DPD Usulkan Pembentukan Ruang Konsultasi Pusat-Daerah Bahas Produk Legislasi

_

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan perlu sebuah ruang konsultasi bersama antara pemerintah pusat dengan daerah, agar tercipta harmonisasi antara produk legislasi nasional dan produk legislasi daerah.

Hal tersebut mengemuka pada acara  “Rembuk Nasional Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional Dengan Legislasi di Daerah” yang digelar Panitia Perancang Undang-Undang(PPUU) DPD RI, Gedung Nusantara IV Senayan Jakarta. Rabu(18/10/2017).

Acara Rembuk Nasional ini dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta , Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis , Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly , Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek Suardika , para anggota DPD RI,  Hakim Muda Mahkamah Agung Supandi, Staf Ahli kementerian Dalam Negeri Widodo , Badan Legislasi DPR RI, Asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia (ADPSI).

Saat membuka Rembuk Nasional tersebut Ketua DPD RI Oesman Sapta menjelaskan, kegiatan ini merupakan terobosan dari PPUU DPD RI dalam mencermati kondisi legislasi daerah yang tumpang tindih, dengan legislasi nasional.

Hal tersebut terlihat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, yang pada prinsipnya menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang sudah diberlakukan, dan hanya menyisakan kewenangan untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah saja atau hanya supervisi penyusunan Perda.

“Peraturan daerah dapat dimaknai sebagai bentuk keinginan masyarakat di daerah yang dapat dikonstruksikan sebagai kesatuan suara daerah, untuk menjadi bahan perbaikan kebijakan pusat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan diatasnya,” kata Oesman Sapta.

Ia menabahkan, DPD RI sebagai representasi daerah, mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang terutama pelaksanaan Undang-Undang di daerah, yang salah satu instrumen pelaksanaannya adalah Perda.

Senada dengan hal itu, Ketua PPUU DPD RI Gede Pasek Suardika mengatakan, pasca putusan MK posisi Perda menjadi kuat dan Kemendagri tidak bisa lagi membatalkan. DPD mencoba mencari formulasi untuk memperkuat legislasi dalam konteks negara hukum dan kesatuan, jangan sampai produk perda yang dibiayai oleh rakyat digugat rakyat sendiri karena merugikan.

“Perlu ruang konsultasi bersama untuk mengharmonisasikan aturan-aturan daerah dengan nasional, dan sedapat mungkin produk peraturan yang dibuat menjadi dekat dengan rakyat dan daerah,” kata Pasek.

“Saya mengusulkan, DPRD yang akan membuat Perda dapat melibatkan DPD untuk berjuang dan berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus mengawal,” tambah Senator asal Bali tersebut.

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan, salah satu kendala dalam harmonisasi legislasi nasional dan daerah masalah ego sektoral, ketersediaan tenaga ahli perancang undang-undang, dan kurang koordinasi serta kurangnya peran pusat.

“Penting peran perancang undang-undang dari Kemendagri dan Kemenkumham, untuk membantu daerah merancang Perda agar mempunyai produk yg lebih baik juga taat asas dalam pembentukan perundangan,” tutur Yasonna.

DPD RI sebagai representasi daerah mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang terutama pelaksanaan Undang-Undang di daerah yang dalam hal ini salah satu instrumen pelaksanaannya adalah Perda.

DPD RI pernah mengusulkan kepada DPR RI dalam rangka Amandemen Undang-Undang MD3 untuk memasukkan pasal terkait keikutsertaan 4 (empat) Anggota DPD RI dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Bila hal ini dapat diwujudkan, maka  DPD RI dapat mendampingi pelaksanaan otonomi daerah, dan bersama pemerintahan daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Aspirasi masyarakat daerah yang diserap DPD dapat dipergunakan sebagai peran strategis kita ketika DPRD mengkonsultasikan produk-produk legislasi yang berkaitan dengan daerah kepada DPD, selain itu DPD juga dapat memperjuangkannya di pusat jika memang produk legislasi itu baik bagi daerah,” tutup Gede Pasek. (*)

Share This: