GKR Hemas Minta MA Batalkan Pelantikan Oesman Sapta Odang

Pimpinan DPR Periode 2014 - 2019 GKR Hemas didampingi Pengamat Hukum Tata Negara Imam Putra Sidin (baju putih) dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Rabu (5/4) siang. (Foto: HW)
_

GKR Hemas (Foto: HW)
Pimpinan DPD RI Periode 2014 – 2015 Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas meminta Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, menjelaskan kepada publik tentang pengambilan sumpah yang dilakukannya di DPD pada tanggal Selasa (4/4) kemarin.

Hal itu disampaikan oleh GKR Hemas kepada wartawan di rumah dinasnya di Jl. Denpasar Raya Jakarta, Rabu (5/4) siang. GKR Hemas yang didampingi Pengamat Hukum Tata Negara Imam Putra Sidin dan anggota DPD asal Jambi Juniwati, juga mempertanyakan kepada Suwardi mengapa melakukan pengambilan sumpah yang bertentangan dengan putusan MA.

“Bagi saya ini bukan soal kekuasaan dan mempertahakan kekuasaan, tetapi karena politik harus tunduk pada hukum dan hukum harus tunduk pada hukum itu sendiri. Jika kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung tidak dapat menjelaskan ke publik secara rasional dalam waktu satu kali 24 jam alasan di balik tindakan pengambilan sumpah tersebut, maka demi menjaga keluruhan martabat dan kewibawaan Mahkamah Agung, kami minta dengan segera MA membatalkan pengambilan sumpah tersebut,” papar GKR Hemas.

Seperti diketahui, Oesman Sapta Odang akhirnya dilantik sebagai Ketua DPD RI. Dia dilantik dan diambil sumpah oleh Wakil Ketua MA Suwardi di kompleks Parlemen. Oso, sapaan Oesman Sapta, memasuki ruang pelantikan sekitar sekitar pukul 19.30 WIB, didampingi Ketua DPD RI yang digantikan Mantan Ketua DPD, Mohammad Saleh. Oso bersama kedua Wakil DPD RI, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis bersumpah di bawah Alquran. Pengambilan sumpah dipandu oleh Suwardi.

Proses terpilihnya OSO menjadi Ketua DPD juga melalui jalan yang sangat kontroversial, kubu OSO menilai Putusan MA terkait pengajuan Judicial Review masa jabatan Pimpinan DPD tidak dapat dijalankan karena ada salah ketik. Putusan itu kemudian diperbaiki (renvoi) oleh MA dan memutuskan jabatan Pimpinan DPD tetap 5 tahun, bukan 2,5 tahun seperti permohonan yang diajukan sebelumnya.

Upaya pemaksaan kehendak untuk menaikan OSO sebagai pucuk Pimpinan DPD mulai mengkristal ketika Rapat Paripurna DPD yang berlangsung Senin (3/4). Ketika itu sebagian anggota DPD tetap ngotot agar Tatib yang sesuai uji materi ke MA dijalankan, sementara sebagian anggota DPD lainnya ingin agar perbaikan putusan dari MA dibacakan, dan dijalankan. Keributan pecah, kubu OSO menguasai sidang, dan memilih OSO secara aklamasi menjadi Ketua DPD Periode 2017 – 2019 didampingi oleh Nono Sampurno (Wakil Ketua I) dan Damayanti Lubis (Wakil Ketua II).

Meski pun OSO telah dipilih oleh pendukungnya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menegaskan, bahwa dirinya masih merupakan pimpinan DPD yang sah. Dia pun menyesalkan terjadinya proses pemilihan Pimpinan Lembaga (Tinggi) Negara dilakukan berdasarkan aturan yang sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai tidak sah dan mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Menurutnya, hal ini memprihatinkan karena menyangkut

Dalam keterangannya kepada wartawan di rumah dinasnya Rabu siang, GKR Hemas menyatakan direbutnya pimpinan sah DPD adalah di luar batas rasionalitas nalar politik dan hukum. Puncak drama ini menurutnya menggambarkan seolah Dewi Keadilan sedang menghujamkan pedang ke jantungnya sendiri.

“Selaku pimpinan DPD RI yang sah periode 2014 – 2019 saya tidak pernah menyatakan mengunduran diri, apalagi dinyatakan berakhir,” kata Hemas, “Sehingga tidak pernah terjadi kekosongan pimpinan DPD RI untuk kemudian ada dasar bagi Pemilihan Pimpinan DPD RI yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara.”

Dalam keterangan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu GKR Hemas menegaskan akan menempuh langkah hukum bila MA tidak menganulir pelantikan OSO sebagai Ketua DPD. Namun tidak dirinci langkah hukum apa yang akan dilakukan.

Share This: