GKR Hemas: DPD Bukan Anggota Partai Politik

GKR Hemas ketika memberi sambutan dalam penutupan Kengres Ulama Perempuan Indonsia (KUPI) di Pondok Pesantren Kebon Jambu, Cirebon, Kamis (27/4) - Foto: HW
_

Anggota DPD merupakan sosok yang independen, dan tidak mewakili partai politik. Karena itu usulan perubahan cara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan uji kepatutan serta kelayakan melalui DPRD, dinilai sangat merugikan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD GKR Hemas, yang diwawancarai usai mengikuti acara penutupan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Kamis 27 April 2.

“Kalau memang jadi sangat merugikan kami. Karena DPD RI itu bukan anggota partai politik,” kata GKR Hemas.
Seperti diketahui, Panitia Kerja RUU Pemilu tengah mempertimbangkan usulan pemerintah buat mengubah pemilihan anggota DPD. Dalam draf RUU Pemilu, anggota DPD diusulkan dipilih lewat pansel.

Mekanisme perekrutan, yakni 40 orang bakal dipilih pansel. Mereka adalah 10 kali lipat dari empat orang yang bakal mewakilkan tiap provinsi. Selanjutnya, 40 orang itu bakal dikirim ke DPRD provinsi untuk melakukan fit and proper test. DPRD nantinya memilih 20 orang.

“Hasil fit and proper test oleh DPRD kemudian baru dijadikan daftar calon tetap DPD untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu,” kata Ketua Pansel RUU Pemilu Lukman Edy.

Pansel dibuat gubernur dengan unsur akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Nantinya, dalam seleksi, calon harus membuat tulisan soal pemahaman empat pilar, ketatanegaraan, pembangunan daerah dan otonomi daerah, serta membuat makalah tentang pembangunan daerah.

Lukman menyebut ide ini muncul dari pemerintah. Sebab, banyak calon anggota DPD pada periode 2014 tidak mengenal daerahnya.

“Tingkat pemahaman anggota DPD terhadap persoalan daerah yang terbatas, sehingga penyampaian aspirasi daerah pada kebijakan nasional menjadi tidak effektif,” kata Lukman.

GKR Hemas berharap, sistem pemilihan DPD RI melalui pansel tidak direalisaikan. Karena menurutnya, anggota DPD RI merupakan independent dan tidak terkait dengan partai politik mana pun.

” DPD RI itu independent. Jadi kalau nanti diseleksi oleh anggota DPRD dari partai politik. Itu tidak sesuai,” kata Hemas.

Hemas mengklaim hampir semua anggota DPD menolak wacana itu. Dia pun mengaku sudah mengusulkan dan memberikan masukan, baik kepada DPR maupun pemerintah, terkait polemik pemilihan di DPD.

Minta ketegasan MA
Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, GKR Hemas mengatakan pihaknya tetap akan meminta ketegasan MA terkait dualisme berkepanjangan di tubuh DPD saat ini.
Pasca keributan yang terjadi dalam Rapat Paripurna DPD tanggal 3 April lalu, kemudian disusul dengan pengangkatan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD dan kedua wakilnya, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis, DPD terpecah ke dalam dua kubu.

Perpecahan itu sendiri berawal dari perdebatan tentang masa jabatan pimpinan DPD. Sebagian anggota DPD mengusulkan jabatan Pimpinan DPD hanya 2,5 tahun, sebagian bertahan dengan tatib lama yang mengatakan jabatan Pimpinan DPD 5 tahun.

Usulan memangkas jabatan Pimpinan DPD ke Mahkamah Agung (MA) ditolak oleh MA, dengan memerintahkan agar DPD kembali menggunakan Tata Tertib (Tatib) No.1 tahun 2014 yang menjelaskan Pimpinan DPD menjabat selama 5 tahun.

Karena ada kesalahan ketik dalam putusan MA, sebagian anggota DPD mengabaikan putusan MA tersebut. Meski pun MA kemudian memperbaiki putusan (renvoi), sebagian anggota DPD tidak menggubris, dan menggunakan Tatib baru untuk memilih pimpinan baru.

Melalui Rapat Paripurna yang tidak quorum terpilihnya Oesman Sapta Odang, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis. Wakil Ketua MA Non Yudisial, Suwardi, lalu datang menuntun pengucapan sumpah Oesman Sapta Odang bersama Nono Sampurno dan Damayanti Lubis.

Proses itulah yang dinilai tidak sah oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad dan sebagian anggota DPD. Oleh sebagian anggota DPD keduanya masih dianggap sebagai Pimpinan DPD.

Berbagai langkah dilakukan oleh kubu GKR Hemas untuk mengembalikan marwah DPD yang sudah tercoreng karena aksi sepihak sebagian anggota DPD. Antara lain meminta kepada MA untuk membatalkan keabsahan Osman Sapata Odang sebagai Pimpinan DPD, karena prosesnya dinilai ilegal.

“DPD seharusnya patuh pada hukum. Politik itu harus taat kepada hukum,” kata GKR Hemas ketika memberi keterangan kepada wartawan usai terjadinya kisruh di tubuh DPD.

Eksistensi DPD sendiri belakangan ini semakin kabur, dengan masuknya sebagian anggota DPD menjadi anggota partai politik. Oesman Sapta Odang sendiri merupakan Ketua Umum Partai Hanura.

“DPD itu didisain untuk mewakili daerah, bukan partai politik, agar daerah memiliki wakil yang bisa memperjuangkan kepentingan daerah. Kalau partai politik larinya ke DPR. Kita khawatir kalau anggota DPD masuk ke partai politik, yang diperjuangkan nanti adalah kepentingan partainya, bukan kepentingan daerah,” kata Lucius Karus dari Forum Pemantau Parlemen Indonsia (FORMAPPI).

Share This: