Cukup Bukti, Alasan KPK Tahan Fahd A Rafiq

_

Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan mulai hari ini, Jum’at (28/4/2017)  menahan  Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Fahd El Fouz (FEF) alias Fahd A Rafiq, untuk 20 hari ke depan.

Penahanan Fahd terkesan bukan tindakan biasa yang dilakukan oleh KPK, mengingat Fahd baru sekali menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Namun menurut Jur Bicara KPK Febri Diansyah,  KPK melakukan penahana karena meyakini sudah terpenuhinya pasal 21 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. Di sana ada klausul-klausul soal bukti yang cukup dan juga beberapa alasan objektif dan alsan subjektif.

“Kita melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhadap tersangka FED terkait indikasi suap dalam 2 proyek di Kementerian Agama. FED di Rutan Guntur, Jakarta,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

 

Selain itu, terkait dengan kecukupan bukti untuk dilakukan penahan, dua orang lainnya pernah dijerat dalam kasus ini, dan  sudah berkekuatan hukum tetap. Fakta persidangan juga sudah cukup kuat untuk mengkonfirmasi dugaan tindak peidana korupsi yang dilakukan oleh FEF.

 

Sebelumnya, pada Kamis (27/4/2017) malam, KPK menetapkan Fahd sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan anggaran dan proyek pengadaan Al-Qur’an, di  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, tahun 2011 dan 2012. Kasus itu juga telah menyeret mantan anggota DPR Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetia.

Sebelumnya, putra penyanyi dangdut almarhumA Rafiq ini juga menjadi tersangka kasus suap pengurusan alokasi DPID yang menjerat anggota DPR Wa Ode Nurhayati.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor memutuskan Fahd terbukti bersalah dalam perkara tersebut dan dihukum 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan pada persidangan tanggal 11 Desember 2012.

Fahd disebut menerima duit sekitar Rp 3,4 miliar diduga imbalan dalam pemulusan proyek pengadaan tersebut. Fahd dikenakan Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 Ayat 2 juncto Ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP dan Pasal 65 KUHP.

Share This: