Febryan Aditya Akan Laporkan DPO PARFI ke Polisi !

_

Ketua Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) Febryan Aditya, menegaskan tidak menerima keputusan Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) PARFI yang telah melengserkannya secara sepihak. Febryan menyatakan bukan saja tidak menerima keputusan tersebut, tetapi juga akan memperkarakan Ketua dan seluruh anggota DPO PARFI yang telah “memecatnya”.

Ditemui di kawasan Sentul City, Bogor, Senin (30/9/2019), Febryan mengungkapkan apa yang diputuskan oleh DPO PARFI tidak pernah diberitahukan kepadanya sebelumnya.

“Sampai saat ini saya tidak pernah terima surat pemberhentian. Saya juga tidak tahu kesalahan saya. Seharusnya sebagai sebuah organisasi, kalau saya sebagai Ketua Umum ada kesalahan, ada peringatan dulu dong, peringatan satu, dua sampai tiga. Tidak tiba-tiba saja mengambil keputusan seperti itu!” katanya.

Febryan menambahkan, alasan DPO PARFI memecatnya juga tidak mendasar. Pertama soal belum keluarnya akte organisasi dari Kemenkumham, menurutnya itu karena masih ada persoalan dengan pemegang mandate pelaksana organisasi dari Ketua Umum Parfi terpilih dalam Kongres PARFI ke-15 di Lombok, Aa Gatot Brajamustik kepada aktor Soultan Saladin. Kemenkumham meminta agar masalah dengan Soultan Saladin diselesaikan terlebih dahulu.

Pertemuannya dengan Soultan Saladin untuk melakukan islah baru-baru ini adalah sebagai upaya untuk mencari solusi dari persoalan yang disebutkan oleh Kemenkumham tersebut.

Yang kedua, mengenai tidak adanya rekening organisasi yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh PARFI, dengan tegas Febryan mengatakan, “Bagaimana mau bikin rekening kalau aktenya saja enggan ada! Itu kan cara berpikir yang goblok!” katanya dengan nada keras.

Tentang tudingan DPO yang mengatakan dirinya memiliki persoalan-persoalan pribadi yang dapat mencoreng citra organisasi, Febryan berkilah, sampai saat ini tidak ada bukti hukum yang mengatakan dirinya membuat persoalan-persoalan tersebut.

Atas keputusan DPO PARFI yang telah memecatnya, Febryan menegaskan akan melawan dan membawa ke ranah hukum.

“Jadi perlu diingat, bahwa saya tidak akan tinggal diam, dan akan membawa masalah ini ke ranah hukum terhadap seluruh DPO yang  telah berbuat sewenang-wenang!” tandas Febryan.

Pada saat yang sama, aktor Soultan Saladin yang dimintai komentarnya perihal keputusan DPO mengatakan sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh DPO, karena bukannya melakukan langkah-langkah seperti yang dianjurkan oleh Kemenkumham untuk mengadakan musyawarah, tetapi malah mengambil tindakan sepihak.

“Apa yang dilakukan oleh DPR sangat memalukan karena tidak memberikan keteladanan. Dan ini sudah berkali-kali dilakukan, mulai mengangkat Andryega, Widowati, kemudian Febryan dan sekarang Peit Pagau. Saya juga menyesalkan mengapa yang sudah dirancang Kemenkumham (untuk melakukan rekonsiliasi) tidak diteruskan, baik yang pertama maupun kedua,” kata Saladin.

DPO itu sendiri, menurut Saladin, hasil Kongres di Lombok yang sampai hari ini belum dilantik.

Mengenai pendapat yang mengatakan dirinya memalsukan mandat dari Aa Gatot untuk menjadi Pelaksana Organisasi PARFI, dan Aa Gatot sendiri menyatakan tidak pernah memberi mandat ketika ditemui oleh salah seorang anggota PARFI,

Saladin meyakinkan dirinya memiliki bukti-bukti berupa foto-foto dan rekaman pembicaraan dengan Aa Gatot.

“Wah itu kejadiannya sudah lama. Kalau sekarang mereka minta keterangan kepada Gatot, kita maklumin seperti apalah kondisi Gatot sekarang ini. Bisa saja dia berkata begitu. Tapi saya punya bukti-bukti,” katanya.

Pengangkatan Piet Pagau oleh DPO PARFI, 26 September 2019.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) PARFI yang diketuai oleh Aspar Paturusi menyatakan tidak percaya lagi kepada Febryan Aditya sebagai Ketua Umum dan mencabut / membatalkan Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Nomor: 6/KLB/PARFI/III tertanggal 12 Maret 2017.

Selanjutnya DPO mengambil alih kepengurusan PB Parfi dengan menunjuk aktor senior Piet Pagau sebagai Ketua Umum definitif hingga Kongres PARFI 2021.

Pencabutan SK KLB yang menetapkan Febryan Aditya itu disampaikan oleh DPO PARFI Kamis (26/9/2019) di PPHUI Jakarta, yang dihadiri oleh Ketua DPO PARFI Aspar Patturusi, anggota DPO Sandec Sahetapy, Asmiar Yahya, Tien Kadaryono, dan anggota Dewan Kehormatan Parfi Mawardi Harlan dan Dr. Syaiful Amri, MM.

Ketua DPO Aspar Patturusi menjelaskan, pencabutan SK penetapan Febryan sebagai Ketua Umum karena yang bersangkutan selama ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seperti akte PARFI yang tak kunjung keluar, tidak memiliki rekening organisasi dan beberapa masalah pribadi yang bersangkutan.

 

Share This: