DPD Berperan Cegah Pembatalan Perda

Nofi Candra, SE (Foto: Parlementaria.com)
_

Guna merealisasikan komitmen bersama dalam melahirkan (Peraturan Daerah) Perda yang baik, perlu dibentuk sebuah wadah konsultasi antara pusat dan daerah, agar ke depan Perda yang dilahirkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU). Selain itu agar Perda yang akan dibuat ada payung hukumnya.

Senator RI asal pemilihan Sumatera Barat yang juga Wakil ketua PPUU DPD RI Nofi Candra, SE menegaskan hal itu di tengah Acara Rembuk Nasional DPD-RI “Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah” yang diadakan di Gedung Nusantara IV Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017.

Acara tersebut yang telah ditutup secara resmi itu menghasilkan beberapa komitmen yang dianggap strategis dalam masalah regulasi Perda.

Pertama, Paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diberlakukan, dan hanya menyisakan kewenangan untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah saja atau hanya supervisi penyusunan Perda, Posisi perda menjadi kuat dan Kemendagri tidak bisa lagi membatalkan Perda.

DPD mencoba mencari formulasi untuk memperkuat legislasi dalam konteks negara hukum dan kesatuan, jangan sampai produk Perda yang dibiayai oleh rakyat digugat rakyat sendiri karena merugikan.

Perlu ruang konsultasi bersama untuk mengharmonisasikan aturan-aturan daerah dengan nasional, dan sedapat mungkin produk peraturan yang dibuat menjadi dekat dengan rakyat dan daerah.

DPD mengusulkan agar pembuatan Perda oleh DPRD dapat melibatkan DPD untuk memperjuangkannya dan mengawal dalam berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Kedua, DPD RI bersama Kemenkumham beranggapan perlu adanya peran perancang undang-undang dari Kemendagri dan Kemenkumham untuk membantu daerah dalam merancang Perda. hal ini dimaksudkan agar daerah mempunyai produk hukum yg lebih baik dan juga taat asas dalam pembentukan perundangan.

Ketiga, DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, terutama pelaksanaan Undang-Undang di daerah yang salah satu instrumen pelaksanaannya adalah Perda.

DPD RI pernah mengusulkan kepada DPR RI untuk melakukan perubahan Undang-Undang MD3 agar memasukkan pasal terkait keikutsertaan 4 (empat) Anggota DPD RI dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda.

Jika hal ini dapat diwujudkan, maka DPD RI dapat mendampingi pelaksanaan otonomi daerah, dan bersama pemerintahan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, Senator Nofi Candra mengharapkan dukungan penuh dari DPRD seluruh Indonesia agar acara itu bisa dilaksanakan secara rutin dan melahirkan komitmen bersama untuk kemajuan daerah dengan menghasilkan Perda yang lebih baik.

Dalam acara Rembuk Nasional DPD RI ini terdapat usulan mengenai UU ekonomi kreatif. Padahal usulan ini sudah selesai dibahas di DPD-RI tapi belum di sahkan oleh DPR-RI.

Untuk itu Nofi Candra menegaskan, perlu adanya apresiasi dan penguatan kelembagaan DPD dan DPR harus mendukung langkah-langkah perbaikan lembaga DPD RI. Hal tersebut dibutuhkan karena banyak sekali usulan-usulan yang bersifat konstruktif dan konstributif yang dihasilkan DPD RI, namun tidak terakomodir dengan baik.

Share This: