Dalam Jebakan Politik Elektoral

_

(Sutan Takdir Alisjahbana Memorial Lecture 2017)

Sungguh suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini, di mimbar yang sangat terhormat ini, untuk menyampaikan kuliah kenangan (memorial lecture) dalam rangka mengenang tokoh besar Sutan Takdir Alisjahbana. Kalau tidak Sutan Takdir, mungkin kita tidak melihat aksara-aksara Latin menjadi medium pencerdasan kita sehari-hari.

Lebih terhormat lagi mengingat yang pernah berdiri di podium ini adalah tokoh-tokoh besar bangsa. Selain itu, juga membahagiakan karena saya menyampaikan orasi ini menjelang bertolak ke Tanah Suci untuk beribadah haji tiga hari lagi (12 Agustus 2017). Mohon doa dari para hadirin sekalian, semoga saya dapat menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut dengan sebaik-baiknya, pulang ke Tanah Air dengan selamat, dan semoga ibadah haji yang dijalani mabrur adanya.

Sudah terbilang 19 tahun, 2 bulan, 2 pekan, dan 5 hari (7.020 hari) sejak reformasi tanggal 21 Mei 1998 disahutkan hingga saya berdiri di podium ini. Dalam rentang waktu itu, sudah empat kali pemilihan umum (pemilu) legislatif digelar, tiga kali pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan, dan ratusan kali pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dibuat. Pertanyaan pokoknya tetap sama, apakah prosesi demokrasi tersebut semakin mendekatkan kita kepada pemenuhan janji-janji kemerdekaan, yaitu melindungi, menyejahterahkan, dan mencerdaskan segenap anak bangsa. Ataukah justru sebaliknya, semakin menjauhkan dari pemenuhan janji kemerdekaan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Padahal, janji kemerdekaan adalah suatu hal yang mesti ditunaikan, bukan diabaikan, apalagi dilupakan.

Pemilu adalah sarana yang absah dan demokratis untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat, baik pada level lokal maupun nasional. Pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat itulah yang diharapkan berdiri pada garda terdepan terhadap pemenuhan janji-janji kemerdekaan. Namun sayangnya, dalam banyak fakta yang terkumpulkan, pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat itu tidak jarang menjadi bagian dari masalah (part of problem). Banyak dari mereka tidak hadir sebagai pembawa solusi (part of solution) untuk membawa kesejahteraan bangsa, melainkan menjadi pencoleng-pencoleng kekayaan negara. Fenomena ini bisa terjadi karena hulu dari pemilu memang sudah digayuti masalah.

Ada paradoks dalam pemilihan umum di Indonesia. Saban menjelang pemilu, undang-undang selalu diperbaharui. Maksudnya tidak lain agar pemilu menjadi lebih berkualitas, jauh dari kurang, terlebih curang. Faktanya, jauh panggang dari api. Dari pemilu ke pemilu di era Reformasi, kualitas tidak bertambah baik. Kekurangan dan kecurangan bertambah-tambah. Calon terus berdarah-darah untuk meraih takhta dan mahkota. Reputasi baik saja tidak cukup untuk mendulang suara dan ditahbiskan sebagai pemenang. Mereka yang tidak ikut dalam orkestrasi kecurangan, siap-siaplah untuk disingkirkan.

Semakin ke sini penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pembudayaan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan malah dipenuhi praktik kecurangan (fraud). Kondisi demikian terus saja direpetisi dan tidak juga menemui solusi penyelesaiaannya, seolah kita tida pernah mengevaluasi kesalahan-kesalahan terdahulu dan larut dalam kubangan kesalahan yang sama.

Fenomena ini terjadi untuk semua jenis pemilu, mulai dari pemilu legislatif (pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur serta bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota) hingga pemilihan presiden/wakil presiden.

Pertanyaan besar selalu muncul ketika kursi kekuasaan sudah dibagikan. Apakah mereka yang duduk itu memang benar-benar terpilih sebagai pendulang suara terbanyak. Atau karena sekadar cerdas memainkan tabulasi suara di jenjang penghitungan suara, dengan praktik kongkalikong bersama panitia pemilihan di semua level.

Perbedaan substantif pemilu Orde Baru dengan pemilu era saat ini tidak terletak pada level jujur dan adil, melainkan sekadar pada agen kecurangan. Pada era Orde Baru, dengan kekuatan koersifnya, negara menjadi agen tunggal kecurangan. Perhelatan pemilu Orde Baru hanyalah ritual demokrasi yang sudah ditentukan terlebih dulu pemenangnya, bahkan sudah dari jauh-jauh hari.

Ketika saya mengambil jenjang pendidikan master di Amerika Serikat, teman saya dari Meksiko pernah menyindir negaranya. “Kami sudah tahu hasil pemilu setahun sebelumnya,” katanya. Saya hanya tersenyum dan balik mengatakan. “Pada era Orde Baru, kami sudah tahu hasil pemilu lima tahun sebelumnya,” kata saya, disambut senyum merekah teman Meksiko itu. Meksiko dan Indonesia memang memiliki problem pemilu yang sama: kecurangan yang sudah sangat akut.

Pada era Orde Baru, satu partai (Golkar) menjadi peran utama dalam panggung sandiwara bernama pemilu. Sedangkan dua partai lainnya (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) hanya sekadar figuran, pelengkap penderita, yang anehnya tidak terlihat menderita karena figur-figur kunci kedua partai tersebut juga menikmati kue kekuasaan. Menjadi anggota DPR pada era Orde Baru pasti jauh lebih nikmat. Upeti dan gratifikasi menjadi makanan sehari-hari, tanpa perlu takut dan resah dengan lembaga antirasuah (KPK), yang memang belum ada.

Bedanya, pada era saat ini, agen kecurangan menyebar, ada di mana saja, baik pada calon maupun penyelenggara, sehingga kemenangan sulIt diprediksi. Hasil penghitungan di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) bisa jungkir balik di level desa (PPS). Suara di PPS bisa raib di kecamatan (PPK). Pemenang dan pecundang tipis batasnya. (Baca juga Dalam Jebakan Politik Elektoral.)

Aturan Tumpul

Panasea dari penyakit ini selalu saja sama: mengubah undang-undang pemilu. Padahal, hasilnya sudah bisa ditebak mulai dari sekarang. Pemilu tidak akan lebih baik. Malah sebaliknya, kecurangan akan makin menyebar karena aktor-aktor pemilu makin pintar. Modus kecurangan terus diperbarui dan canggih (sophisticated). Bandit pemilu makin hebat, sementara polisi pemilu makin sekarat.

Masalahnya, politik keledai ini (mau terjebak di lubang yang sama) terus direpetisi. Mayoritas pembuat undang-undang bisa jadi adalah pelaku kecurangan pemilu itu sendiri. Tidak mungkin pelaku membuat aturan yang bakal mengkerangkeng dirinya. Penegakan hukum pemilu, misalnya, sengaja dibuat tumpul di ujung walau terlihat sangar di awal.

Paradoks misalnya terjadi dalam pemilihan kepada daerah (pilkada) di seluruh Indonesia. Ada aturan yang melarang kandidat melakukan politik sewa perahu (candidacy buying) kepada parpol. Mereka yang ketahuan akan didiskualifikasi. Partai yang memungut sewa perahu akan dilarang mengajukan calon untuk perhelatan pilkada berikutnya.

Ironi justru terjadi. Sudah menjadi rahasia umum, hampir semua kandidat membayar kepada (pejabat) partai sebagai tiket kandidasi, besarnya konon mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah, tetapi tak terdengar ada yang didiskualifikasi. Jangankan diskualifikasi, tersiar kabar ada yang diadili saja tidak pernah.

Aturan yang tampak sangar ini dibuat tumpul di ujung dengan mensyaratkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kraacht). Diskualifikasi hanya mungkin dilakukan bila ada putusan tersebut. Dengan lingkungan peradilan yang masih berselimut kabut tebal judicial corruption, sangat sulit mendapatkan putusan seperti itu. Terlebih proses peradilannya berjenjang dan panjang, memakan waktu lama, yang sering tidak sesuai lagi dangan jadwal pilkada.

Demikian pula bila kasus itu melibatkan orang besar, dan sudah pasti orang besar karena mampu menjadi calon kepala daerah dalam prosesi yang berbiaya sangat mahal. Kasus bisa hilang di tengah jalan, bisa di arena penyidikan, dapat di area penuntutan, atau saat vonis dijatuhkan. Dalam transaksi candidacy buying, kedua pihak pasti bungkam. Tak akan ada yang bicara lantang tentang hal tersebut, baik kalah apalagi saat menang.

Seorang kandidat dari daerah di Sulawesi yang mengikuti Pilkada Serentak 2017, misalnya, pernah bercerita kepada saya tentang sewa perahu yang diminta oleh salah seorang pejabat teras partai, yang kebetulan pejabat negara pula (tidak perlu saya sebutkan pejabat apa. Hadirin semua pasti sudah pandai menduga). Sang pejabat meminta sewa perahu sebesar Rp 500 juta untuk iming-iming rekomendasi dari partainya terhadap sang kandidat.

Setelah uang ditransfer, tentu bukan atas nama sang pejabat, melainkan nama lain, rekomendasi partai kepada sang kandidat tidak kunjung tiba. Besar kemungkinan, ia main di dua kaki, atau mungkin pula berkaki-kaki. Perahu disewakan ke mana-mana demi meraup untung besar. Sudah menjadi rahasia umum, kandidasi adalah momen bagi parpol atau makelar parpol untuk memeras calon-calon kepala daerah.

Dari awal, ketika aturan pilkada disetujui, praktik sewa perahu sudah bisa diduga. Secara sengaja dan pintar, pembuat undang-undang membuat perahu menjadi mahal karena limited edition. Hanya yang mampu mengumpulkan 15 persen kursi atau 20 persen suara yang bisa meraih tiket. Niat pembuat undang-undang seperti terlihat luhur, yaitu agar kandidat mendapat dukungan memadai sehingga tidak mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan DPRD.

Fakta di banyak daerah tidak demikian. Kendati yang menang berasal dari calon perseorangan sekalipun, mudah saja bagi kepala daerah tersebut membajak atau dibajak oleh parpol. Bupati Merauke saat ini, misalnya, saat menjadi calon tidak diajukan Partai Nasdem. Partai dengan slogan restorasi ini mencalonkan kandidat lain. Begitu menang, sang bupati malah menjadi ketua Partai Nasdem di Kabupaten Merauke. Banyak contoh seperti ini, yang menegaskan bahwa pemenang akan selalu dikerubuti parpol. Hampir tidak mungkin kepala daerah ditinggalkan.

Jadi, kecurangan terjadi karena tiket dibuat mahal dan eksklusif, sementara jalur calon perseorangan dibuat teramat sulit (antara lain aturan verfikasi faktual terhadap semua dukungan) dan tanpa kepastian. Andai semua peserta pemilu, atau setidaknya yang punya kursi di DPRD, bisa mengajukan calon, praktik sewa perahu bisa diminimalisasi. Dengan common sense-nya, partai-partai kecil pasti akan mengajukan calon-calon yang berpotensi menang meski bukan dari kadernya. Meski dengan mahar ala kadarnya, atau tanpa kutipan kepada kandidat sama sekali. Sementara partai-partai besar akan berpikir dua kali sekadar mengajukan calon dengan kapital besar. (baca juga Sebaiknya Presiden dan Kepala Daerah Satu Kali Jabatan).

Ketika kereta dibuat eksklusif, hanya yang berkantong tebal yang mampu bayar, atau mereka dengan gayutan kapital besar karena dukungan finansial sana-sini. Akibatnya, calon-calon baik dan populer dengan modal cekak sukar muncul bila tidak ada sponsor yang membekinginya. Di beberapa daerah, seorang calon bahkan mampu meraup semua tiket dari parpol sehingga ditahbiskan sebagai calon tunggal. Celakanya, Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 telah membolehkan manusia bertanding dengan benda mati (kotak kosong).

Fenomena yang sama terjadi pula dalam aturan pemilihan presiden dan wakil presiden. UU Pemilu yang baru disahkan beberapa waktu lalu kembali mengadopsi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yaitu 20 persen kursi atau 25 persen suara sah secara nasional. Ambang batas ini memang sudah dipraktikkan sejak Pilpres 2004, 2009, dan terakhir Pilpres 2014. Meski saya tidak sepakat dengan ambang batas tersebut, karena mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesungguhnya adalah hak konstitusional (constitutional right) peserta pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945, tetapi MK telah menyatakannya konstitusional dengan menolak pengujian norma tersebut pada putusan tanggal 18 Februari 2009 yang diajukan Hamdan Zoleva sebelum menjadi hakim konstitusi.

Soalnya adalah, ketika Pemilu 2019 nanti digelar secara serentak, apalagi dasar yang akan digunakan untuk menerapkan presidential threshold. Sangat tidak masuk akal bila hasil Pemilu Legislatif 2014 dijadikan perhitungan dalam penerapan ambang batas Pilpres 2019. Ambang batas tersebut sudah pernah digunakan untuk Pilpres 2014. Pilpres 2019 juga bukan satu rangkaian dengan Pemilu Legislatif 2014. Lagipula, bila ambang batas Pemilu Legislatif 2014 digunakan untuk Pilpres 2019, akan terjadi ketidakadilan bagi partai-partai baru yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019. Hak konstitusional mereka untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden otomatis hilang karena partai-partai belum punya suara dan kursi parlemen. Akan terjadi perlakuan yang tidak setara (unequal treatment) di antara peserta Pemilu Serentak 2019.

Nyatanya, yang tidak masuk akal ini didukung oleh suara mayoritas DPR dengan beragam alasan. Nyata-nyata terlihat bahwa orientasi pembuatan aturan pemilu sangat jangka pendek, yaitu hanya untuk Pilpres 2019. Hal ini makin menegaskan bahwa politisi hanya berpikir tentang pemilu ke depan, bukan berpikir tentang masa depan. Napas politisi sering hanya dari pemilu ke pemilu.

Memudahkan dan memurahkan tiket kandidasi tentu hanya sebagian jalan untuk mengatasi kecurangan akut pemilu. Dalam ranah pemilu, hal ini bisa disebut dengan langkah-langkah prevention (pencegahan). Aturan dibuat sedemikian rupa agar mampu mencegah terjadinya kecurangan. Sebagian lainnya pada ranah penegakan hukum (law enforcement) bila kecurangan memang terjadi. Penegakan hukum yang efisien dan efektif menjadi kata kunci.

Jalur Non-Yudisial

Paradoks lain dari pembuat undang-undang pemilu selama ini: penegakan hukum yang efektif dan efisien justru dihindari karena ketakutan melihat bayang-bayang sendiri. Dalam banyak kesempatan, saya selalu mendorong agar penegakan hukum pemilu lebih mengandalkan pada jalan nonyudisial agar efisien, efektif, dan berkeadilan (sesuai dengan prinsip electoral justice). Satu-satunya yang tidak bisa melalui jalan nonyudisial hanyalah tindak pidana pemilu. Namun, harus pula diingat, pengadilan pidana dengan konsekuensi menghukum orang harus tetap menjadi jalan terakhir (ultimum remedium).

Diletakkan dalam konteks fenomena sewa perahu, dari sisi hulu (prevention), aturan harus membolehkan semua partai mengajukan calon sehingga tiket tidak eksklusif. Sementara di sisi hilir (law enforcement), salah satu cara agar penegakan hukum efektif dan efisien adalah menyerahkan penyelesaian sengketa dan pelanggaran kepada lembaga di luar peradilan (jalur nonyudisial).

Dalam teori tentang keadilan pemilu (electoral justice), jalur nonyudisial adalah salah satu dari dua jalur yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa pemilu (termasuk pelanggaran pemilu). Jalan satunya yang umum dipakai adalah jalur yudisial. Beberapa negara seperti Thailand dan Jerman memberikan jalan penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga nonyudisial. Di Thailand kewenangan ini diberikan kepada penyelenggara pemilu, sedangkan di Jerman dilekatkan kepada sebuah komite di parlemen (dengan mekanisme banding ke Mahkamah Konstitusi Jerman).

Di Indonesia, jalur nonyudisial sebenarnya sudah dipakai. Bawaslu dan jajarannya sekarang sudah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Bahkan dalam konteks pelanggaran yang masif, terstruktur, dan sistematis dalam pilkada, Bawaslu provinsi diberikan kewenangan untuk mendiskualifikasi calon.

Sayangnya, kewenangan tersebut tidak efektif. Putusan-putusan panwaslu masih bisa dibanding di ranah yudisial (pengadilan tata usaha negara [PT TUN] dan Mahkamah Agung [MA]). Semua putusan di tingkat pengawas dibawa lagi ke ranah yudisial, yang makin menunjukkan kewenangan ini tidak efektif dan efisien.

Saya mengusulkan agar pengawas pemilu saat ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran dalam tingkat pertama (Bawaslu provinsi) dan tingkat terakhir (Bawaslu). Dengan begitu, tidak perlu lagi melibatkan lembaga peradilan (PT TUN dan MA), kecuali MK untuk sengketa hasil pemilu. Di bawah langit peradilan yang masih kusam seperti saat ini, penyelesaian oleh lembaga peradilan sering malah menjauhkan pemilu dari keadilan. Selain, sering lembaga peradilan tidak cukup profesional untuk menangani hal-hal yang spesifik seperti pemilu. (Baca juga Kecurangan Pemilu Saat Ini Menyebar.)

Dengan menjadikan Bawaslu provinsi dan Bawaslu menjadi lembaga penyelesaian sengketa dan pelanggaran (kecuali pelanggaran pidana pemilu), sesungguhnya ranah pengawasan tidak perlu lagi dikerjakan oleh Bawaslu, cukup diserahkan kepada peserta pemilu, pemantau pemilu, dan masyarakat agar tercipta pemilu partisipatif. Dana pengawasan pemilu yang besar seperti sekarang, dengan hasil yang tidak jelas selain membiayai aparat pengawas dari Sabang sampai Merauke, lebih baik diarahkan pada penguatan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Yang terpenting, sistem penyelesaian pelanggaran dan sengketa dibuat nyaman bagi siapa saja untuk mencari keadilan.

Sesungguhnya, banyak pikiran waras untuk memperbaiki kualitas pemilu kita dari waktu ke waktu. Starting point dari itu semua adalah dengan membuat UU pemilu yang solid dan berdaya jangkau puluhan tahun ke depan. Sayangnya, pembuat UU pemilu sering hanya melayani kepentingan jangka pendek mereka agar terpilih kembali. Tidak heran, berapa kali pun UU pemilu diubah, pemilu yang jujur dan adil masih sebatas mimpi belaka.

Korupsi Anggota Parlemen

Bermasalahnya pemilu di sisi hulu merambat hingga ke hilir ketika pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat terpilih hadir. Pembentukan undang-undang pemilu yang sarat dengan lobi-lobi politik, dan diperparah dengan tumpulnya penegakan hukum pemilu, mengakibatkan prosesi pemilu berkembang menjadi ajang politik pragmatis, yaitu melakukan segala cara asal menang.

Pemilu sebagai wadah regenerasi kepemimpinan dan sarana menerjemahkan kehendak umum atau kedaulatan rakyat ternyata belum mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat yang amanah (trusted) untuk dapat merepresentasikan keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat.

Di Indonesia, pemilu lebih banyak melahirkan kepemimpinan transaksional yang berlandaskan pada pertukaran kepentingan ekonomi-politik ketimbang kepemimpinan transformatif yang mampu memaksimalkan kompetensi yang dimiliki, mempunyai visi masa depan, dan menolak barter politik jangka pendek.

Ketiadaan pemimpin transformatif tersebut menurunkan kepercayaan publik (public trust) terhadap peran parpol dalam menghadirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berkarakter negarawan dan berintegritas. Menurunnya kepercayaan tersebut berkolerasi pula dengan banyaknya anggota legislatif dan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat terlibat kasus korupsi. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, terdapat puluhan anggota DPR yang terseret kasus korupsi dan diperiksa oleh KPK.

Seandainya tidak ada KPK, bisa dipastikan korupsi di kalangan anggota parlemen akan makin menggila. Pada titik ini, dalam cara pandang yang waras, sangat mengherankan ketika para anggota DPR ramai-ramai membidik KPK dengan senjata parlemen bernama hak angket. Seolah-olah KPK adalah mahluk tak berguna yang harus cepat-cepat dimusnahkan. KPK jelas bukan malaikat tanpa cela, tetapi menembak mati lembaga antirasuah tersebut hanya membuat koruptor makin tertawa. Dalam mimbar yang terhormat ini, saya mengajak kita semua menolak dan melawan segala pelemahan, apalagi pemusnahan KPK.

Korupsi Kepala Daerah

Penyakit korupsi tidak hanya menjangkiti para anggota DPR. Di level daerah, fenomena yang sama juga terjadi terhadap para kepala daerah. Sejak KPK berdiri pada akhir tahun 2002, setidaknya terdapat 66 kepala daerah yang terjerat kasus kasus korupsi, mulai dari gubernur, wakil gubernur, walikota, wakil walikota, hingga bupati dan wakil bupati.

Rata-rata para kepala daerah tersebut terjerat kasus penyalahgunaan wewenang, terutama dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah, penyalahgunaan terkait perizinan, ataupun harga proyek digelembungkan (mark-up). Ada pula kepala daerah yang terjerat kasus penyuapan. Perilaku korupsi dari kepala daerah merupakan buah dari rendahnya moralitas kepemimpinan di daerah dan adanya kecenderungan kepala daerah membajak sumber daya keuangan daerah untuk memenangi pilkada berikutnya.

Selain itu, tingginya biaya politik juga dipandang sebagai salah satu penyebab (reasoning) yang menjadikan kepala daerah terpilih gelap mata, sehingga tidak lagi ada kata “peduli” atas nasib rakyat atau keinginan untuk meningkatkan “kesejahteraan” rakyat. Yang ada hanya bagaimana menemukan cara tercepat untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah sebanyak-banyaknya guna mengembalikan modal politik yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemilu, menyetor ke partai pengusung, dan bayar utang kepada para sponsor.

Di tengah gencarnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terdapat anomali dari perilaku pemilih. Di beberapa daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang berstatus mantan narapidana atau tersangka tindak pidana korupsi justru memenangi kontestasi pilkada. Sebaliknya, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan track record jujur dan bersih malah tumbang.

Salah satunya terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015. Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, calon petahana, yang merupakan tersangka dalam kasus pemerasan terhadap sejumlah perusahaan, memenangi kontestasi pilkada. Begitu pula dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2017. Calon petahana Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, tersangka dugaan suap terhadap Ketua MK M. Akil Mochtar, memenangi pilkada.

Kemenangan calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi tersebut adalah sebuah ironi demokrasi yang sering sulit terpecahkan. Selama pemilu berlangsung secara curang dan tanpa penegakan hukum yang gamblang, selama itu pula calon bermasalah bisa menang, dan calon baik akhirnya tumbang.

Ke depan, seluruh stakeholder terkait perlu memastikan dan memasifkan pendidikan politik (political education) agar mantan narapidana atau tersangka tindak pidana korupsi tidak terpilih kembali sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, masyarakat patut dicerahkan dengan penanaman nilai-nilai politik, kepemimpinan, sikap kritis dalam menentukan pilihan, dan tidak menggantungkan harapan pada praktik politik transaksional yang merusak mentalitas.

Jebakan Masa Jabatan

Di luar berbagai permasalahan yang senantiasa menyertai penyelenggaraan pemilu sebagaimana penulis jabarkan di atas, jebakan politik elektoral menemui kulminasinya pada pengaturan masa jabatan presiden dan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu, masa jabatan presiden dan kepala daerah dibatasi hanya lima tahun.

Normalnya dalam rentang waktu lima tahun tersebut, presiden dan kepala daerah sudah dapat memenuhi sebagian besar janji-janji politiknya. Faktanya, waktu “lima tahun” tidak bisa dipergunakan secara maksimal baik oleh presiden maupun kepala daerah dalam mempercepat tercapainya tujuan negara. Hal ini disebabkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antara mengurusi kepentingan publik dan mengurus kepentingan konsolidasi pencalonan pada periode kedua. Sering terjadi kerancuan ketika pejabat mengatasi suatu permasalahan publik: apakah sedang meniti pengabdiannya pada masyarakat atau sedang menumpuk sekadar citra politik.

Pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat yang terpilih maksimal hanya bekerja selama tiga tahun dari lima tahun masa pemerintahannya. Enam bulan pertama bisa dipastikan baru melakukan penyesuaian (adjusment). Setelah itu baru bekerja untuk pemenuhan janji-janji politik hingga tahun ketiga. Pada tahun keempat dan kelima mereka sudah disibukkan untuk running kembali bagi masa jabatan kedua. Yang tidak running lagi, sibuk kasak-kusuk untuk menyiapkan putra mahkota.

Sedikit banyak hal ini terjadi pula pada Presiden Jokowi. Pemilihan presiden baru akan dihelat pada tahun 2019, tetapi genderang dukungan sudah mulai ditabuh oleh partai-partai politik. Golkar sudah jauh-jauh hari mendukung pencalonan Presiden Jokowi untuk periode kedua. Komitmen yang sama diberikan pula oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, dan terakhir Partai Perindo. Padahal, Presiden Jokowi baru menjalani masa jabatan kurang dari tiga tahun.

Ke depan, perlu dipertimbangkan masa jabatan presiden dan kepala daerah satu periode saja. Profesor Harus Alrasid pernah menyebut rentang delapan tahun. Praktik di Filipina untuk enam tahun saja. Kiranya enam tahun dan satu periode adalah masa jabatan yang perlu dipertimbangkan untuk masa yang akan datang.

Secara teoretis, terdapat tiga konsep pembatasan masa jabatan, yaitu (1) tidak ada masa jabatan kedua (no re-election); (2) tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (no immediate re-election); dan (3) maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election). Di antara tiga konsep tersebut, saya lebih memilih pembatasan masa jabatan dalam kurun waktu enam tahun, tetapi hanya diperkenankan untuk satu periode masa jabatan (no re-election). Atau, kalaupun ada kesempatan kedua, maka tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut.

Epilog: Memunculkan dan Menjaga Asa

Tibalah saya pada bagian akhir dari pidato ini. Kendati sedari awal menghidangkan terlalu banyak pesimisme, saya sebenarnya tetap optimistis bangsa ini mampu lepas dari kubangan jebakan politik elektoral. Terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7 (setelah Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) adalah sebuah fakta elektoral, terlepas betapa baik-buruknya penyelenggaraan Pilpres 2014. Kita harus mendorong dan mendukung Presiden Jokowi melepaskan diri dari jebakan politik elektoral sebagai langkah penembus jalan yang seolah-olah buntu.

Presiden Jokowi tidak boleh terjebak pada senandung periode kedua ketika baru meniti tiga tahun dari lima tahun masa jabatannya. Terlalu cepat untuk berpikir periode kedua. Bila perlu Presiden Jokowi tidak perlu berpikir untuk periode kedua sampai periode lima tahun usai. Cukup kerja, kerja, dan kerja seperti semboyannya. Rakyatlah yang akan memastikan bahwa seorang pemimpin yang baik dan bekerja akan terpilih kembali.

Untuk menuju ke arah tersebut, infrastruktur pemilu harus dibangun lebih baik. Borok-borok pemilu harus segera diobati, tidak boleh dibiarkan terus menganga dan membusuk. Sayangnya, pada titik ini, satu momentum telah lenyap, yaitu hadirnya UU Pemilu yang mampu mencegah pelaku kecurangan melenggang ke kursi kekuasaan. Saya termasuk ragu UU Pemilu yang baru disahkan mampu menjadi dasar yang kokoh untuk menghadirkan pemilu yang konstitusional, yaitu pemilu yang jujur dan adil (free and fair election).

Kendati begitu, kita tidak boleh larut dalam genangan pesimisme. Kepada penyelenggara dan pengawas pemilu kita minta bekerja sekuat dan seindependen mungkin agar mampu menegakkan misi yang hampir muskil: menghadirkan pemilu yang jujur dan adil dalam sejarah republik ini pada perhelatan Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu ke depan.

Agar pemimpin-pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih tidak terus-menerus mempraktikkan keserakahan mereka dengan berlomba-lomba menggaruk uang negara, kepada Presiden Jokowi kita berharap hendaknya memimpin langsung pemberantasan korupsi. Dalam rangka pencegahan, Presiden Jokowi harus mengumandangkan langsung genderang perang melawan korupsi. Dalam penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku-pelaku korupsi, Presiden Jokowi harus memastikan institusi penegak hukum bekerja benar. Presiden memang tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Namun, penegakan hukum yang tidak benar, yang menyimpang dari tujuan awal, yang koruptif, wajib hukumnya dicampurtangani. Presiden Jokowi harus menjadi pemimpin yang kuat namun berwatak baik (strong and benevolent leader).

Sudah saatnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya lepas dari bayang-bayang tentang periode kedua. Menanam benih bagi kebaikan republik ini hingga akhir masa jabatan berakhir jauh lebih penting dan berarti ketimbang berpikir memanjangkan kekuasaan untuk periode lima tahun berikutnya ketika masa jabatan belum lagi usai. Kepada calon-calon penantang incumbent, berhentilah dulu berpikir tentang pemilu. Berikanlah kesempatan kepada penguasa untuk bekerja dan mengusaikan masa jabatan yang tersisisa.

Demikianlah orasi ilmiah ini. Terima kasih kepada hadirin semua untuk kesabarannya mendengarkan guratan gelisah dan pengharapan ini. Semoga hari esok akan lebih baik.

Jakarta, 9 Agustus 2017

reflyharun.blogspot.com

Share This: