Diskusi Pilkada Anti SARA: Informasi Medsos Mengalahkan Media Massa.

_

Kebebasan media massa saat ini masih kalah dengan media sosial (medsos) yang memiliki konten bebas, tanpa aturan dan dibuat berdasarkan kemauan pembuatnya. Celakanya kebebasan medsos itu kerap ditunggangi oleh kepentingan politik.

Pada sisi lain, medsos memiliki kecepatan mengalahkan media massa dalam penyebaran informasi, walau pun kebenaran isinya masih diragukan. Namun medsos memiliki dampak yang luarbiasa, terutama dalam kontestasi politik di Indonesia.

Demikian pendapat yang mengemuka dalam Diskusi Pilkada Bebas Sara yang diadakan oleh Institut Komunikasi Nasional (IKN) Jakarta, di Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), Kamis (24/5/2018) sore.

Para pembicara menandatangani Deklarasi Pilkada Damai. (Foto: HW)

Diskuisi menghadirkan pembicara Satgas Nusantara RI Kombes Pol. Sulistiyo PH, M.Si, Ketua PW Muhammadiyah Jateng Drs. Tafsir M.Ag, Kaprodi S3 DIS UNDIP Drs. Yuwanto, M.Si, Ph.D, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka.com Setiawan Hendra K, Kabiro Kompas TV Jateng Andi Riyanto, dan Pimpinan Redaksi Tribun Jateng Cecep Burdansyah. Acara dipandu oleh moderator jurnalis Teguh Hadi Prayitno, MM, M.Hum.

Menurut anggota Satgas Nusantara RI Kombes Pol. Sulistiyo PH, dengan munculnya media online, jumlah penggiat media sangat besar, lalu muncul citizen jurnalism. Kita ada pilkada serentak, lalu ada kelompok-kelompok yang memiliki ideologi berbeda, bertarung dalam media konvensional dan medsos, lali pertarungan mengarah ke agama.

Hasil penelitian bentuk hoax tulisan ada 10,2 persen , bentuk gambar 30,7 persen. Hoak yang disebar melalui televisi 0,7 persen, radio 1,2 persen, media cetak 5 persen, situs web 36,90 persen, chatting 62,89 persen, dan sosmed, 92 persen.

Ciri-ciri hoaks adalah menciptakan kebencian, sumber tidak jelas untuk diverivikasi; pesan sepihak, menyerang, tidak netral, mencatut nama tokoh berpengaruh; memberi penjulukan, ,inta dishare atau diviralkan, menggunakan argumen dan data yg teknis supaya nampak ilmiah dan terpercaya, kemudian beritanya ditulis abal, lalu memanipulasi foto dan keterangan.

“Kalau kita bicara jurnalisme yang sehat banyak yang harus kita perbaiki. Saatnya kita mengatakan hentikan berita-berita buruk dan fitnah.

“Kalau lita bicara jurnalisme yang sehat banyak yang harus kita perbaiki. Sudah saatnya kita menghentika hoaks, menghentikan fitnah!” kata Kombes Sulistiyo.

Drs. Yuwanto dari Undip mengatakan istikah SARA mulai diperkenalkan pada masa Orba. SARA adalah sesuatu yang tabu. Namun sekarang isyu agama, etnisitas atau SARA sudah jadi wacana sehari-hari.

“Bahaya tentu ada, karena teks yangg tersublimasi pada kebencian,” kata Yuwanto.

Realitas Pilkada menurutnya yg menjadi sumber keprihatinan, karena memiliki wajah ganda. Satu sisi memperlihatkan wajah penuh harapan, sisi lainnya berwajah gelap, yang menampilkan Pilkada sebagai taruhan yang dikendalikan oleh para bandar.

“Pemunculan kandidat saat ini masih kandidat bayangan yang berporos pada dinasti politik dan sponsor. Yang didukung oleh sponsor akan menghasilkan pemimpin kleptokrasi, hanya untuk mengejar keuntungan para cukong,” tandas Yuwanto.

Nabi berpolitik

Ketua PW Muhammadiyah Jateng, Tafsir, M.Si, M. Ag mengatakan politik lebih kuat daripada agama. Sentral dari kehidupan itu politik, sehingga Nabi Muhammad pun pun harus berpolitik.

“Peristiwa hijrah itu juga peristiwa politik. Tanpa payung politik agama tidak bisa lancar,” ujar Tafsir.

Masyarakat, menurut Tafsir, harus memiliki pemimpin, seperti apa pun pemimpin yang dimiliki.

“Pemimpin yang zolim lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Setan gundul pun dipilih harus kita terima karena itu pilihan demokrasi. 60 hari dengan pemimpin zolim masih lebih baik dibandingkan tanpa pemimpin,” katanya.

Terlait Pilkada, Muhammadiyah mendorong kondisi yg dinamis. Mendorong supaya warga Muhammadiyah berpartisipasi dalam pikkada, agar bisa memiliu secara rasional. Terhindar dari masa bodoh, atau politik apatis.

Pimpinan Redaksi Tribun Jateng Cecep Burdansyah membenarkan medsos telah jadi alat komunikasi media mainstream. Tapi yang harus diperhatikan informasi dari medsos, kebenarannya diragukan.

Media mainstream menurutnya punya sedikit dosa dalam berita SARA. Sebenarnya media tidak mau memberitakan SARA. Tapi kalau dalam pemilihan presiden calonnya etnis minoritaa dan pribumi, akan digoreng oleh pemimpin politik. Nah itu yang diikuti media.

“Kalau parpol belum bisa mencalonkan pimpinan dari etnis tertentu dan non muslim, berarti Pilkada masih rawan. Kalau parpol bisa mendukung calon dari minoritas lalu pemilu aman, berarti pilkada aman,” kata Cecep.

Andi Dewanto dari Kompas TV berpendapat, media massa sama dengan polisi. Sama-sama pusing dengan medsos. “Kami produk media ada aturan, tapi sekarang lomunikasinya personal. Kami sering mengikuti apa yang ada di medsos, kami agak rempong, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek.

“Kita meminimalisir potensi SARA di layar, karena konsekwensinya besar.
Kami harus memgambil peran sebagai media konfirmasi,’ kata Andi.

Menurut Pimpinan Redaksi Suara Merdeka.com Setiawan Hendra, berita hoaks 60 persen berasal dari medsos. Di Indonesia ada 43 ribu lebih media online, tetapi apa bisa dipertanggungjawabkan dari sisi perusahaan, SDM maupun infrastrukturnya.

‘Saya yakin media online tidak cepat menyebar informasinya tanpa medsos. Tapi apa yg ada di medsos belum tentu kebenarannya,” kata Setiawan.

Diakusi yang dimulai pada pukul 04.30 WIB berakhir ketika masuk berbuka puasa. Sebelumnya para pembicara menandatangani bersama plakat Pilkada Anti Sara.

 

 

Share This: