Bupati Royal Itu Diciduk KPK

Rita Widyaaari (Foto: HW)
_

Keganasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tersangka koruptor kembali memakan korban. Korbannya kali ini adalah Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bupati waanita yang dikenal ramah dan royal itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Selasa (26/9/2017).

Rita Widyasari (lahir di Tenggarong, 07 November 1973 adalah bupati Kutai Kartanegara petahana yang menjabat mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016–2021.
Pada periode 2010–2015, Rita berpasangan dengan wakil bupati Gufron Yusuf dan pada periode 2016–2021 ia berpasangan dengan wakil bupati Edi Damansyah.

Sosok Rita Widyasari memang sangat dikenal, baik di dunia politik, pemerintahan dan seni budaya. Rita Widyasari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Partai Golongan Karya setempat.

Ia pernah menjadi produser film bioskop Erau Kota Raja yang dibintangi Nadine Chandrawinata, Ray Sahetapy, Denny Sumargo dan vokalis Ada Band Donnie Sibarani.

Konon Rita membuat film itu agar daerah yang dipimpinnya lebih dikenal dan pariwisatanya semakin maju. Melalui film budaya Kalimantan, khususnya budaya Dayak makin dikenal masyarakat luas, karena film itu juga menampilkan Festival Budaya Erau, yang mengangkat budaya masyarakat Dayak.

Bupati Kutai Kartanegara dan pemain film “Erau Kota Raja” dalam jumpa pers di Jakarta, Januari 2015 lalu. (Foto: HW)

Menurut sutradara Bambang Driaz yang menangani pembuatan film itu, Bupati Rita memberikan perhatian begitu tinggi terhadap pembuatan film. Beberapa wartawan dari ibukota juga diundang untuk menghadiri syuting di Kalimantan.

“Bu Rita betul-betul memperhatikan kebutuhan kita semua. Pokoknya senanglagh,” kata Bambang.

Film itu dirilis pada Januari 2015. Ketika diputar untuk wartawan di Jakarta, sang bupati hadir.

“Bagi saya membuat film ini merupakan promosi dari daerah Kukar. Karena untuk mempromosikan suatu daerah itu tidak murah, membuat film ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai promosi yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi ini saya melakukannya atas nama pribadi, karena saya merasa ada tanggung jawab untuk memajukan Kutai sebagai tanah kelahiran saya,” kata Rita saat ditemui di Jakarta ketika itu.

Bupati Rita juga sangat dikenal di dunia politik. Relasinya banyak, dari berbagai kalangan. Pada SEA Games XXIX yang baru lalu, dia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi bendahara umum untuk Indonesia.

Yang membuat Rita Widyasari sangat dikenal, dia datang dari daerah terkaya di Kalimantan. Apalagi dia adalah anak penguasa Kutai Kartanegara terdahulu yang sangat terkenal, HR Syaukani.

Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis BSyaukani karena terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor mengganjarnya dengan vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Saat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman diperberat menjadi enam tahun penjara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres pada 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais.

Dengan surat grasi tersebut, Syaukani bisa langsung bebas karena vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani juga telah membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp 49,6 miliar.

Rita juga tak kalah kaya dibandingkan sang ayah. Kekayaannya mencapai ratusan milyar. Sejauh ini belum diketahui dari mana asal kekayaan bupati yang berasal dari Partai Golkar ini.

Saat ini KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukar pada periode 2010-2015 dan pada periode 2016-2021.
Rita disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Share This: