Diperlakukan Sewenang-wenang PNS Kemenlu ke PTUN

Nurmansyah (kanan) dan Pengacaranya, Arie
_

Nurmansyah, Aparatur Sipil Negara (ASN) berpangkat Golongan II/D yang bertugas di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu),  mengajukan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, untuk menuntut keadilan. Gugatan itu dilalukan setelah ia mendapatkan sanksi hukuman disiplin tingkat sedang dari Menteri Luar Negeri.

Hukuman disiplin ini bermula tahun ketika tidak masuk kerja pada tahun 2015, lantaran sakit fisik serta psikologis

“Permasalahan saya dengan pimpinan membuat saya depresi dan tertekan ketika masuk kerja,” tutur Nurmansyah.

Ia diperiksa pertama kali oleh Tim Pemeriksa pada tahun 2016, tepatnya bulan April. Di dalam BAP dia menyatakan bahwa sedang sakit,  dan tim pemeriksa merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatannya.

Akan tetapi sampai keputusan hukuman disiplin  dijatuhkan bulan Mei 2019, ia sama sekali belum pernah diperiksa kesehatannya  sesuai rekomendasi dari tim pemeriksa. Oleh karena itulah, dia merasa  diperlakukan sewenang-wenang oleh instansi tempatnya bekerja.

:Saya mengabdi sebagai ASN di Kemenlu sejak tahun 1999.  Saya salah satu pegawai kemenlu yang memiliki prestasi sebagai arsiparis. Selama ini, ketika saya sakit hingga melakukan pemeriksaan ke dokter, saya selalu memberitahukan ke atasan saya langsung, tetapi tidak mendapatkan respon maupun perhatian selayaknya pimpinan yang mengayomi bawahannya,” papar Nurmansyah.

Setiap menjalankan pemeriksaan, menurutnya, surat-surat sakit dari dokter sudah diberikan  kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan validasi.

“Namun demikian, sampai saat ini validasi tersebut tidak kunjung ada dan saya dianggap tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah” katanya, seusai sidang, Selasa (3/3/2020).Atas kasus itu, dia dikenakan sanksi hukuman tingkat sedang yang berdampak pada pemotongan tunjangan kinerjanya sebesar 50%. Sampai saat ini Nurmansyah telah dipotong tunjangan kinerjanya mulai bulan September 2019. Pemotongan tersebut sangat menganggu kondisi ekonomi keluarganya, sebagai ASN Golongan II/d tentunya pemotongan tunjangan kinerja tersebut mempengaruhi produktivitas keluarga.

Ditemui selesai sidang di gedung sementara PTUN Jakarta, Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Nurmansyah menyatakan optimis bahwa tuntutannya akan dikabulkan oleh majelis hakim. “ini sidang ke enam” kata ASN 41 tahun tersebut didampingi kuasa hukumnya. Arie N. Putra, SH, MH.

“Saya minta hak-hak Sdr. Penggugat dikembalikan seperti semula dan mengembalikan nominal tunjangan kinerjanya yang telah dipotong” kata Arie N. Putra, SH, MH.

Saksi fakta dan ahli telah dihadirkan pada persidangan perkara disiplin nurmansyah ini, tinggal menunggu putusan dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Arie N. Putra selaku kuasa hukum Nurmansyah menyatakan objek sengketa perkara ini merupakan “mal administrasi” yang dilakukan pihak Kemenlu.

“Mal administrasi tersebut saya utarakan pada beberapa poin. Poin pertama penjatuhan hukuman terhadap klien saya terlalu lama dan saya rasa itu tidak patut dijatuhkan selama 3 tahun semenjak pemeriksaan perkara ini pertama kali pada tahun 2016, poin yang kedua pejabat yang menghukum Klien saya pada objek sengketa tidak memiliki legal standing yang ditentukan didalam PP 53 Tahun 2010, kemudian poin yang terakhir objek sengketa tidak dibubuhi stempel, hal itu sangat krusial mengingat keputusan hukuman disiplin adalah keputusan yang menyangkut nasib pegawai” katanya sembari menunjukkan surat-surat penting perkara tersebut.

Arie menuding telah terjadi kemunduran reformasi di Kemenlu. Hal itu diketahui setelah adanya jawaban tergugat yang mengancam akan memberikan sanksi yang berat terhadap kliennya.

“Itu menurut saya kemunduran dari semanagat reformasi yang menjunjung hak asasi dan proses keadilan,” kata pengacara muda ini.

Nurmansyah (kanan) dan Pengacaranya, Arie N. Putra, SH, MH. (Foto: Dim.)

Share This: