisi kehakiman dalam hal ini hakim Tipikor sejatinya profesional dan memutus sesuai dengan fakta dan aspek hukum yang ada. Itu yang kita percayai saat kita mengajukan ke persidangan. Namun karena hari ini vonis bebas, kita akan melakukan perlawanan upaya hukum,”lanjutnya.

Terkait dengan track record Hakim yang “sering bermasalah”, pihak KPK tetap berpandangan bahwa pihak KPK percaya pada institusi pengadilan, akan mengadili secara profesional dan sesuai aturan berlaku, dan adanya keyakinan yang kuat mengingat bahwa perkara kasus ini sangat kuat.

“Bahwa nanti ada pelaporan pada KY dan Badan Pengawas, KPK lebih fokus pada upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Kita akan memberikan argumentasi yang kuat, sehingga yakin bahwa perkara ini solid sehingga bisa di koreksi di MA,” tukasnya.

Sebelumnya Pengadilan Tipikir Riau telah memutus bebas Bupati Rokan Hulu Suparman, Putusannya dijatuhkan oleh Hakim Rinaldi Triandiko. Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lainnya, mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Kasus korupsi ini terjadi tahun 2015 menjelang pengesahan APBD. Untuk mempercepat proses tersebut, Annas Maamun yang saat itu menjabat Gubernur Riau, menggelontorkan dana sekitar Rp1,1 miliar untuk DPRD Riau. Uang tersebut dititipkan kepada Kirjauhari untuk dibagikan ke sejumlah anggota dewan. Kirjauhari dalam kasus ini lebih awal divonis 4 tahun. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 4,5 tahun penjara.

Share This: