Demokrasi Hanya Tumbuh Sehat Jika Lembaga Politik Patuh Hukum

Kericuhan saat Rapat Paripurna DPD (3/4) - Foto: HW
_

(Oleh Anas Asri: Ketua Pansus Tatib DPD RI yang dibatalkan MA)

Sebagai Mantan ketua Pansus Tatib No 1 /2016 yang berhasil memasukkan norma masa jabatan alat kelengkapan 2.5 tahun dan menjadi anggota Pansus Tatib no 1 /2014. tentu saya merasa ada yg salah “MEREKA” yang mengatasnamakan “kelompok perubahan” semangatnya memperbaiki bagus tapi cara melakukannya tidak benar dimata Hukum. Ini ibarat “Kudeta Mengakali Hukum dan Memperalat Lembaga Hukum”.

Secara politik saya tentu sangat bahagia sebagai bagian pengerak 2.5 tahun andai pemilihan pimpinan tgl 3 april 2017 dilaksanakan berdasarkan Tatib No 1/2016 yg disempurnakan Tatib no 1/2017. Kenapa sbb saya ingin ada perubahan di Internal termasuk perubahan Pimpinan DPD RI, tetapi sebagai pejabat negara dan Lembaga Negara tentu kita semua harus patuh pada putusan lembaga hukum. Putusan MA nomor 38 P/HUM/2016 dan 20 P/HUM/2017 sifatnya mengikat buat anggota DPD RI (walaupun ada salah ketik oleh MA tapi sdah dilakukan perbaikan).

Beberapa hal yg perlu kami jelaskan untuk Menjawab beberapa langkah/cara/logika/pembenaran yang “MERAKA” (istilah saya tidak patuh pada Putusan MA) lakukan yaitu :

(1). Putusan MA nomor nomor 20/HUM/2017 tidak berlaku serta merta tapi harus dicabut sesuai peraturan MA nomor 1 thn 2012.

Putusan MA nomor 20 / HUM /2017 tertanggal 29 maret 2017 (amar putusan ada 5 ) diantaranya :

a). Mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan Tatib nomor 1/2017 Menyatakan peraturan DPD RI nomor 1/2017 : 20 peb 2017 bertentangan UU nomor 12/2011

(b) Memerintahkan kepada pimpinan DPD RI utk mencabut Tatib no 1/2017 tgl 20 peb 2017..

Perintah MA Sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh pimpinan DPD RI, ini tertuang dalam keputusan Pimpinan DPD RI nomor 12/PIMP/III/2016-2017 tanggal 31 maret 2017 duahari sesudah keputusan MA dikeluarkan..

Menindaklanjuti pututusan MA nomor 38 dan Nomor 20P/Hum/2017. Menetapkan 4 point diantaranya, menyebutkan dengan dibatalkannya peraturan DPD RI nomor 1 thn 2016 dan nomor 1 thn 2017.maka seluruh keputusan turunannya tdk dapat dilaksanakan, dengan dicabutnya peraturan DPD RI tersebut maka peraturan DPD RI berlaku kembali (point kesatu dan kedua putusan pimpinan).

Keputusan pimpinan ini yang tidak pernah disampaikan atau diteruskan oleh sekjen DPD RI ke anggota dan ke MA sehingga seakan akan pimpinan tidak pernah mencabut dan menjadi bagian dari lahirnya perbedaan pendapat bahwa pimpinan tidak pernah mencabut kedua Pimpinan sidang Ratu Hemas pada tanggal 3 april 2017 jam 19.30 sdah menutup sidang dan menyatakan berlakunya tatib nomor 1 thn 2014..

(2) Masa jabatan pimpinan DPD (Soleh-Hemas-Faruk) sudah berakhir sesuai keputusan DPD RI nomor 44/DPD RI/III/2017 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan

Waktu berakhirnya jabatan pimpinan DPD RI tentu rujukannya adalah Tatib No 1/2014..pada pasal 66 yang menyebutkan “masa jabatan pimpinan DPD sama dengan masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 4 yaitu ” masa jabatan anggota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota yg baru mengucapkan sumpah/janji..

Jadi sesungguhnya sudah sangat jelas putusan MA. Memakai Tatib nomor 1/2014..sedangkan menurut “MEREKA” yg menjadi rujukan adalah Putusan DPD RI nomor 44/DPD RI/III/2017 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan DPD RI mulai tgl 1 april 2017 -3 april 2017..

Apa penyebab terbitnya putusan 44/2017, sebab Tatib nomor 1 thn 2017 yang telah dicabut MA menyebutkan masa jabatan pimpinan DPD RI sampai maret 2017. Sehingga harus ada putusan yang diterbitkan untuk perpanjangan masa jabatan guna mempersiapkan pemilihan tgl 3 april 2017.

Itulah dasar terbitnya keputusan nomor 44/2017tertanggal 9 maret 2017. Putusan inilah yangg terus digaungkan di paripurna DPD RI tanggal 3 maret bahwa masa jabatan pimpinan sudah berakhir. Harusnya “MEREKA” patuh pada putusan MA. Putusan 44 DPD RI/2017 tidak boleh diberlakukan sebab putusan itu turunan tatib nomor 1/2017. Penegasan pun sudah dicantumkan di Putusan Pimpinan DPD RI nomor 12/PIMP/III/tertanggal 31 maret 2017. Sekali lagi, ini menggambarkan bahwa “MEREKA” berusaha mencari alas pembenaran yang yang sesungguhnya melanggar TATIB nomor 1/2017.

Kesalahan terbesar dan fatal yang dilakukan oleh MA dalam pemilihan pempinan DPD RI adalah ikut memandu pelantikan Pimpinan DPD RI yang terpilih melalui mekanisme yang tidak benar, MA seharusnya tidak mempermainkan hukum dan tidak patuh pada putusanya sendiri.

Alasan MA datang melantik karena ada undangan dan karena DPD RI sudah mengubah tatib, inilah “kebodongan” yg dilakukan oleh MA. Harusnya MA melihat dan meminta pendapat dari pimpinan yang sah atau mencermati dengan sungguh sungguh segala proses, apakah sudah sesuai tatib nomor 1/2017, bukan asal datang karena dijemput. Proses terbit undangan oleh sekjen DPD RI dengan tidak menjelaskan fakta hukum sesungguhnya ke MA sudah bertentangan dengan Tatib No 1/2014 begitupun dengan tatib baru yg “MEREKA” sebut tatib nomor 3/2017. Juga melalui proses, tahapan dan mekenisme yang bertentangan dengan Putusan MA yaitu kembali ke tatib no 1/2017.

Sesungguhnya bahwa ada upaya mengakali (istilah saya) HUKUM/ATURAN. Untuk mengesahkan proses mereka agar MA datang maka dilakukanlah perubahan pada pasal 47 tatib nomor 1/2017 ayat 2. Pimpinan DPD diresmikan dengan keputusan DPD dengan masa jabatan duatahun enam bulan, diubah menjadi pasal 47 ayat 3 pasca terbitnya putusan MA yaitu ” masa jabatan pimpinan DPD RI yang dimaksud sama dengan masa jabatan Anggota DPD RI.

Dari proses ini “MEREKA” benar benar mengakali, mereka lupa (pertama)bahwa tatib nomor 1/2014 pasal 66. “Masa jabatan pimpinan sama dengan masa jabatan keanggotaan” (kedua) dalam bab XX Tatib nomor 1/2014 tentang tatacara perubahan tatib dan kode etik pasal 243 dan 244. Bahwa setiap perubahan tatib tidak serta merta dilakukan dalam rapat paripurna tapi melalui tatacara pengusulan, disepakati di Pammus dan dibentuk pansus. Belum pernah ada tatib di DPD RI diubah langsung melalui paripurna. Ini sejarah baru yg sangat merusak dan bertentangan dg tatib DPD RI. Dua hal diatas menurut kami tidak dipahami oleh MA.

Dari beberapa catatan singkat diatas dimana data dan faktanya kami simpulkan :

1. Anggota dan DPD RI harus patuh pada putusan hukum yaitu putusan MA nomor 38 P/HUM/2016 dan 20 P/HUM/2017.

2. Segala proses hingga terpilihnya OSO-Nono-darmayanti bertentangan dg UU nomor 17/2014 dan tatib DPD nomor 1/2014.

3. Penegasan kami bukan karena mendukung pimpinan lama atau tidak menyukai siapapun yg mau jadi pimpinan. Ini hanya didasarkan bahwa sebagai pejabat negara kita semua harus patuh pada putusan HUKUM.

4. Sesegera mungkin MA mencabut atau mengeluarkan keputusan bahwa proses dg ikut memandu pimpinan DPD yg dilakukan bertentangan dg keputusannya sendiri adalah tindakan ketidakcermatan dan salah.

(ANAS ASRI: Ketua Pansus Tatib DPD RI yang dibatalkan MA).

Share This: