Fahri Hamzah Sarankan Ketua KPK Mundur

Agus Raharjo (kiri) dan Ketua BEM UI 2017
_

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah mengatakan ada indikasi konflik kepentingan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, dalam kasus Korupsi KTP Elektronik (E-KTP).

Hal ini, diutarakan Fahri yang mengaku telah membaca beberapa dokumen, termasuk dakwaan KPK dan Laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) mulai dari tahun 2012, 2013 dan Juli 2014, serta pihak-pihak yang mengerti kasus ini. Fahri menyimpulkan ada indikasi konflik kepentingan anatara Agus Raharjo, yang merupakan mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Fahri menegaskan, kentara sekali kepentingan Agus. Kejanggalan ini menurutnya nampak dari  pasca audit yang dilakukan oleh BPK.  Menurut BPK masalah ini bersih, namun setelah Agus menjabat sebagai Pimpinan KPK,  ini menjadi kasus korupsi.

“Dari keterangan yang kita dengar, dari banyak pihak, Agus memiliki kepentingan dengan pengusaha, termasuk membawa pengusaha bertemu Mantan Mendagri Gamawan Fauzi,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Ia juga menegaskan, untuk menghindari konflik kepentingan, sebaiknya Agus mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

“Saya minta saudara Agus Rahardjo mengundurkan diri sebagai ketua KPK. Sebab, kalau dibiarkan posisinya sebagai Ketua KPK sekarang akan ada konflik kepentingan, yang menyebabkan pengusutan kasus ini (E-KTP) ini bisa menyimpang,” bebernya.

Fahri juga menuding Agus dalam kasus e-KTP ini,  karena ikut melobi salah satu konsorsium. Meskipun, konsorsium itu milik BUMN.

“Nah jadi saya kira itu harus klir. Dan saya menghimbau, karena saya dengar hari ini juga mulai beredar usulan biar kasus ini di investigasi, dan besok kita mulai masa sidang, hari Rabu, mudah-mudahan anggota bisa menyepakati, investigasi yang menyeluruh,” bebernya.

Dirinya juga mengatakan bahwa, skandal ini bisa lebih besar dari skandal Bank Century. Sebab menurutnya ini adanya pengaturan yang luar biasa. Dimana di luar pengaturan permainan itu adanya juga keterlibatan para pejabat di dalam mengatur permainan dari awal.

“Tetapi juga ada juga pejabat yang bisa kita temukan mengalihkan status daripada permainan-permainan ini, dengan maksud yang kita tidak tahu ya. Sehingga e-KTP yang harusnya selesai Desember 2012, tidak bisa dipakai untuk pemilu 2014, bahkan sekarang saya enggak tahu apakah sudah siap dipakai untuk pemilu 2019,” tegasnya.

Ditemui, di Gedung KPK, Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK menegaskan bahwa dalam kasus korupsi mega pengadaan E-KTP tidak ada  konflik kepentingan dalam perkara yang sudah ditangani oleh pihak KPK.

“Bahkan dalam Dakwaan KPK terhadap 2 orang sudah kita uraikan, bahwa LKPP justru telah merekomendasikan agar pengadaan terhadap 9 pekerjaan tidak disatukan agar tidak ada kerugian negara dan persaingan tidak sehat, namun hal tersebut tidak diikuti,” bebernya saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Sugiharto.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, pada Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, juga menerima uang. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830.

Saat ini sudah ada total 280 orang saksi yang dipanggil KPK sebagai saksi terkait skandal e-KTP ini. KPK lalu menetapkan 1 orang lagi sebagai tersangka yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman pada 30 September 2016.

Mega kasus korupsi ini juga telah menyeret banyak nama pihak yang memiliki kekuasaan di negeri ini. Di antara pihak-pihak itu, ada beberapa nama-nama besar, seperti Gamawan Fauzi, Agun Gunandjar, dan Marzuki Ali. Bukan hanya itu, perusahaan-perusahaan yang mengikuti pengadaan proyek tersebut juga kecipratan uang.

Nama-nama yang disebut Jaksa KPK telah menerima aliran dana proyek e-KTP dalam surat dakwaan adalah manan Mendagri Gamawan Fauzi (menerima USD 4,5 juta dan Rp 50 juta),  Diah Anggraini (USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta),  Drajat Wisnu Setyaan (USD 615 ribu dan Rp 25 juta). 4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing  50 ribu dolar Amerika dan Husni Fahmi  (150 ribu dolar dan Rp 30 juta).

Selain itu disebut juga  Anas Urbaningrum (5,5 juta dolar), Melchias Marchus Mekeng (1,4 juta dolar), Olly Dondokambey (kini Gubernur Suut,  1,2 juta dolar),  Tamsil Lindrung (700 ribu dolar), Mirwan Amir (1,2 juta dolar) Arief Wibowo (108 ribu dolar),  Chaeruman Harahap (584 ribu dolar  dan Rp 26 miliar), Ganjar Pranowo (kini Gubernur Jateng sebesar 520 ribu dolar) dan Agun Gunandjar Sudarsa (anggota Komisi II dan Banggar DPR waktu itu sebesar  1,047 juta dolar).

Berikutnya adalah nama  Mustoko Weni (408 ribu dolar),
Ignatius Mulyono (258 ribu dolar),  Taufik Effendi (103 ribu dolar), Teguh Djuwarno (167 ribu dolar), Miryam S Haryani (23 ribu dolar), Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR (masing-masing  37 ribu dolar),  Markus Nari Rp 4 miliar dan (13 ribu dolar),
Yasonna Laoly (kini Menkumham  84 ribu dolar) dan
Khatibul Umam Wiranu (400 ribu dolar).

Nama-nama lainnya adalah  M Jafar Hapsah (100 ribu dolar),  Ade Komarudin (100 ribu dolar),  Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri (masing-masing Rp 1 miliar).  Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri (Rp 2 miliar), Marzuki Ali (Rp 20 miliar),
Johanes Marliem (14,880 juta dolar dan Rp 25.242.546.892
30),  37 anggota Komisi II lain seluruhnya (556 ribu dolar, masing-masing mendapatkan uang 13-18 ribu dolar), beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan (masing-masing Rp 60 juta), Manajemen bersama konsorsium PNRI (Rp 137.989.835.260), Perum PNRI (Rp 107.710.849.102).

Ada beberapa perusahaan yang disebut ikut menerima, yakni  PT Sandipala Artha Putra (Rp 145.851.156.022),
PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra (Rp 148.863.947.122),
PT LEN Industri (Rp 20.925.163.862), PT Sucofindo Rp 8.231.289.362 dan  PT Quadra Solution (Rp 127.320.213.798,36).

Lalu, seperti apakah manfaat dari adanya program KTP berbasis elektronik ini? Sehingga membuat sebagian orang melakukan kecurangan dan merugikan negara dengan total sebesar Rp 2,3 triliun?

E-KTP sendiri memiliki fungsi dasar sebagai identitas jati diri. Keunggulannya terletak pada lokasi berlaku kartu secara nasional. Kartu identitas ini memudahkan pengurusan izin tanpa perlu membuat KTP lokal. KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini ditengarai dapat mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Pendataan penduduk dapat lebih akurat untuk mendukung program pembangunan.

 

Foto: KTP/ ISRA BERLIAN

Layanan KTP elektronik ini akan diperluas untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Peluncuran e-KTP generasi kedua akan bersinergi dengan program layanan kesehatan e-Health. Microchip generasi kedua akan menyimpan rekam medis dan data terkait pemilik.

Program e-KTP mengintegrasikan teknologi smart card (kartu pintar) dan identifikasi biometrik multimodal (sidik jari dan iris mata) dengan model penerapan e-ID.

Indonesia sudah tertinggal jauh dengan negara lainnya salah satunya seperti Negara Tetangga sebelah yakni Malaysia dimana di Negeri Jiran tersebut pada tahun 2001 sudah menerapkan sistim e-ktp (di sana di sebut dengan MyKad).

Dimana baru, pada Jumat lalu (10/3) Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menyambangi KPK untuk membahas membahas pemanfaatan terkait denga‎n data Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) untuk mengantisipasi adanya penyimpangan.

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakhrulloh. Foto: Isra Berlian

“Pemanfaatan e-KTP tersebut meliputi kegunaan subsidi, pemberian beras miskin, subsidi tani dan semua sektor perbankan yang menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK),” bebernya.

Padahal,usulan yang dilakukan oelh Dukcapil Kemendagri lalu, sudah terlebih diterapkan oleh Malaysia sejak tahun 2001. Dimana MyKad memiliki fungsi menarik. Kartu ini multifungsi sebagai kartu ATM, dompet elektronik, dan kunci publik membuka beragam fasilitas lain. Kartu ini menjadi bagian dari program inisiatif Kartu Serbaguna Pemerintah Malaysia.

Share This: