Pemerintah Indonesia Perbolehkan Penumpang Pesawat Bawa Laptop

_

Peralatan elektronik merupakan alat yang kerap digunakan oleh teroris dalam menjalankan aksinya. Setidaknya begitu pendapat otoritas keamanan di Amerika Serikat, sehingga pemerintah AS kemudian mengeluarkan larangan penumpang membawa peralatan elektronik seperti laptop. Penumpang yang membawa laptop diminta meninggalkan barang bawaannya di bandara, dan hanya memperbolehkan membawa telepon genggam.

Berbeda dengan perintah AS, Indonesia tetap mengijinkan penumpang membawa laptop asal seluruh barang diperiksa oleh petugas di bandara, baik melalui pemeriksaan X-ray maupun manual.

Ditjen Perhubungan Udara menginstruksikan kepada seluruh penyedia jasa penerbangan melalui Instruksi Dirjen Perhubungan Udara No. 3 Tahun 2017 yang ditetapkan pada 30 Maret 2017 tentang Upaya Peningkatan Penanganan Candaan Ancaman Bom (Bomb Threat) pada Penerbangan Sipil.

“Kebijakan Pemerintah Indonesia tidak melarang para penumpang untuk membawa laptop dan barang elektronik lainnya  ke dalam kabin pesawat, setelah diperiksa melalui mesin x-ray dan dinyatakan aman”, ujar Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso dalam sosialisasi aturan penerbangan di di Kantor Pusat PT Angkasa Pura II, Cengkareng, Selasa (4/4/2017).

Menurut Agus, jika dalam pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray masih membuat ragu petugas pemeriksa barang (x-ray operator), harus dilakukan pemeriksaan secara manual. Caranya, pemilik barang diminta menghidupkan dan mengoperasikan perangkat elektronik yang dibawanya.
Personel keamanan penerbangan mengawasi dan melihat hasil pemeriksaan dari perangkat tersebut.

Agus mengharapkan aturan  soal pemeriksaan laptop di security check point, tidak membingungkan masyarakat dan tidak dipermasalahkan lebih jauh, karena merupakan prosedur tetap pengawasan barang terhadap penumpang. Pemeriksaan barang elektronik lewat mesin x-ray berlaku diseluruh bandara, terhadap seluruh penerbangan baik domestik dan luar negeri, tanpa terkecuali.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmennya terkait peningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan ini. Menurutnya, jumlah pergerakan penumpang dan pesawat boleh melonjak tinggi, namun keselamatan dan keamanan penerbangan tetap yang utama. Dalam waktu dekat PT AP II akan melakukan kick off safety campaign di seluruh bandara yang dikelolanya.

“Kami juga akan memanfaatkan teknologi untuk membantu meningkatan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan di semua bandara kami sehingga bisa terlaksana dengan cepat, tepat dan terukur,” ujarnya.

Banyaknya aturan-aturan baru dalam penerbangan, menurut Agus sangat penting untuk disosialisasikan. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat dan para petugas di lapangan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Setiap pemangku kepentingan (stakeholder) di penerbangan sipil nasional harus bekerjasama dan berperan aktif dalam sosialisasi tersebut. Terutama dalam hal meluruskan berita-berita di media sosial yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Arahan Menteri Perhubungan, tidak boleh ada sekat yang memisahkan regulator dengan operator, asosiasi dan stakeholder lain. Kita ini satu keluarga, harus saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan keselamatan, keamanan dan kenyamanan (services) penerbangan nasional, ” ujar Agus.

Mengenai banyaknyakejadian yang terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan di dalam penerbangan, kementerian terus melakukan pembinaan kepada stakeholder. Hal itu diatur dalam SK Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor: SKEP/ 2765/ XII/ 2010 dan
Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara nomor: SE 6 Tahun 2016. Kebijakan tersebut  dikeluarkan setelah terjadi bom laptop di Somalia.

Share This: