Carut-Marut Angkutan Berbasis Online

Pengemudi ojek online berkumpul di perempatan Jl. Pondok Indah, Tb Simatupang. (Foto: HW)
_

Menjadi suatu keniscayaan dengan adanya kemajuan tekhnologi yang semakin berkembang menjadikan masyarakaat saat ini sangat bergantung dengan tekhnologi. Teknologi diraskan sangat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya ditengah mobilitas pekerjaan yang tinggi. Melalui teknologi pun diibaratkan sebagai “Malaikat Penolong” oleh masyarakat kita saat ini. Kemudahan akses dan penghematan waktu menjadikan dua alasan terpenting bagi masyarakat saat ini untuk menggunakan tekhnologi khususnya melalui aplikasi mobile, mulai dari berbelanja, membayar tagihan hingga pelayanan jasa.

Salah satu kegiatan berbasis apps mobs yang menjadi rutinitas masyarakat ibukota khususnya para pekerja kantor dan juga sebagian dari pelajar saat ini adalah Jasa Layanan Angkutan berbasis Online. Mulai,  diluncurkan tahun 2011 oleh salah satu entrepeneur muda asal Indonesia, Nadiem Makarim, menjadi salah satu pemecah solusi bagi Masyarakat dalam menghadapi kemacetan Ibukota yang sudah menjamur sejak tahun 2000an.

Dengan dalil fixed price, dimana perhitungan harga yang jelas dengan hitungan biaya per kilometer, efisiensi waktu hingga kemudahan dan kenyamanan dalam  menggunakan transportasi ini pun menyebabkan layanan angkutan berbasis online ini menjadi incaran dan perburuan masyarakat Ibukota. Mulai berkembangnya aplikasi layanan angkutan berbasis online ini membuat masyarakat luas pun  beralih dari angkutan konvensional menjadi angkutan berbasis online.

Dampak yang terjadi pun akhirnya menyebabkan kesenjangan diantara para pengemudi jasa layanan angkutan konvensional dengan pengemudi jasa layanan angkutan online. Perselisihan pun sering terjadi, memuncaknya terjadi pada Maret 2016 lalu dimana Sekitar 10 ribu anggota Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto serta kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pada demonstrasi yang berlangsung Selasa pagi, 22 Maret 2016, itu, mereka menuntut pemerintah menghentikan beroperasinya transportasi berbasis online, yakni GrabCar dan Uber.

Pada saat demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta membuat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Ham yang saat itu dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal demo angkutan umum yang ricuh di Jakarta. Dalam konferensi pers di Kemenkopolhukam, dikatakan jika pemerintah meminta waktu untuk mempelajari kembali angkutan umum berbasis online.

“Menyangkut aplikasi, presiden sudah perintahkan untuk melakukan evaluasi agar ada asas keadilan di situ. Nah ini memang waktu Undang-undang dibuat tidak pernah terbayangkan bahwa kemajuan teknologi lebih cepat,” ujar Luhut, di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Ia menambahkan, pemerintah dalam hal ini perlu mempelajari dengan cermat permasalahan yang ada. Pasalnya dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada hal-hal yang harus dipatuhi untuk angkutan umum.

“Pertama sebagai badan usaha harus ada izin dan pajak. Kedua fenomena angkutan berbasis online benar-benar tidak terbayangkan memiliki efek yang besar,” ungkap Luhut.

Lebih lanjut, pemerintah telah mewacanakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Perhubungan (Menhub) duduk bersama dengan pengusaha angkutan umum dan online. Karena menurutnya asas keadilan tidak boleh berat sebelah sehingga saat ini pemerintah pun belum menutup aplikasi.

Langkah tersebut beralasan. Karena, saat menutup aplikasi pun akan ada masalah baru yang muncul dan tidak menyelesaikan problem angkutan umum di Indonesia. Justru ia menyarankan agar angkutan umum konvensional merubah cara dan mengikuti perkembangan teknologi.

Namun demikian dari segi bisnis, ia akui memang over heat taksi biasa lebih tinggi, taksi online lebih murah. Dari sini perlu adanya kesepakatan, baik itu izin pendaftaran, pajak dan cost effisiensi dilihat dari biaya over heat.

Selang setahun kemudian pasca hal tersebut terjadi, tepatnya tanggal 9 Maret 2017 lalu kembali terjadi namun kali ini di depan Gedung Sate Bandung yang kembali menuntut agar angkutan online untuk ditutup ini dikarenakan menurut pengakuan dari para pendemo yang mengalami penurunan omset akibat adanya angkutan online yang dianggap mengambil para costumernya. Tak tanggung-tanggung sebuah mobil avanza yang dikira sebuah taksi online pun dirusak oleh para pendemo yang notabennya adalah para supir angkot.

Tak hanya sampai di situ, beberapa hari lalu pun seorang driver ojek online ditabrak hingga terpental oleh sopir angkot 03 di kawasan Tangerang, Insiden ini merupakan buntut dari perselisihan antra sopir angkot dengan pengemudi ojek online menyusul demonstrasi penolakan operasional transportasi berbasis aplikasi online di Tangerang pada Rabu (8/3) lalu.

Lalu sebenarnya hal seperti apa sih yang harus dilakukan oleh para penyedia jasa angkutan konfensional yang agar masyarakat kembali mau untuk menggunakan angkutan konvensional? Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh balaikita dengan mengambil sampel para pengguna jasa angkutan online sebagian besar adalah mengungkapkan rasa ketidaknyamanan dalam menggunakan angkutan konvensional. Mulai dari supir yang memacu kendaraannya secara tidak baik hingga terlalu lamanya angkutan itu “ngetem” hanya untuk mendapatkan beberapa penumpang. Bahkan tak sedikit dari mereka yang harus “dioper” oleh angkutan yang dinaikki olehnya dan berujung dengan tidak sampainya dia ke tempat tujuan.

“Mending pake ojek online praktis, gak mesti ribet harus nunggu lagi dan harganya emang sudah ketauan berapanya dari jarak yang kita tempuh,” ujar Lisa salah satu pelanggan setia jasa angkutan online.

“Gak mau lagi pake angkot atau bus kota, udah pernah sekali tapi dioper-oper mending sekali ini dua kali ujung-ujungnya gak sampe gara-gara keneknya gak terima dioper,” ujar Nia .

Kegelisahan dari para pengguna jasa angkutan online dengan kejadian yang terjadi belakangan ini pun saat akan menggunakan angkutan berbasis onlien akhirnya terjawab. Kementerian Perhubungan pun akan melakukan uji publik terkait Peraturan Menteri (PM) No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek agar terjadi kesetaraan. Mengingat maraknya demo massal para supir angkutan konvensional yang belakangan hari ini kerap terjadi di beberapa darah. Bahkan nyaris memicu tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Bandung dan Tangerang belum lama ini.

Menhub saat berada di Gedung KPK, Senin lalu (13/3)

“Kita akan memberikan upaya-upaya kriteria tertentu supaya angkutan- angkutan itu berjalan dengan aman.  Kesetaraan ini adalah konvensional ada online. Oleh karenanya, beberapa transportasi online ini akan kita akan masukkan dalam PM 32.  Dimana itu akan memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan, apa itu ada kuota, ada KIR, ada SIM dan sebagainya,” ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Senin Kemarin di Gedung KPK, Jakarta, (13/3/2017).

Ia mengungkapkan dengan adanya kesetaraan tersebut “suatu perkawinan” antara online dengan konvensional, sehingga orang bisa menggunakan angkutan konvensional tapi juga bisa menggunakan online.

“Nah ini menjadi suatu yang maksimal,” tukasnya.

Sebelum adanya rencana penguji cobaan PM No. 32 Tahun 2016, Selasa kemarin (14/3), Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Payung Hukum Taksi Online). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, mengungkapkan ada 11 point penting dalam revisi PM 32 Tahun 2016.

Dimana 11 pokok pembahasan dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus; 4) kuota jumlah angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Digital Dashboard; dan 11) Sanksi.

Berikut penjelasan atas poin-poin revisi PM 32 Tahun 2016 :

  1. Jenis Angkutan Sewa

Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

  1. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

  1. Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus

Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

  1. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

  1. Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi  menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yg msh atas nama perorangan msh tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

  1. Pengujian Berkala (KIR)

Tanda uji berkala kendaraan bermotor (KIR) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di embose; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 Bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

  1. Pool

Persyaratan ijin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

  1. Bengkel

Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

  1. Pajak

Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

  1. Akses Dashboard

Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan Pemberi ijin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

  1. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

Tak sampai di situ, kemarin (15/3), Kementerian Perhubungan pun Kementerian Perhubungan terus melakukan evaluasi dan audiensi dalam menyempurnakan revisi PM No.32 tahun 2016.

“Kualitas Sosialisasi aturan ini harus diperhatikan, agar masyarakat dan pihak terkait benar-benar memahami, sebelum nantinya diberlakukan,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto ketika membuka kegiatan evaluasi pasca uji publik pertama dan kedua revisi PM 32/2016 di Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, Rabu (15/3).

Pemerintah selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat dari segi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kesetaraan dalam pelaksanaan transportasi di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para ahli dan stakeholder dalam menyempurnakan payung hukum tentang taksi online.

Tim pembahas revisi PM 32 melakukan evaluasi pasca uji publik pertama dan kedua yang melibatkan berbagai pihak, pakar, akademisi dan stakeholder terkait. Diantaranya Ditjen Pajak Kemenkeu, Ditjen Aplikasi Teknologi Kominfo, Kemenko Maritim, Dit. Intelkam dan Korlantas Mabes Polri, serta Masyarakat Transportasi Indonesia. Sedangkan para pakar yang terlibat antara lain Agus Pambagyo dan Ellen Tangkudung. Hingga kini uji publik terhadap revisi aturan tersebut telah dilaksanakan dua kali, pertama di Jakarta (17/2) dan uji publik kedua, diadakan di Makassar (10/3).

Dari hasil evaluasi ini,  diketahui akar permasalahan yang ada di masyarakat terkait taksi online adalah Tarif, Kuota, Pajak dan Sanksi dimana 4 hal tersebut sudah tertampung dalam 11 point aturan taksi online pada revisi PM 32/2016.

Pada poin yang pertama, tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi dan penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah. Sedangkan pada poin quota, penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai domisili perusahaan.

Selain itu, substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. Poin terakhir yaitu pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun ke perusahaan angkutan khusus dengan melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan

 

Share This: