Djarot: Berbahaya Mempolitisasi Agama

Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat. (Foto: HW)
_

Pilkada DKI yang baru saja berlalu, dan dimenangkan oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai pilkada paling brutal di Indonesia. Yang terjadi selama Pilkada, berbagai isyu yang bertujuan menjatuhkan lawan, banyak digunakan. Bukan lagi keriuhan adu program yang terjadi, tetapi sudah memasuki isyu agama.

Pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) konon menjadi pihak yang paling dirugikan dengan berulirnya isyu agama dalam Pilkada DKI. Terutama setelah Ahok tersandung kasus Al Maidah. Akibatnya, walau pun masyoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pasangan petahana tersebut, kedunya kalah cukup telak dalam Pilkada DKI.

Menurut Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat, kepuasan masyarakat atas kinerja Basuki Djarot besar sekali hampir 76 persen. Hanya yang terjadi, meski DKI, hanya 43 persen.

“Tidak apa-apa. Makanya hati-hati jangan politisasi isyu-isyu SARA hanya untuk meraih kekuasaan, bahaya untuk Indonesia. Jangan politisasi tempat-tempat ibadah untuk meraih kekuasaan. Bahaya betul. Negara kita sangat heterogen. Bahaya betul mempolitisasi agama,” papar, Djarot dalam peringatan Tragedi Mei 98 di TPU Pondok Rangon Jakarta, Senin (8/5/2017).

Kemuliaan seseorang, tambah Djarot, bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemuliaan seseorang ditunjukkan bagaimana dia bisa melayani masyarakat sebaik-baiknya tanpa diskriminasi. Djarot berharap penggantinya akan lebih baik,

“Saya bersyukur diberi kesempatan untuk melayani warga Jakarta,” kata Djarot.

Djarot memaparkan, saat ini Indeks Pembangunan manusia di Jakarta sudah mencapai 79,6, jauh di atas nasional. Bulan ini, jika daerah lain mengalami inflasi, jakarta justru deflasi 0,02 persen, karena pemerintahannya bisa menstabilkan harga pangan.

“Oleh sebab itu ke depan kita Cuma titip saja, supaya semua subsidi pokok jangan dikurangi, jangan digarong, yaitu subsidi untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Harusnya ditingkatkan, jangan disalahgunakan. Juga subsidi pangan, transportasi dan perumahan. Dan subsidi untuk lansia juga ada di situ.”

Persoalan yang terjadi di Jakarta, menurut Djarot, adalah masalah kesenjangan. Tetapi ratio kesenjangan di Jakarta turun jadi 0,4 persen. Itu, kata Djarot sudah cukup bagus, meski pun harapannya rasio kesenjangan hanya 0,35 persen.

“Ini kota besar. Kalau di kota-kota kecil harus kecil. Karena di sini orang paling kaya dan paling miskin ada di sini. Kenapa? Karena kita ingin memberikan perlindungan kepada orang miskin tidak mampu. Orang tidak mampu harus dibela. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan ke depan Jakarta akan menjadi lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Djarot juga menanggapi permintaan keluarga korban Tragedi Mei 98, yang antara lain meminta agar retribusi untuk makan di TPU dibebaskan. Menurut keluarga korban, Pemda DKI memang sudah berkomitmen untuk membebaskan retribusi makam bagi kroban Tragedi Mei 98, tetapi perlu dibuatkan surat keputusan, sehingga ke depan untuk seterusnya dibebaskan.

“Saya bilang sama Pak Walikota, segera kita siapkan pembebasan retribusi selamanya untuk korban kerusuhan Mei 98. Tolong didata nama-namanya siapa saja, lokasinya di mana, supaya ada kepastian. Bulan ini (SKnya) selesai. Otomatis makamnya dirawat semua, tidak ada diskriminasi.”

Share This: