Ex Officio Kepala BP Batam Jadi Yurisprudensi Terburuk Pemerintah

Danang Girindrawardana (Foto: Ist)
_

Rencana kebijakan untuk menggabungan antara pimpinan BP Batam menjadi ex officio Kepala Daerah Kota Batam, akan menjadi yurisprudensi terburuk bagi pemerintah saat ini. Keputusan itu, bila dilaksanakan, menabrak berbagai regulasi dan peraturan setingkat Undang Undang.

Demikian dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana, seusai Diskusi Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam (19/12) yang diinisiasi INDEF di Jakarta.

Menurut Danang, ada dua Undang Undang penting yang dilanggar jika penyatuan itu dilakukan. Pertama, Undang Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan. Kedua, Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU ini mengatakan Kepala Daerah tidak Boleh merangkap jabatan.

“Lebih konyol lagi, yang dirangkap jabatannya ini adalah satu lembaga negara namanya BP Batam, dilahirkan oleh Undang Undang, mitranya Komisi VI DPR RI. Dan yang diarahkan satu lagi, adalah Kepala Daerah, setingkat Undang Undang juga, pejabat daerah oleh Undang Undang Daerah ya kan. Satu, di mitra Komisi II DPR RI, satu di mitra Komisi VI DPR RI,” tegas Danang.

Jika Kepala Daerah Kota Batam merangkap ex officio, Kepala BP Batam ini mempunyai dua mitra strategis di DPR RI. Yang tidak mungkin terjadi adalah, penyatuan struktur anggarannya. APBD ada di Pemkot, kemudian APBN ada di BP Batam. “Ini satu mekanisme yang sangat Bad Practices kalau ini terjadi,” lanjutnya.

Ia berharapan pemerintah jangan terburu-buru memutuskan.

“Ini masih statement, ini masih press release oleh Menko Perekonomian, tapi kami pingin dikaji lagi. Seharusnya sekarang dilakukan adalah riset dahulu terhadap instrumen peraturannya, baru kemudian keputusannya meleburkan BP Batam kedalam Pemkot Batam.

Seperti diketahui, press release Menko Perekonomian menginformasikan adanya Rapat Terbatas Kabinet, yang kemudian diambilah keputusan untuk menghilangkan dualisme.

Tetapi publik mempertanyakan apakah benar Presiden memerintahkan menghapuskan dualisme? Karena dualisme itu bisa bersifat suatu aturan atau kelembagaan yang dualisme atau kepemimpinan yang menjadi dualisme.

Terminologi itu, menurut Danang, harus dijelaskan terlebih dahulu. Bukan memberikan keputusan untuk meleburkan pimpinan BP Batam ex officio Kepala Daerah Kota Batam, kemudian dicari instrumen peraturannya, urai Danang.

“Yang terjadi, terbolak balik paradigma berfikirnya yang kemudian membuat semua dunia usaha resah.
Dan inilah yang terjadi selama tiga tahun terakhir di Batam, sehingga pertumbuhan ekonominya jeblok!” ungkap Danang.

Keresahan para pengusaha ini menurutnya, membuat mereka wait and see, membuat mereka tidak ekspansi, membuat mereka merelokasi, menutup usahanya. Situasi dan kondisi itukan muncul tetapi tidak banyak dipublikasikan.

Danang curiga ada grand design memunculkan skenario ini untuk menggelamkan atau melemahkan Batam. Hal itu terlihat dengan jelas oleh publik, terlihat dengan jelas juga oleh para investor. Ada kekhawatiran rencana kebijakan untuk menggabungan antara pimpinan BP Batam menjadi ex officio Kepala Daerah Kota Batam itu justru menjadi bagian akhir dari upaya pelemahan Batam hingga saat ini.

Menurut catatan Danang, begitu banyak serial produk produk kebijakan kita dari pemerintah yang terlihat jelas mereduksi semakin kecil peranan BP Batam itu.

“Dulu Otorita Batam dengan kewenangan yang besar, kemudian menjadi BP Batam, kemudian ada perubahan dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta kemudian perubahan kepemimpinan di tengah jalan dan hingga sekarang dengan kemuncukan pemimikiran untuk meleburkan pimpinan BP Batam ex officio Kepala Daerah Kota

Share This: