Divonis 8 Tahun, Patrialis Akbar Janji Bantu Pemberantasan Korupsi.

_

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan kepada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar dalam sidang putusan di Jakarta, Senin (4/9/2017).

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti.Patrialis diwajibkan membayar uang pengganti Rp 10.000 dollar AS dan Rp 4.043.000, atau sama dengan jumlah suap yang ia terima. Majelis Hakim memrintahkan agar Patrialis tetap berada dalam tahanan.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Nawawi Pamulango membacakan berkas putusan secara bergantian. Dalam putusannya Majelis mengatakan Patrialis secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Hakim MK, dengan menerima hadiah atau janji yang dapat mempengaruhi putusan. Majelis berpendapat, dakwaan Jaksa KPK terhadap Patrialis telah terbukti.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan Patrialis telah mencederai profesi hakim yang harus bebas dari pengaruh apapun dalam pekerjaanya. Yang meringankan, dalam persidangan Patrialis selalu menjawab dengan lugas dan tidak berbelit-belit. Selain itu terdakwa juga masih memiliki tanggungan serta belum pernah dihukum.

Patrialis yang terlihat tenang mendengar pembacaan putusan Majelis Hakim. Sesekali ia mencatat, bagian-bagian penting dalam putusan. Atas putusan tersebut Patrialis, setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Sebelum duduk di kursi terdakwa, Patrialis duduk di bangku pengunjung sidang bersama beberapa anggota keluarganya. Mereka terlihat saling menguatkan. Beberapa kali Patrialis berpelukan dan berbicara berbisik dengan mereka. Patrialis juga terlihat komat-kamit, dengan kedua tangan ditengadahkan.

Dalam keterangannya kepada wartawan usai persidangan, Patrialis menyesalkan putusan pengadilan, karena ia merasa tidak pernah merugikan negara. Patrialis juga berjanji akan membantu pemberantasan korupsi.

“Saya menyesalkan putusan Majelis Hakim. Saya tetap merasa tidak bersalah, karena saya tidak pernah merugikan negara. Namun saya tidak mengecam putusan hakim. Seperti kalian dengar sendiri, saya menyatakan pikir-pikir atas putusan ini,” katanya.

Sebagai orang yang ikut terlibat dalam penyusunan undang-undang anti korupsi, Patrialis menegaskan akan tetap membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. “Saya tegaskan, saya akan bantu pemberantasan korupsi,” katanya.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan tim penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai Patrialis terbukti menerima suap dari pengusaha daging impor beku, Basuki Hariman. Suap itu untuk mempengaruhi atau memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 dalam uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis diduga menerima suap sebesar 50 ribu dollar AS dan Rp 4 juta dari total suap yang dijanjikan sebesar Rp 2 miliar. Suap diberikan dari Basuki dan sekretarisnya Ng Fenny, melalui Kamaludin selaku perantara.

Hal itu bermula saat Patrialis dan Basuki bertemu di restoran D’Kevin, Graha Intiland, milik anak Basuki, pada 14 September 2016. Di sana, Basuki meminta Patrialis agar memenangkan uji materi tersebut.
“Terdakwa dan Kamaludin antara September sampai Januari telah melakukan perbuatan agar menyarankan surat permohonan agar uji materi segera dibahas,” ujar Lie.

Penyerahan uang pertama terjadi seminggu berikutnya. Kamaludin menerima uang dari Basuki dan Fenny di restoran Paul, Pacific Place sebesar 20 ribu dolar AS. Uang ini untuk dipakai Kamaludin bermain golf bersama Patrialis di Batam.

Pada 5 Oktober 2016, di Jakarta Golf Club, Patrialis menyerahkan satu bundel draf putusan uji materi kepada Kamaludin, yang lalu diserahkan ke Basuki, berisi amar putusan yang akan dikabulkan.

Pada 13 Oktober 2016, di restoran Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Basuki memberikan Kamaludin uang sebesar 10 ribu dolar AS.
Pada 23 Desember 2016, Patrialis menelepon Kamaludin, untuk menanyakan uang dari Basuki. Uang sebesar 20 ribu dolar AS kemudian diserahkan oleh Fenny melalui staf keuangan CV Sumber Laut Perkasa, Kumala Dewi Sumartono, di Plaza Buaran.

Malam harinya, Kamaludin memberikan 10 ribu dolar AS kepada Patrialis, di rumah Patrialis di Cipinang. Sisa uang digunakan oleh Kamaludin.

Pada 19 Januari 2017, Patrialis memanggil Kamaludin ke MK. Patrialis lalu membolehkan Kamaludin memotret draf putusan uji materi. Foto di ponsel itu digunakan Kamaludin untuk mendekati Basuki.

Pada 23 Januari 2017, ketika acara peluncuran asosiasi travel umrah di Hotel Borobudur Jakarta, Kamaludin bertemu Patrialis. Kemudian Patrialis bilang ke Kamaludin bahwa ia telah memperjuangkan putusan yang rencananya akan dibacakan dalam minggu ini.

Patrialis meminta Kamaludin agar menyampaikan hal itu ke Basuki. Basuki memahaminya sebagai arahan agar Kamaludin menagih Rp 2 miliar yang dijanjikan Basuki untuk mempengaruhi para hakim. Kamaludin kemudian menemui Basuki.

Share This: