DPD RI Dinilai Masih Lemah, Puluhan Anggota Baru Tandatangani Komitmen di Yogyakarta

_

Puluhan anggota baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyimpulkan kewenangan lembaganya masih lemah. Untuk itu, mereka ramai-ramai menandatangani dukungan penguatan kelembagaan dan kinerja kepemimpinan periode 2019-2024 dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Selasa siang (20/08).

Menurut Asri Anas yang menjadi fasilitator FGD, para anggota terpilih 2019-2024 menyadari sumber kelemahan DPD terletak pada rumusan Pasal 22D UUD 1945.

“Itu sudah disadari sejak periode pertama DPR RI, yakni 2004-2009. Karena itu, sejak awal Ibu GKR Hemas memperjuangkan penyempurnaan pasal tersebut dengan memimpin pengusulan amandemen kelima UUD 1945,” tutus Asri Anas, anggota DPD RI 2009-2014 dan 2014-2019.

GKR Hemas yang kini terpilih untuk keempat kalinya, membenarkan hal itu. “Ya, kita akan terus memperjuangkan penguatan DPD RI dalam konteks membangun peran yang optimal dalam sistem ketatanegaraan dan upaya mengembalikan marwah dan bermartabat lembaga,” katanya saat memberikan sambutan kunci acara itu.

Anggota yang hadir kebanyakan dari provinsi di Pulau Jawa. Beberapa lainnya dari Lampung, Bali, Lombok, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.

Pernyataan yang ditandatangani berisi delapan butir dukungan dan komitmen. Antara lain, meningkatkan integritas anggota, memperkuat komunikasi yang harmonis dengan Pemerintah dan DPR RI, serta mewujudkan kepemimpinan DPD RI yang memiliki karakter kuat, bermartabat, dan merupakan pemimpin perpengalaman di lembaga tersebut.

)

PERNYATAAN DUKUNGAN
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KINERJA DPD RI
PERIODE 2019 – 2024

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah membentuk Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan DPD RI ini senapas dengan semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah.

Namun demikian, disadari bahwa kewenangan DPD RI dengan rumusan Pasal 22D UUD 1945 itu sangat lemah. Oleh sebab itu, sejak periode awal keanggotaan DPD RI telah sepakat untuk melakukan refungsionalisasi legislasi DPD RI agar dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah, dan memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia dengan bangunan parlemen yang sehat.

Dalam upaya mewujudkan tekad DPD RI untuk membangun peran yang optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan penguatan fungsi dan kewenangannya pada tataran konstitusi, serta untuk mengembalikan marwah lembaga DPD RI maka diperlukan kepemimpinan DPD RI yang bermartabat, aspiratif, dan telah terbukti menunjukan kapasitas dan kapabilitas sejak keberadaan DPD RI.

Kami merumuskan Konklusi atas hasil pembahasan pembicaraan dalam agenda Focus Group Discussion tentang “Penguatan Kelembagaan dan Kinerja DPD RI Periode 2019-2024” tanggal 19-21 Agustus 2019 di Yogyakarta, sekaligus memberikan dukungan dan berkomitmen atas inisiasi Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota DPD RI D.I. Yogyakarta untuk membangun gagasan-gagasan, ide dan pemikiran untuk mewujudkan DPD RI yang kuat dan bermarwah serta berkesetaraan dalam melaksanakan peran, fungsi, tugas dan kewenangan kelembagaan sejalan dengan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk itu kami tuangkan hal-hal pemikiran sebagai berikut:

1. Meningkatkan integritas anggota DPD RI dalam memperkokoh visi misi perjuangan DPD untuk membangun kekuatan fungsi dan tugas DPD RI dalam setiap implementasi kinerja konkret mempresentasikan kepentingan daerah;

2. Memperkuat jalinan komunikasi yang harmonis dengan pemerintah daerah untuk mendapat dukungan maksimal dalam membangun sinergi yang kuat dalam prinsip kebersamaan anggota DPD RI guna menentukan segala bentuk arah kebijakan dan tujuan yang lebih baik bagi kinerja kelembagaan DPD RI ke depan; Mampu memberdayakan kesekretariatan Jenderal yang professional dan bersih.

3. Membangun konsolidasi dalam mewujudkan rencana strategis peningkatan kewenangan peran fungsi anggota DPD yang lebih baik, bermarwah dan bermartabat dengan mendorong prinsip kebersamaan serta menghilangkan segala bentuk kapitalisasi peran fungsi tugas DPD RI hanya untuk kepentingan segolongan;

4. Mewujudkan peran kepemimpinan DPD RI yang memiliki karakter kuat sebagai motor penggerak institusi membangun komunikasi politik yang lebih baik, bermarwah dan bermartabat dengan melaksanakan kepemimpinan kolektif kolegial dan kompak, untuk itu membutuhkan peran tokoh pemimpin yang berpengalaman dalam kelembagaan DPD RI yang memiliki jaringan kekuatan politik, memiliki integritas, kemampuan serta dapat diterima dan terpercaya oleh berbagai kalangan kepentingan politik bangsa;

5. Memperkuat pondasi utama tugas, fungsi dan kewenangan DPD RI sebagai lembaga representasi daerah yang menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa dengan merajut ke Indonesian kita dalam kebhinekaan yang harmonis dengan mengutamakan kesetaraan pembangunan daerah yang merata terintegrasi dengan pembangunan nasional – “Daerah kuat, Indonesia Kuat”.

6. Memperkuat tata kelola hubungan kerja antar kelembagaan DPD RI/ MPR RI/ DPR RI dan lembaga negara lainnya dalam tata laksana konstitusi kelembagaan negara pada sistem ketatanegaraan RI yang dapat mewujudkan bikameral sistem yang lebih efektif dan terpercaya dengan tetap mengupayakan keniscayaan amandamen UUD 1945 serta mewujudkan lembaga MPR RI sebagai lembaga tinggi Negara dalam “Tricameral fungsional” agar dapat membangun konvensi dalam pelaksanaan kewenangan kelembagaan.

7. Dalam konteks keterkaitan Tata Tertib DPD RI dalam UU MD3 No. 17/2014, lalu diubah menjadi UU MD3 No. 2/2018 Pasal 260 dan Peraturan DPD RI No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib pada pasal 47-54 dan tata cara mekanisme pemilihan Pimpinan DPD terhadap rancangan mekanisme Pemilihan Pimpinan DPD RI, perlu merefleksikan proses yang transparan, demokratis dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia serta mencerminkan asas Representatif (Memberikan ruang keterwakilan hak-hak Anggota DPD RI), Proporsional (Keterwakilan daerah secara kewilayahan), Legitimasi (Pemilihan dilakukan oleh seluruh Anggota DPD RI se Indonesia) dan Unsur Gender (Keterwakilan Perempuan dalam Pimpinan DPD RI atas unsur gender).

8. Memberikan ruang untuk menerima berbagai masukan yang konstruktif dari Anggota DPD RI Terpilih 2019-2024 tentang dinamika politik mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI dalam usulan pemikiran dan gagasan terhadap rancangan tata tertib yang akan digunakan oleh Anggota DPD RI tahun 2019-2024 untuk menentukan aturan dan mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI sesuai kesepakatan dan konsensus internal Anggota DPD RI 2019-2024.

Demikian pernyataan dan dukungan ini kami buat untuk memelihara soliditas segenap komponen kelembagaan serta untuk menjunjung marwah lembaga DPD RI. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa memberkati niat dan segala upaya perjuangan baik kita semua.

Yogyakarta, 20 Agustus 2019

Share This: