Gamawan Fauzi: Bukan Saya Yang Mengusulkan e-KTP

ROMantan anggota Komisi II DPR RI Chaerman Harahap (kiri) dan mantan Mendagri Gamawan Fauzi (tengah) hadir sebagai saksi dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Pusat , Kamis (16/3). Foto: HW
_

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi memaparkan, proyek e-KTP sudah diusulan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ia menjabat sebagai Mendagri. Hal itu dikatakan Gamawan ketika menjadi saksi dalam lanjutan sidang e-KTP yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Pusat, Kamis (16/3) pagi. Ada 6 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini. Selain Gamawan ada mantan anggota Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap.

Gamawan yang menjabat sebagai Mendagri sejak 22 Oktober 2009 – 2014 menjelaskan, pembuatan e-KTP sudah dimulai dua tahun sebelum dirinya menjadi Mendagri. Itu sesuai dengan amanat Undang-undang No.23 tahun 2009.

“Ini perlu saya tegaskan karena di media diberitakan proyek e-KTP itu seolah-oleh saya yang mengusulkan,” kata Gamawan.

Ia melanjutkan, 19 hari setelah dikukuhkan sebagai Mendagri, dia diundang oleh Komisi II DPR untuk dengar pendapat. Ketika itu bukan hanya persoalan e-KTP yang dibahas, tetapi ada persoalan lain.

Dalam dengar pendapat, DPR minta agar proyek e-KTP dibiayai oleh APBN murni, karena sebelumnya ada kabar akan dibiayai oleh dana hibah dari luar negeri. “Menteri sebelumnya sudah mengusulkan seperti itu,” kata Gamawan.

Hasil dengar pendapat itu lalu dilaporkan kepada presiden, lalu dibentukan Tim Pengarah yang anggotanya antara lain Menkopolhukam, Menteri Keuangan, BPKP dan beberapa pejabat dari eselon I.

“Waktu itu saya minta supaya proyek e-KTP jangan dikerjakan oleh Kemendagri, tetapi menurut Wapres, justru itu tugas pokok Kemendagri, dan e-KTP itu akan dipergunakan untuk Pemilu tahun 2014,” kata Gamawan.
Menjawab pertanyaan Hakim Ketua mengenai alasannya tidak mau mengerjakan e-KTP, Gamawan berkilah dirinya merupakan orang baru, tetapi harus mengerjakan proyek sebesar itu.

“Waktu itu siapa pun orangnya, Mendagri pasti menjadi pengguna anggaran,” tambahnya.
Presiden lalu menerbitkan Kepres No.10 tahun 2010 tentang pembentukan Tim Pengarah, yang tugasnya mengawal pengerjaan proyek e-KTP. Tim Pengarah melibatkan 15 kementerian dan lembaga negara, di antaranya Menkominfo, Lembaga Sandi Negara dan BPPT.

Gamawan menambahkan, demi kehati-hatian, RAB (Rencana Anggaran Belanja) e-KTP yang sudah disusun dikonsultasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia memberintahkan kepada Dirjen Dukcapil Irman, untuk membuat surat ke KPK untuk mengkonsultasikan RABe-KTP yang sebelumnya sudah diaudit oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pusat).

“Waktu itu KPK minta agar dilakukan lelang elektronik, tetapi karena sistem itu belum ada di Kemendagri, lalu kami minta bantuan ke KPP. Waktu itu ada silang pendapat antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan LKPP, karena ada permintaan agar lelang dipecah menjadi 9,” tambah Gamawan.

Ketika berita ini diturunkan, sidang yang dipimpin oleh Jhon Halasan Butar Butar hakim anggota I Frangky Tumbuwan, hakim anggota II Emilia Djajasubagja, hakim anggota III Anwar dan hakim anggota IV, Anshori, masih berlangsung.

Share This: