Cerita Tentang 2000 Bayi Tanpa Ayah dan Eksklusivisme Kelompok TKI di Taiwan

Lin Li Chia, legislator dari Partai Kuo Min Tang, Taiwan (kaus hitam) bersama dengan beberapa Pengurus BMI ketika bertemu di Taiwan, April 2018 lali. (Foto: BMI DKI)
_

Taiwan merupakan salah satu negara yang banyak menerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Saat ini jumlahnya mencapai sekitar 500 ribu orang TKI, lelaki dan perempuan. Rata-rata kontrak kerja di Taiwan tiga tahun. Setelah itu TKI bisa kembali ke Indonesia atau memperpanjang kontrak kerjanya, tergantung kesepakatan dengan pihak majikan.

Lamanya waktu bekerja di luar negeri yang jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, menimbulkan persoalan tersendiri bagi setiap TKI. Terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga, dan harus meninggalkan suami / isterinya cukup lama.

Banyak TKI yang tidak mampu menahan sepi dan gejolak batinnya. Mereka lalu mencari pelampiasan kepada orang-orang yang memiliki permasalahan serupa. Banyak TKI yang memiliki hubungan gelap dengan sesama TKI sampai hamil. Jika sudah demikian, biasanya TKI wanita yang harus menanggung sendiri deritanya, karena tidak bisa meminta tanggungjawab kepada TKI pria yang memghamilinya.

Banyak TKI wanita wanita yang melahirkan anak tanpa tanggung jawab ayah biologis dari si anak. Persoalannya memang tidak mudah, karena hubungan itu dilakukan untuk mengusir sepi dan kebutuhan biologis semata, dan masing-masing telah memiliki pasangan resmi di tanah air.

Setelah anak yang dikandungnya lahir, anak-anak itu biasanya diserahkan ke Panti Asuhan yang ada di Taiwan. Ada pula yang meninggalkanmya begitu saja di suatu tempat, dengan harapan akan diambil oleh orang-orang yang merasa perduli.

“Biasanya kalau ada TKI yang membawa bayi, akan diikuti oleh orang-orang dari lembaga-lembaga keagamaan di Taiwan, kadang pendeta. Begitu anaknya ditinggalkan, langsung diambil dan dirawat,” kata Ketua DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta, Dian Eka Yanto yang baru pulang dari Taiwan.

Dalam bincang-bincang dengan Balaikita di Sekretariat BMI DPD Jakarta, di kawasan Manggarai Jakarta, Selasa (15/5/2018), Dian mengaku mendapat informasi tersebut dari Legislator Partai Kuo Min Tang Taiwan, Lin Li Chan.

Ketua BMI DPD Jakarta, Dian Eka Yanto bertemu Direktur Radio Taiwan Internasional, Mr. Shao di Taipei, Apriol 2018 lalu. (Foto: BMI DKI)

Bagi pemerintah Taiwan, keberadaan anak-anak tanpa ayah yang ditinggalkan oleh para TKI wanita di Panti Asuhan atau di sembarang tempat, bukan sebuah permasalahan sosial, melainkan menjadi tanggungjawab sosial.

Persoalannya, menjadi tanggungjawab siapa biaya perawatan itu. Sebab kalau pemerintah mengambil alih tanggungjawab, harus ada payung hukumnya. Karena itulah, menurut Dian, sebagai legislator yang menangani isyu perempuan, Lin Li Chan tengah menyusun RUU yang bisa memayungi tindakan pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab sosial itu.

Sampai hari ini bukan sedikit bayi-bayi tanpa ayah lahir dari rahim TKI di Taiwan. Jumlahnya sudah mencapai 2000 jiwa, dan akan meningkat terus. Pemerintah Taiwan tengah mencari cara agar kasus tersebut tidak terus berkembang.

Ancaman Radikalisasi.

Persoalan lain yang tengah diwaspadai adalah ancaman radikalisasi di kalangan TKI di Taiwan. Memang belum ada kasus radikalisasi berlatar ideologi atau agama, tetapi di Taiwan sikap eksklisivisme di kalangan TKI mulai muncul.

Banyak TKI wanita yang membentuk kelompok-kelompok eksklusif. Mereka mengadakan arisan kelompok, pengajian-pengajian di tempat-tempat umum, buntut-buntutnya meminta sumbangan. Banyak TKI yang mulai mengenakan burqa sehingga sulit dikenali.

“Ketika kami ke Taiwan kami berbincang-bicang dengan Presiden Direktur Radio Taiwan Internanasional, Mr. Shao, yang menjelaskan pemerintah Taiwan mulai mencemaskan gejala itu. Karena menjadi sulit untuk diletahui mana TKI legal dan ilegal,” kata Ketua Bidang Kaderisasi BMI Jalarta, Guntur Syahputra.

Pihaknya juga mendapat informasi dari TKI dan WNI di Taiwan mengenai munculnya gejalan eksklisivisme itu. Mereka bahkan cenderung menjauhi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.

“Berpakaian merupakan hak asasi setiap manusia ya. Tapi mereka kan berada di negeri orang yang juga harus dihormati. Kalau mereka membawa cara-cara sendiri, apalagi menjauhi orang lain, ini kan kecenderungan yang patut diwaspadai,” kata Guntur.

Menurut Dian Eka Yanto, semua pihak juga harus mewaspadai orang-orang yang bekerja di luar negeri. Karena paham radikal biasanya datang dari luar.

“Saya baca di media online, salah satu pelaku bom panci yang ditangkap polisi, pernah menjadi TKI di Taiwan. Inisialnya DYN, seorang perempuan. Nah hal-hal seperti itu yang harus diwaspadai,” ujar Dian.

Untuk menangkal berkembangnya paham radikal di kalangan TKI di Taiwan, BMI membentuk cabang kepengurusan di Taiwan. Pengurus DMI itu yang akan bekerja untuk mendekati para TKI dan mensosialisasikan Islam Nusantara.

Pelantikan Pengurus BMI Cabang Taiwan, di Taipei, April 2018 lalu. (Foto: BMI DKI)

“Kami akan mengadakan pengajian-pengajian, bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah. Kami akan membawa Islam Nusantara yang penuh toleransi, kami juga akan mengadakan Festival Nusantara di sama,” kata Dian mengakhiri bicang-bincang.

 

 

 

 

 

 

 

Share This: