DPR RI Didesak Keluarkan Tindak Pidana Narkotika dari RKUHP.

_

Koalisi Advokasi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tindak pidana narkotika dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasalnya, selain melanggengkan kriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika, pemidanaan justru melahirkan kepastian hukum bagi pengguna narkotika, yang dampaknya adalah semakin jauhnya upaya pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika, sesuai yang diamanatkan Pasal 4 UU Narkotika.

Koalisi Advokasi Revisi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan hal itu di Jakarta, Jum’at (19/1/2017).

“Pemberian sanksi pidana kepada Pengguna Narkotika terbukti tidak membawa dampak menurunnya angka perdagangan gelap narkotika, namun menimbulkan permasalahan baru,” kata Alfiana Qisthi – Pelaksana Advokasi Hukum PKNI (Persaudaraan Korban Napza Indonesia).

Alfiana yang didampingi oleh Subhan Panjaitan – Advocacy Officer Rumah Cemara,  Yohan Misero – Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat dan Totok Yulianto – Koordinator Nasional PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) memaparkan,  kebijakan narkotika di Indonesia selama ini cenderung mengkriminalisasi pengguna narkotika.

Sejak dikeluarkannya UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika, pemerintah memberikan sanksi pidana kepada pengguna narkotika karena ketidakjelasan antara pengguna Narkotika dan pengedar narkotika.

“Hukuman pidana yang diberikan kepada pengguna narkotika terus meningkat sampai dikeluarkannya UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang saat ini pun sedang direvisi oleh Pemerintah,” timpal Subhan Panjaitan – Advocacy Officer Rumah Cemara.

Menurut Yohan, UU No. 35/2009 tentang Narkotika menerapkan teori “double track system” bagi pengguna narkotika, yang di dalam pengaturannya terdapat 2 jenis pemidanaan yang berbeda yakni Pidana Penjara dan Rehabilitasi.

Salah satu tujuan penerapan UU Narkotika yang tercantum dalam pasal 4 huruf d adalah “Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Permasalahan penerapan pasal tindak pidana dalam UU Narkotika merupakan permasalahan terbesar dalam UU Narkotika. Kriminalisasi kepada Pengguna Narkotika dalam Pasal 127 UU Narkotika merupakan bentuk pendekatan yang buruk dan tidak sejalan dengan tujuan UU Narkotika itu sendiri.

“Pada praktiknya, Pengguna Narkotika tidak hanya dikriminalisasi karena penyalahgunaan namun mereka mengalami kriminalisasi yang berlebihan karena pemilikan, penyimpanan, penguasaan, pembelian atau penanaman narkotika, walaupun narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri,” tambah Yohan.

Koordinator Nasional PBHI Totok Yulianto mengatakan, dampak buruk kriminalisasi bagi para pengguna narkotika di antaranya ialah adanya kekerasan dan penyiksaan, manipulasi perkara, serta dampak psikologis, sosial, ekonomi, serta kesehatan menunjukkan bahwa penjara bukanlah solusi bagi pengguna narkotika.

Dampak kesehatan inilah yang dapat menimbulkan efek domino bagi Pengguna Narkotika. Ketiadaan akses kesehatan bagi pengguna narkotika dalam proses pidana mengakibatkan gejala putus zat (sakaw), penyakit menular (HIV-AIDS, Hepatitis, TBC), serta angka kematian Pengguna Narkotika.

Selama 9 tahun UU Narkotika berlaku, tambah Totok,  tujuan UU sebagaimana tersebut di atas belum tercapai. Pada prakteknya jumlah pengguna narkotika yang dipidana penjara masih jauh lebih tinggi berbanding yang direhabilitasi, yang menurut data ditjenpas sampai Desember 2017 adalah sejumlah 33,698 orang.

“Hal ini menurut kami merupakan salah satu indikator masih terdapat kesimpangsiuran di tataran implementasi atas jaminan pengaturan upaya rehabilitasi bagi pengguna. Di saat Pemerintah berupaya memperbaiki UU Narkotika melalui proses penyusunan RUU Narkotika, sudah muncul keputusan untuk memasukan pengaturan tentang narkotika ke dalam RKUHP yang dengan kata lain akan ada 2 dasar hukum yang kurang lebih memuat aturan yang sama atas 1 perbuatan yang dilakukan. Ini akan berdampak pada praktek pemenjaraan terhadap pengguna narkotika,” tandasnya.

Koalisi menegaskan, langgengnya kriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika dalam RKUHP diperburuk karena pada dasarnya KUHP memiliki fleksibilitas yang sangat kaku, tidak mudah dirubah dan memiliki politik pemidanaan yang sangat tinggi. Sifat ini berbeda dengan isu narkotika yang sangat dinamis dan memiliki tingkat perubahan yang sangat tinggi.

Perbedaan sifat ini mengakibatkan semakin sulitnya merevisi kebijakan narkotika. Pusaran ancaman pidana bagi pengguna narkotika bukan merupakan sebuah tindakan penyelamatan anak bangsa, melainkan sebuah “penistaan” terhadap tujuan untuk memberikan jaminan atas kesehatan melalui rehabilitasi medis atau sosial bagi pengguna narkotika.

Atas hal-hal tersebut di atas, Koalisi Advokasi Revisi UU 35/2009 dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyatakan mendesak DPR RI mengeluarkan tindak pidana narkotika dari RKUHP.

Koalisi juga  endorong Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk tidak menyepakati usulan Legislatif, kemudian mendorong Pemerintah dan DPR RI melakukan dekriminalisasi dengan pendekatan kesehatan dan Harm Reduction (pengurangan dampak buruk) dalam revisi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 

Share This: