DPD RI Jadi Contoh Kuota 30 Persen Perempuan dalam Politik Masih Perlu Perjuangan

_

Perempuan politik tak dapat bersenang hati dan puas pada kuota 30 persen yang diamanatkan undang-undang. Di lapangan sama saja. Harus berjuang “berdarah-darah” untuk menang dalam Pemilu. Demikian diungkapkan Siti Mukaromah, anggota Komisi VI DPR RI di arena Konsultasi Nasional (Konas) III Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI, yang berlangsung di Jakarta, 16-17 November 2017.

“Kuota itu tak mencerminkan hasil,” katanya merujuk pada data Pemilu 2014 lalu. Saat itu, jumlah perempuan politik yang ikut pemilihan lebih banyak dari periode sebelumnya. Namun, hasilnya terbalik. Jumlah perempuan yang lolos menjadi anggota parlemen menurun dibanding periode sebelumnya.

Politikus asal PKB itu mengambil contoh keterpilihan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019. Dari 33 propinsi, ada 11 propinsi (33%) yang tidak ada anggota perempuannya. Yakni, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggata Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.

Meskipun, Siti menyatakan ada propinsi yang keterpilihan perempuannya mencapai 50 persen lebih. Yakni, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku. “Tapi, itu menunjukkan kuota perempuan 30 persen itu adalah peluang yang harus diperjuangkan,” katanya.

Ia merujuk pada data lain. Dari 33 propinsi, katanya, hanya Sumatera Utara yang anggota DPRD perempuannya mencapai kuota. Yakni, 14 dari 45 anggota (31%). Sedangkan dari 403 DPRD Kabupaten/Kota, hanya 20 yang jumlah kursi perempuannya mencapai 30 persen ke atas. Tertinggi adalah Kabupaten Minahasa dengan 15 kursi perempuan dari 35 yang tersedia (42,86%).

“Secara umum, kuota 30 persen memang telah menjadi ketentuan dalam UU No.7/2017 Tentang Pemilu. Itu merupakan peluang yang mengikat dan memaksa setiap partai politik mengafirmasi perempuan di parlemen. Meski demikian, belajar dari hasil pemilu sebelumnya, peluang itu mesti tetap diperjuangkan,” katanya.

*Perempuan harus meningkatkan diri*

Siti memberi kiat memenangkan pemilihan kepada sekitar 1.200 peserta Konas III yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, maupun mereka yang kini duduk di kursi parlemen nasional. “Pertama adalah, implementasi ketetapan kuota 30 persen itu mesti dikawal sebaik mungkin agar pemenuhannya tidak hanya menjadi hiasan atau sekedar karena ketentuan,” katanya.

Kedua, perempuan politik harus membangun jejaring sinergis antarkader lintaspartai politik. Tujuannya, agar dapat berbagi dan saling mendukung.

“Dalam proses pemilihan nanti, semua kader harus dapat kita jadikan teman, tapi harus siap juga menjada lawan dalam menjaring suara. Kita bisa bersaing dengan kader dari partai yang sama dengan kita, tapi bukan tidak mungkin kita perlu saling mendukung dengan kader partai lain. Dinamikanya memang demikian,” katanya sambil menganjurkan agar jejaring itu dibangun dari sekarang, jangan menunggu dekat Pemilu.

Untuk membangun jejaring, menurut Siti, perempuan politik perlu meningkatkan kemampuan komunikasinya. Baik komunikasi media maupun komunikasi politik.

Bersamaan dengan itu, perempuan politik perlu terus menerus meningkatkan kapabilitasnya, potensinya, dan membuktikan perannya dalam kancah ril politik. “Sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam politik harus lebih ditingkatkan dengan menunjukkan hasil kerja-kerja politiknya,” tutur Siti.

Perlunya perempuan politik meningkatkan diri ini, juga dikemukakan Ketua Presidium KPP RI, GKR Hemas, saat memberi sambutan akhir dan menutup acara. “Perempuan itu memang dituntut berjuang lebih banyak dari yang lain di bidang apa pun. Karena itu, perempuan politik perlu tus menerus meningkatkan kapasitasnya agar mampu menyelesaikan tandangan yang dihadapi,” tutur Hemas.

Hemas menyatakan, perjuangan itu memang tidak mudah. “Mungkin berdarah-darah,” katanya.

Ia mengaku percaya, semua peserta yang hadir dapat meningkatkan kapasitasnya dan berjuang untuk menang di Pemilu 2019. “Kita harus buktikan kita mampu mencapai cita-cita. Kita juga harus buktikan makin banyak perempuan di parlemen makin baik kondisi politik kita. Politik yang makin beradab,” katanya disambut tepuk tangan meriah dari seluruh peserta

Share This: