GKR Hemas: Kalau Terjadi Pelantikan di DPD Kami Akan Tempuh Langkah Hukum

GKR Hemas (Foto: HW)
_

Kemelut yang terjadi di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, nampaknya bakal panjang. Pimpinan DPD RI Perode 2014 – 2019 GKR Hemas dan sebagian anggota DPD tidak dapat menerima Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPRD yang baru, karena proses pemilihannya dinilai inkonstitusional.

Seperti diketahui, melalui Sidang Paripurna yang berlangsung  ricuh, Senin (3/4) kemarin, anggota DPD asal Kalimantan Barat  Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD yang baru. Selain Oesman Sapta, Nono Sampurno terpilih sebagai Wakil Ketua I dan Damayanti menjadi Wakil Ketua II.

Terpilihnya Oesman Sapta dinilai telah mengabaikan putusan MA yang  memberlakukan kembali Tata Tertib No.1 /2014, yang mengatakan jabatan pimpinan DPD tetap lima tahun.
Selain itu Rapat Paripusna juga tidak kuorum karena sebagian anggota tidak hadir.

Selasa (4/4) pagi, GKR Hemas mengegluarkan maklumat yang isinya menegaskan, sebagai kondsekwensi negara konsitusinal, DPD bukanlah lembaga yang bisa bergerak semaunya. DPD mutlak tunduk kepada negera hukum. Konsekwensi semua itu polemik tentang masa jabatan pimpinan DPD RI yang menguras energi selama kurang lebih dua tahun terakhir ini, sudah selesai dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung No.38 P/Hum/2016 dan No.20P/ Hum/ 2017. Semua harus tunduk pada ptusan MA itu.

“Seandainya putusan Mahkamah Agung menyatakan pemotongan masa jabatan Pimpinan DPD adalah benar, kata GKRHemas dalam  maklmatnya, “Maka
kami pasti tuntuk pada putusan MA itu. Tapi putusan MA menyatakan pemotongan masa jabatan Pimpinan DPD itu bertentangan dengan Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Siapa pun harus tuntudk pada putusan MA itu.”

GKR Hemas menegaskan, melalui Sidan Paripurna yang berlangsung tanggal 3 April 2017 kemarin, telah dicabut dua peraturan tata tertib sebagaimana diperintahkan MA dan memberlakukan kembali Peraturan Tata Tertib no,2014. Dengan demikian tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa menegasikan Putusan MA dengan melaukan pemilihan Pimpinan DPD.

“Semua proses pemilihan Pimpinan DPD ilegal dan inkonstitusional'” kata GKR Hemas.

GKR Hemas yakin Mahkamah Agung tidak akan melantik PImpinan DPD yang dipilih secara inkonstitusional. Semua interaksi  ketatanegaraan yang dilakukan, baik legislasi, administrasi, personalia, termasuk anggaran dan protokoler, menurutnya, adalah perbuatan melwaan hukum, ielgal dan inskonstitusional.

“Saya yakin MA tidak akan melanatik piminan DPD yang dipilih secara ilegal dan inkonstitusional. Kalau sapai MA melantik, saya pasti akan melakukan langkah hukum,” kata GKR Hemas,

GKR Hemas membantah anggapan dirinya menolak terpilihnya  pimpinan DPD yang baru karena ingin mempertahankan jabatan. “Saya bukan ingin mempertahankan jabatan pimpinan DPD. Saya ingin menjaga marwah DPD. DPD  memang lembaga politik, tetapi harus kita jaga marwahnya,” katanya.

Penolakan terhadap pemilihan Pimpinan DPDyang baru juga disampaikan melalui surat terbuka oleh 5 (lima) anggota DPD, yakni Anna Latuconsina (Maluku), Djasarmen Purba (Riau), Anang Prihantoro (Lampung), Abdul Djabbar Toba (Sultra) dan Marhani Pua (Sulut).

Surat terbuka itu menyatakan. dengan keluarnya putusan MA No. 38/P/HUM/2016  dan No.20 P/HUM/2017, segala proses pemilihan yang berlangsung di DPD pada tanggal 4 April 2017 yang diklaim menghasilkan Pimpinan DPD RI baru atas nama Oesman Sapata Odang, Nono Sampurno dan Damayanti Lubis adalah bertentangan dengan putusan a-quo dan ilegal. Oleh kareannya kami meminta/memohon kepada Ketua Mahkamah Agung untuk tidak melakukan pelantikan atau pengambilan sumpah dan janji yang bersangkutan.

Surat itu siang kemarin sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

Share This: