DPD Dorong KLHK Tangani Pencemaran Di Daerah

_

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun ke daerah untuk melihat kondisi hutan dan lingkungan hidup, sebagai bahan menyusun kebijakan.

Permintaan tersebut disampaikan ketika melakukan kunjungan ke KLHK, untuk membahas permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah.

Komite II juga meminta agar KLHK turun langsung guna menindaklanjuti permasalahan lingkungan hidup di daerah, karena selama ini di daerah banyak wilayah-wilayah yang mengalami pencemaran yang mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan.

“Mereka harus melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi hutan dan lingkungan hidup di daerah agar ada persepsi yagn sama dengan masyarakat di daerah. Masyarakat di daerah sangat mengharapkan kementerian kehutanan memberikan kebijakan yang berpihak kepada daerah,” kata Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, di Ruang Rapat KLHK, Rabu (14/11) siang.

Komite II mencatat ada banyak permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang harus segera ditindaklanjuti oleh KLHK.

Banyak perusahaan-perusahaan dianggap yang belum memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Akibatnya terjadi pencemaran lingkungan yang berimbas kepada masyarakat.

“Banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan, menyebabkan pencemaran lingkungan dan berimbas kepada masyarakat sekitar. Ini salah satu poin penting yang kami sampaikan tadi,” kata Senator asal Provinsi Kalimantan Timur ini.

Senator asal Bangka Belitung, Bahar Buasan menjelaskan, pengelolaan kawasan Hutan
Tanam industri (HTI) di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Babel, telah meresahkan masyarakat.

Keberadaan HTI yang dimiliki PT. Agro Pratama Sejahtera (APS) ini masih menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat di sekitarnya. Bahar meminta agar masalah tersebut segera diselesaikan, karena berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

“Perusahaan tetap bergerak untuk melakukan land clearing dari tanah tersebut, sedangkan masyarakat mengklaim tanah itu akan menjadi milik masyarakat untuk dipergunakan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Senator asal Provinsi Aceh, Sudirman, mengeluhkan operasi usaha tambang emas milik PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Beutong Ateuh Banggalang.

Menurutnya wilayah operasi perusahaan tersebut telah melampui pemukiman warga dan terus berkembang. Bahkan zonasi penambangan tersebut ditakutkan akan melampui Makam Aulia, destinasi wisata, termasuk peninggalan Cut Nyak Dhien.

Keberadaan pertambangan tersebut ditakutkan akan merusak lingkungan karena melewati daerah penyanggah banjir.

Sudirman juga mensinyalir terdapat pemalsuan data masyarakat di awal tahap proses perizinan. Menurutnya tidak ada masyarakat yang merasa memberikan KTP terkait perizinan PT. EMM, dan tiba-tiba telah keluar rekomendasi.

“Lingkungan sudah mulai tercemar. Meskipun Kementerian Sosial sudah mentetapkan itu sebagai zona penyangga banjir. Tapi kalau lokasi penambangan emas ini dikelola, daerah penyanggah banjir ini akan tergerus. Bagaimana ini bisa diberikan izin oleh pemerintah,” ungkap Senator yang akrab dipanggil Haji Uma ini.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan bahwa instansinya terus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan dan hutan yang sehat untuk kepentingan masyarakat. Dirinya akan menindaklanjuti segala aspirasi yang disampaikan oleh setiap Senator DPD RI.

Share This: