Djoni Syafruddin: Kalau Undang-undang Tidak Direvisi, Keberadaan BPI Percuma!

Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia - GPBSI Djoni Syafruddin, SH (Foto: HW)
_

Saat ini keberadaan Badan Perfilman Indonesia (BPI) ibarat burung yang tidak punya sayap, ayam jago yang tidak memiliki taji. Secara fisik kelihatan, tetapi fungsinya tidak jelas, dan bargainingnya ke pemerintah sangat lemah. Untuk memperkuat kedudukan BPI, tidak ada jalan lain selain merubah dulu Undang-undangnya, terutama dalam pasal-pasal yang terkait dengan keberadaan BPI.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia (GPBSI) Djoni Syafruddin, SH dalam wawancara khusus dengan balaikita di Jakarta, beberapa waktu lalu. Wawancara terkait dengan rencana Rapat Paripurna  (RP) BPI, yang jatuh pada tanggal 20 Februari 2017 ini. Rencananya RP akan berlangsung di Hotel Santika Premier Jakarta.

“Mumpung mau direvisi undang-undang, revisi semuanya. Kalau tidak direvisi, percuma. Mau Munas kek apa kek, enggak ada gunanya. Sekarang mau ngomong apa, Di situ peran masyarakat. Lho kita kan di BP2N dulu, jaman Dewan film, kita kuat, fight dengan pemerintah. Pemerintah harus mendengar juga maunya orang film. Kalau sekarang kan cuma kumpul-kumpul, dikasih permen udah senang,” kata Djoni.

Djoni menegaskan, yang perlu dilakukan BPI adalah strukturisasi. Jangan mempergunakan sistem eksekutif tunggal seperti itu. Sebab bila masih seperti itu, siapa yang tidak suka dengan kebijakan ketua dalam menjalankan badan, akan pergi. Tinggal Ketua yang berjalan sendiri sendiri. Yang selama ini terjadi seperti itu.

Djoni menyarankan agar dilakukan strukturisasi, AD/ARTnya dirubah. Buatlah stuktur yang namanya Pembina, yang diisi oleh orang-orang senior. Pembina akan menjadi tempat mengadu, tempat menganalisis, dan tempat membahas berbagai persoalan perfilman. Harus direkrut orang-orang yang punya kompetensi untuk duduk di Dewan Pembina, mulai dari produser, pengusaha bioskop, tenaga perfilman hingga kalangan wartawan. Anak-anak muda yang memiliki semangat tinggi berada di depan.

Dengan adanya Dewan Pembina, akan jadi wadah pemersatu orang-orang film yang sekarang terpecah. Misalnya di Dewan Pembina ada Firman Bintang dari PPFI, ada Chand Parwez dari APFI atau senior-senior dari organisasi film lainnya. Mereka bisa bertemu.

“Dengan begitu tujuannya akan jelas. Sekarang ini apa tujuannya? Engak jelas. Kita terjebak di birokrasi itu. Kita seharusnya ada di luar. Dulu kita bisa sampai ke Setneg membahas permasalahan. Kalau ini Kongres (Mubes) paling efektif 3 -4 bulan. Setelah itu sudahlah, buang waktu. Nanti mereka mikir mendingan bikin filmlah,” tandas Djoni.

Djoni mengharapkan generasi muda perfilman juga tidak alergi dengan orang film lama.

“Ya kalau mereka alergi, silahkan aja jalan sendiri, enggak usah minta pendapat. Ini kan eforia aja anak-anak muda, tapi ketika berhadapan dengan pemerintah, mental mereka belum cukup. Menghadap Presiden aja enggak ngomong apa-apa, kalah sama pengmudi ojek online, yang bisa membuat presiden mengambil keputusan mengijinkan mereka beroperasi,” katanya.

Dalam sistem kolektif kolegial seperti sekarang, menurut Djoni, kepengurusan tidak akan berjalan efektif. Karena semua punya kedudukan yang sama, maka sulit untuk mengambil keputusan. Yang terjadi akhirnya Ketua menjadi one man show karena pengurus lain “ngambek”. Ketua ke mana-mana, sedangkan pengurus lain tidak berbuat apa-apa, atau bahkan diabaikan.

“Kemala Atmojo itu ke mana-mana, yang lain enggak ngapa-ngapain. Itu bukan salah dia. Emang sistemnya begitu. Dikit-dikit dikritik emosi. Gua kira cuma gua yang emosian, enggak tahunya ada yang lebih gila lagi!” kata Djoni sambil tertawa.

Soal dana menurutnya juga sangat penting. Dulu waktu BP2N masih menjadi wadah insan perfilman, anggarannya masuk APBN, semua anggota digaji. Anggaran yang disetujui akan dilaksanakan dibiayai. Itu glondongan. Yang mengurus administrasi dan keuangan, ada orang pemerintah dari eselon II. Ketika itu Direktur Film.

“Kondisi BPI seperti sekarang merupakan taktik yang dibuat oleh Kementerian dulu yang sengaja “mengerdilkan” BPI melalui undang-undang. Salahnya Ketua BP2N waktu itu, Deddy Mizwar kecolongan!” kata Djoni.

Yang juga harus dipikirkan, tambah Djoni, arah perfilman. Sekarang ini semuanya tidak jelas. Paling yang bisa dilakukan insan film dengan pemerintah hanya berunding-berunding untuk mengadakan festival. Setelah itu selesai.

Harusnya BPI bisa merandang policy perfilman yang diinginkan orang film BPI jadi patronnya, jadi arah perfilman kita ke depan. Mulai dari bioskop, produser, SDM, wartawan, semua masuk. Sebab kalau jalan sendiri, oleh pemerintah enggak dilihat.

“Selama ini kan kita cuma dimain-mainin aja sama pemerintah. Bikin FGD-lah, apalah, setelah itu enggak ada lagi ceritanya. Nah, kita aja yang tua dikelecein, apalagi itu anak-anak,” kata Djoni.

“Semua konsep perfilman sekarang kan enggak ada yang kongkrit. Seperti di Bekraf itu mana? Enggak ada yang kongkrit kan? Seharusnya dia ngomong sama kita, nanti kita ngomong sama Presiden. Kalau dia yang ngomong kan nanti dipecat sama presiden. Ini kan enggak, seperti yang tahu sendiri aja. Tapi enggak ada kejelasannya,” kata Djoni mengakhiri pembicaraan.

 

Share This: