Gerakan Masyarakat Batam Tolak Walikota Menjsdi Ex Officio BP Batam

_

Kontroversi rencana rangkap jabatan Walikota Batam sebagai ex officio Kepala Badan Pengelola Pulau Batam (BP Batam) terus bergulir. Penolakan mulai bermunculan di sana-sini.

Kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan rangkap jabatan Wali Kota Batam secara ex officio menjabat Kepala BP Batam, mendapat penolakan keras dari masyarakat Batam.

Ratusan masyarakat Batam yang tergabung dalam Gerakan Batam Nusantara Bersatu bahkan sudah turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan Menko Darmin tersebut, Jumat (21/12/2018).

Masyarakat meminta pemerintah mengkaji lebih mendalam rencana penetapan tersebut karena dikhawatirkan berakibat negatif bagi perkembangan Kota Batam itu sendiri.

Ratusan masyarakat Batam yang tergabung dalam Gerakan Batam Nusantara Bersatu bahkan sudah turun ke jalan untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan Menko Darmin tersebut, Jumat (21/12/2018).

“Kami minta ditunda dulu putusan Dewan Kawasan atas rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam sampai masa politik selesai,” kata Irwan, salah satu pengunjuk rasa, di lapangan WTB.

Irwan mengatakan, jangan sampai keputusan Presiden sebagai pejabat tertinggi di Indonesia beberapa pekan lalu menggiring perkembangan Kota Batam ke arah politik.

“Kalau mau membangun Kota Batam, ex-officio bukanlan langkah yang tepat. Presiden juga harus mencari tau perkembangan pembangunan sebenarnya di Kota Batam, jangan hanya mendengar dari sebelah pihak,” ungkapnya.

Unjuk rasa kemarin sebanyak 500 lebih massa Gerakan Batam Nusantara Bersatu telah berkumpul di lapangan Welcome To Batam (WTB), Batam Center, sejak pukul 13.00 WIB. Tidak sedikit pula para pengunjuk rasa yang membawa spanduk-spanduk penolakan rangkap jabatan Wali Kota Batam itu.

Ratusan aparat kepolisian terlihat mulai berjaga di WTB agar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam berjalan aman dan kondusif.

Seperti diketahui melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasutian, yang akan menerapkan rangkap jabatan Wali Kota Batam secara ex officio menjabat Kepala BP Batam, mendapat penolakan keras dari masyarakat Batam.

Penyatuan ini sendiri menurut beberapa pakar yang hadir dalam Diskusi Publik ”Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam” Sari Pan Pacific, 19 Desember 2018 yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai penyatuan itu justru akan menghancurkan masa depan Batam.

 

 

 

 

Share This: