Fahd Sebut Anggota Komisi VIII Terlibat Korupsi Al-Quran

_

Fahd El Fouz atau Fahd A. Rafiq mengungkapkan semua anggota Komisi VIII DPR ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama (Kemenag), tahun anggaran 2011-2012.

Namun berapa banyak anggota komisi VIII yang ikut terlibat dirinya pun enggan berkomentar. Ia berdalil bahwa, materi penyidikan terkait dengan kasus ini bersifat rahasia.

“Semua yang di Komisi VIII terlibat. Semua sudah saya sebutin angka-angkanya,” ungkap putra alm. pedangdut A. Rafiq tersebut usai diperiksa di Gedung KPK,Jakarta, Selasa (6/6/2017).

“Saya hanya berani membuka ke penyidik dan Humas KPK untuk menyampaikan itu,” tambahnya

Menurut Fahd, mantan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar telah membuka siapa saja anggota dewan yang menerima aliran dana tersebut.

“Pak Zul sudah mulai jujur kan, dia membuka siapa-siapa aja yang terima. Nah, sekarang tinggal keberabian KPK menyelesaikan orang-orang itu, berani atau enggak,” jelas Fadh.

Seperti diketahui KPK menetapkan Fahd El Fouz sebagai tersangka dugaan suap pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama tahun anggaran 2011-2012.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tersangka Fahd diduga bersama-sama dengan anggota komisi VIII DPR RI periode 2009-2014 Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya Zulkarnaen Putra dari swasta menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu.

“Padalah diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban dalam pengurusan anggaran dan atau pengadaan kitab suci Alquran pada APBN-P Tahun 2011 dan APBN 2012 serta pengadaan laboratorium komputer MTs Tahun Anggaran 2011 di Kementerian Agama,” kata Febri beberapa waktu lalu.

Fahd yang juga politikus Golkar ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf b lebih subsider Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP.

Share This: